Wapres Amin Tampung Masukan Pembentukan Papua Barat Tengah

Pembentukan provinsi baru Bomberai Raya dengan nama Papua Barat Tengah diusulkan oleh sejumlah bupati, raja, dan tokoh adat saat beraudiensi dengan Wapres Amin di Kaimana, Provinsi Papua Barat, pada awal Desember 2022.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Ketua Badan Pengarah Papua bertemu dengan bupati, para raja, dan tokoh adat di wilayah Papua Barat di Kaimana Beach Hotel II, Jalan Utarom, Mai Mai, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Kamis (1/12/2022).

KAIMANA, KOMPAS — Sejumlah bupati, raja, dan tokoh adat mengusulkan pembentukan daerah otonomi baru atau provinsi baru Bomberai Raya dengan nama Papua Barat Tengah. Wakil Presiden Ma’ruf Amin merespons usulan yang disampaikan tersebut dengan menyebutkan bahwa hal itu akan menjadi catatan dan pembahasan pemerintah.

Usulan pembentukan Provinsi Bomberai Raya ini disampaikan pada acara audiensi dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua bagi percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua Barat di ruang pertemuan Kaimana Beach Hotel II, Kaimana, Provinsi Papua Barat, Kamis (1/12/2022).

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wapres menginformasikan bahwa hadir pada pertemuan tersebut, antara lain, Bupati Kaimana Freddy Thie, Bupati Fakfak Untung Tamsil, Bupati Teluk Wondama Hendrik S Mambor, Ketua DPRD Kaimana Irsan Lie, Asisten Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat Robert RH Rumbekwan, Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Gabriel Lema, serta Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal (Pol) Patrige Rudolf Renwarin.

Baca juga: Pemekaran Papua dan Papua Barat Picu Desakan dari Daerah Lain

Hadir pula dari kalangan tokoh adat, antara lain, Kepala Suku Kuri Philemon Refideso, Kepala Suku Napiti Frans Amerbay, Kepala Suku Nyere Zadrak Maramoy, Kepala Suku Koiway Moh Kasir Sanggey, Raja Sran Kaimana Moh Natsir Aituaraw, Raja Nama Tota Randy Asnawi Ombaier, Kepala Suku Besar Biak Klemens Kmur, Kepala Suku Fakfak Fidelis Tuturop, dan Kepala Suku Madewana Ofni Manuku.

Sementara itu, Wapres Amin didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Muhammad Imam Aziz, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, serta Tim Ahli Wapres Nurdin Tampubolon dan Johan Tedja Surya.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Suasana pusat jajan serba ada Taman Jokowi Iriana yang diresmikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kaimana, Provinsi Papua Barat, Kamis (1/12/2022).

Raja Kaimana Abdul Hakim Achmad Aituarauw pada kesempatan menuturkan ada sembilan raja yang tersebar dari Fakfak sampai Kaimana dan Bintuni. ”Dan juga ada istilah-istilah lain yang dipakai di Wondama untuk (menyebut) raja. Tapi, kami mengenal sistem pemerintahan ini mengikuti sistem yang ada di Nusantara,” katanya.

Dia pun menyampaikan harapannya. ”Bapak Wakil Presiden, harapan kami yang paling tinggi, kami ingin memiliki provinsi sendiri. Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri juga mudah-mudahan bisa tercatat apa yang merupakan keluh kesah kita,” kata Hakim Aituarauw.

Baca juga: Papua Barat Daya Disetujui, Indonesia Kini Punya 38 Provinsi

Bupati Fakfak Untung Tamsil mengatakan bahwa Fakfak, Kaimana, Wondama, dan Bintuni sampai saat ini membutuhkan adanya percepatan dan lompatan dalam strategi membangun wilayah. ”Kami, atas nama pemerintah dan juga seluruh masyarakat Bomberai, kami minta perhatian dalam rangka percepatan daerah kami, kawasan kami, yaitu daerah otonomi baru Bomberai Raya dengan nama Papua Barat Tengah,” katanya.

Baca juga: Wapres: Pengelolaan Pembangunan di Papua Butuh Terobosan

Bupati Teluk Wondama Hendrik S Mambor pada kesempatan tersebut mengilustrasikan gambaran kondisi transportasi setempat. ”Kemarin dulu kami mencari transportasi ke Manokwari dan ke Kaimana tidak dapat. Transportasi darat susah. Terpaksa tadi pagi saya carter pesawat karavan yang untuk kargo dengan harga Rp 100 juta lebih untuk jumlah (kursi) 4 seat saja. Tapi demi bertemu dengan Bapak Wapres, Bapak Wamen (dalam negeri) untuk menyampaikan harapan-harapan masyarakat, kami harus datang,” katanya.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Ibu Wury Ma'ruf Amin menyerahkan secara simbolis paket logistik keluarga di Masjid Tua Baitul Rohim, Kampung Seran, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Kamis (1/12/2022).

Pada kesempatan tersebut Hendrik menuturkan bahwa bersama Bupati Kaimana, Bupati Fakfak, dan seluruh raja dan tokoh adat di wilayah Bomberai, Bintuni, pihaknya sangat berharap wilayah adat Bomberai dapat disetujui untuk terbentuk menjadi satu provinsi tersendiri.

Ketua Dewan Adat Kaimana Johan Werfete menuturkan, masyarakat adat sangat ingin maju seperti daerah-daerah lain. ”Masyarakat pedalaman sangat ramah dan sangat siap untuk menerima pembangunan. Tidak ada hambatan dan tantangan apa pun apabila pembangunan berjalan, terutama infrastruktur jalan antara kampung dan kota, antara kampung dan kampung, itu sangat kami butuhkan,” katanya.

Mencatat masukan

Wapres Amin menuturkan, pemerintah mendengarkan dan mencatat hal yang disampaikan pada pertemuan tersebut. ”Tadi apa yang sudah disampaikan, kami mendengar dan kami mencatat. Bahwa sebenarnya pemerintah memiliki keinginan besar untuk mempercepat (pembangunan),” katanya.

Baca juga: Badan Pengarah Dibentuk untuk Percepat Pembangunan di Papua

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Panorama yang terlihat dari pesawat CN 295 beberapa saat setelah lepas landas dari Bandara Utarom Kaimana, Provinsi Papua Barat, menuju Pangkalan TNI Angkatan Udara Manuhua, Biak, Provinsi Papua Kamis (1/12/2022).

Wapres Amin menuturkan, terkait keinginan percepatan pembangunan di Tanah Papua dilakukan pembagian wilayah menjadi daerah otonom baru. Pemekaran untuk seluruh Indonesia itu masih moratorium sampai hari ini. Dan, banyak daerah yang meminta ada provinsi baru atau kabupaten baru.

Pemerintah masih tetap menganggap bahwa sampai hari ini kita masih moratorium, kecuali untuk Papua. Jadi, Papua ini dikecualikan. (Oleh) karena itu, Papua dapat dimekarkan sampai dengan 3 (provinsi baru) di Provinsi Papua dan 1 (provinsi baru) di Papua Barat. Ini sudah luar biasa. (Wapres Amin)

”Pemerintah masih tetap menganggap bahwa sampai hari ini kita masih moratorium, kecuali untuk Papua. Jadi, Papua ini dikecualikan. (Oleh) karena itu, Papua dapat dimekarkan sampai dengan 3 (provinsi baru) di Provinsi Papua dan 1 (provinsi baru) di Papua Barat. Ini sudah luar biasa. Oleh karena itu, usulan-usulan tadi yang disampaikan akan menjadi catatan kami dan menjadi pembahasan,” kata Wapres Amin.