Kunjungan Wapres, Aspirasi Pemekaran, dan Asa Damai di Papua

Pemerintah menyebut pemekaran Papua sebagai "game changer" untuk percepatan pembangunan Papua. Namun, untuk mewujudkan itu, Wapres Ma'ruf Amin mengingatkan, kesejahteraan hanya bisa diperoleh dalam suasana damai.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Baliho berisi aspirasi pembentukan daerah otonomi baru, yakni Provinsi Papua Utara terpasang di tepi jalan yang dilewati Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat mengunjungi Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Jumat (2/12/2022).

Wakil Presiden Ma’ruf Amin selama lima hari, yakni sejak 28 November-2 Desember 2022 bersafari ke empat provinsi dan lima kabupaten di tanah Papua. Daerah yang disambangi Wapres Amin adalah Jayapura di Provinsi Papua, Merauke di Papua Selatan, Mimika di Papua Tengah, Kaimana di Papua Barat, dan Biak Numfor di Papua.

”Saya sebut kunker (kunjungan kerja ke) Papua ini bagaikan suatu tawaf Papua, berputar mengelilingi Papua,” kata Wapres Amin selaku Ketua Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang kemudian disebut Badan Pengarah Papua atau BPP di Pantai Parai, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Jumat (2/12/2022).

Hadir pada kesempatan tersebut, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua, Forkopimda Biak Numfor, dan para bupati atau yang mewakili dari wilayah adat Saireri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Permintaan dukungan dari para bupati di wilayah adat Saireri atau Teluk Cenderawasih dalam memperjuangkan daerah otonomi baru, yakni Provinsi Papua Utara, disuarakan pada kesempatan tersebut.

”Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tahun 2021 menetapkan bahwa Papua akan dimekarkan sesuai dengan wilayah adat, maka enam wilayah adat (di Papua) telah mendapat haknya. Maka kami, wilayah adat yang ketujuh, juga mengharapkan keadilan dari Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021,” kata Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap yang juga sebagai Ketua Asosiasi Bupati Wilayah Saereri atau Teluk Cenderawasih.

Baca Juga: Muncul Lagi Permintaan Pemekaran di Papua, Kali ini Papua Utara

Sehari sebelumnya, Kamis (1/12/2022), sejumlah bupati, raja, dan tokoh adat mengusulkan pembentukan daerah otonomi baru atau provinsi baru Bomberai Raya dengan nama Papua Barat Tengah. Usulan ini mereka sampaikan saat beraudiensi dengan Wapres Amin di ruang pertemuan Kaimana Beach Hotel II, Kaimana, Provinsi Papua Barat.

”Bapak Wakil Presiden, harapan kami yang paling tinggi, kami ingin memiliki provinsi sendiri. Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri juga mudah-mudahan bisa tercatat apa yang merupakan keluh kesah kita,” kata Raja Kaimana Abdul Hakim Achmad Aituarauw.

Senada, Bupati Fakfak Untung Tamsil mengatakan bahwa Fakfak, Kaimana, Wondama, dan Bintuni hingga sekarang membutuhkan percepatan dan lompatan dalam strategi membangun wilayah. ”Kami, atas nama pemerintah dan juga seluruh masyarakat Bomberai, kami minta perhatian dalam rangka percepatan daerah kami, kawasan kami, yaitu daerah otonomi baru Bomberai Raya dengan nama Papua Barat Tengah,” katanya.

Baca Juga: Wapres Amin Tampung Masukan Pembentukan Papua Barat Tengah

Bupati Teluk Wondama Hendrik S Mambor juga menuturkan bahwa bersama Bupati Kaimana, Bupati Fakfak, dan seluruh raja dan tokoh adat di wilayah Bomberai, Bintuni, pihaknya sangat berharap wilayah adat Bomberai dapat disetujui untuk terbentuk menjadi satu provinsi tersendiri.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat mengunjungi Pelabuhan Pelindo, Jalan Wolter Monginsidi, Fanoi, Kecamatan Biak, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua untuk menyerahkan bantuan kapal nelayan serta menyaksikan pelepasan ekspor ikan tuna, Jumat (2/12/2022).

Menanggapi aspirasi tersebut, Wapres Amin menuturkan bahwa pemerintah mendengar dan mencatat hal yang disampaikan pada pertemuan itu. ”Tadi apa yang sudah disampaikan, kami mendengar dan kami mencatat. Bahwa sebenarnya pemerintah memiliki keinginan besar untuk mempercepat (pembangunan),” katanya.

Baca Juga: Pemekaran Papua dan Papua Barat Picu Desakan dari Daerah Lain

Terkait keinginan percepatan pembangunan di Tanah Papua, Wapres Amin menuturkan bahwa telah dilakukan pembagian wilayah menjadi daerah otonom baru. Hal ini dilakukan pada saat pemekaran untuk seluruh Indonesia masih dimoratorium hingga sekarang meskipun banyak daerah yang meminta ada provinsi baru atau kabupaten baru.

Pemerintah masih tetap menganggap bahwa sampai saat hari ini kita masih moratorium, kecuali untuk Papua. Jadi, Papua ini dikecualikan. (Oleh) karena itu Papua dapat dimekarkan sampai dengan 3 (provinsi baru) di Provinsi Papua dan 1 (provinsi baru) di Papua Barat.

