Masyarakat adat di wilayah pembangunan IKN tidak menolak IKN, tetapi menolak digusur dari kampung halamannya. Perlu ada terobosan hukum, misalnya dengan membangun kampung-kampung adat baru sebagai bagian integral IKN.

Untuk percepatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, pemerintah memberikan kemudahan kepada pelaku usaha yang akan berinvestasi di IKN dan daerah mitra. Apa saja kemudahan itu?

Penyempurnaan rumusan pengaturan tentang jangka waktu HGU/HGB/hak pakai dalam PP No 12 Tahun 2023 diperlukan agar tidak melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Upaya tersebut agar dirumuskan dalam peraturan menteri.

Kalimantan Timur diprediksi akan lebih berkembang ekonominya ketika Ibu Kota Nusantara sudah terwujud. Wilayah ini diyakini akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa akan datang.

Korea Selatan memberi hibah untuk proyek bendungan. Adapun para investor dari ”Negeri Ginseng” juga menjajaki kemungkinan investasi di megaproyek ini.

Sedikitnya tiga RT di Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, terendam banjir. Jalan, sawah, dan pemukiman di wilayah dekat proyek IKN itu tergenang sejak Jumat (17/3/2023) pagi.

Presiden Jokowi menyebut pembangunan IKN untuk membangun cara kerja baru dan mengubah pola pikir dalam melayani masyarakat. Hal ini dibutuhkan agar Indonesia dapat bersaing dengan negara lain dan terwujud pemerataan.

Investor bisa mendapatkan konsesi hak guna usaha di Ibu Kota Nusantara sampai 190 tahun. Adapun hak guna bangunan dan hak pakai di IKN bisa mencapai 160 tahun.