“Pemerintah masih tetap menganggap bahwa sampai saat hari ini kita masih moratorium, kecuali untuk Papua. Jadi, Papua ini dikecualikan. (Oleh) karena itu Papua dapat dimekarkan sampai dengan 3 (provinsi baru) di Provinsi Papua dan 1 (provinsi baru) di Papua Barat. Oleh karena itu usulan-usulan tadi yang disampaikan akan jadi catatan kami dan menjadi pembahasan kami,” ujar Wapres Amin.

ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Para peserta aksi mengepalkan tangan dalam aksi terkait Papua di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Kamis (1/12/2022). Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI) menggelar aksi untuk memperingati 1 Desember 1961. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya penolakan terhadap Otonomi khusus (Otsus) dan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

Hal ini pun disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo saat menjawab aspirasi pembentukan Provinsi Papua Utara. Dia menuturkan bahwa pemerintah telah memekarkan Papua sehingga ada tiga daerah otonomi baru (DOB) dan Papua Barat dengan satu DOB.

”UU 14 (Tahun 2022) untuk Papua Selatan, UU 15 untuk Papua Tengah, dan UU 16 untuk Papua Pegunungan. Ditambah tanggal 17 November 2022 kemarin satu pemekaran lagi bertambah di Provinsi Papua Barat, yakni Papua Barat Daya, yang telah ditandatangani kemarin oleh Ibu Puan kemudian diteruskan ke Setneg untuk diberi penomoran,” ujar John.

Menurut John, kesuksesan penyelenggaraan pemerintah tiga DOB di Papua dan satu DOB di Papua Barat tersebut menentukan pemekaran lainnya. ”Suksesnya pemekaran di Papua Utara maupun Papua-Papua yang lain akan ditentukan oleh suksesnya penyelenggaraan pemerintahan di tiga DOB yang baru di Papua maupun satu DOB di Papua Barat,” katanya.

Baca Juga: Pembangunan Papua Tak Hanya Bisa Andalkan Pemekaran

Sama seperti yang disampaikannya di Kaimana, Wapres Ma’ruf Amin menuturkan bahwa aspirasi yang disuarakan di Biak Numfor tersebut akan dicatat. ”Jawaban tentang pemekaran saya kira Pak Wakil Menteri (Dalam Negeri) sudah (menyampaikan). Jadi ada dua adat, yang satu adat Saireri dan Bomberai, katanya belum juga aspirasinya (terpenuhi) untuk menjadi provinsi tersendiri. Kita catat. Mudah-mudahan ada juga nanti DOB baru lagi,” katanya.

Asa perdamaian

Pada hari terakhir kunjungannya kali ini ke Papua, ketika memberikan arahan di Pantai Parai, Biak Numfor, Wapres Amin pun menuturkan bahwa dirinya terkesan dengan semangat optimistis dari berbagai segmen sosial dalam mewujudkan Papua yang sejahtera, aman, dan damai.

Pada pertemuan antara Wapres Amin, Penjabat Gubernur Papua Selatan, bupati se-Papua Selatan, serta tokoh agama di Merauke, Rabu (30/11/2022), misalnya, Uskup Agung Merauke Petrus Canisius Mandagi menuturkan bahwa syarat utama bagi Provinsi Papua Selatan kalau ingin mampu bertumbuh serta berkembang di berbagai bidang adalah aman.

Baca Juga: Jenazah Polisi Korban Penembakan KKB di Papua Dimakamkan di Lampung

Pesan dan harapan damai ini relevan terus disuarakan karena fakta di lapangan, kekerasan masih terus terjadi, bahkan di saat Wapres Amin sebagai Ketua BPP tengah mengunjungi Papua pada akhir November 2022 ini. Dua peristiwa berdarah terjadi di Distrik Deikai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan yang menewaskan dan mengakibatkan luka personel Operasi Damai Cartenz yang berfokus melayani kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di Papua.

Pada Selasa (29/11/2022), Brigadir Muhammad Yusdhar gugur ditembak orang tidak dikenal. Sehari berikutnya, Rabu (30/11/2022), Brigadir Dua Gilang Aji Prasetya juga gugur dan diduga ditembak kelompok kriminal bersenjata. Pada kejadian sama, Brigadir Satu Fazuarsyah dan Bripda Dona Bagaskara terluka parah.

Baca Juga: Hadirkan Kesejahteraan Berkelanjutan di Papua, Bukan Konflik Berkelanjutan

Juru Bicara Jaringan Damai Papua Yan Christian Warinussy pun menyampaikan pandangannya bahwa situasi keamanan yang tidak kondusif akan menjadi kendala bagi Wapres Ma’ruf Amin yang kini mengemban misi sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua. Program pembangunan di Papua akan terhambat karena faktor keamanan yang tidak kondusif tersebut.

Perlu usaha-usaha bersama dan kelompok masyarakat (untuk) meyakinkan bahwa kesejahteraan hanya bisa kita peroleh kalau kita dalam suasana yang damai. (Wapres Ma'ruf Amin)

Kaitan antara kondisi damai dan kesejahteraan di Papua ini sebelumnya dinyatakan Wapres Amin saat menerima Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Majelis Rakyat Papua, dan Sekretaris Daerah Provinsi Papua beserta jajaran terkait pelaksanaan otonomi khusus Papua di Jayapura, Selasa (29/11/2022).

”Kita harus, semua pihak harus, ambil peran agar Papua tenang dan pembangunan tidak terganggu. (Hal) ini mungkin perlu usaha-usaha bersama dan kelompok masyarakat (untuk) meyakinkan bahwa kesejahteraan hanya bisa kita peroleh kalau kita dalam suasana yang damai,” kata Wapres Amin.