Wapres: Pengelolaan Pembangunan di Papua Butuh Terobosan

Name: Wapres: Pengelolaan Pembangunan di Papua Butuh Terobosan
Uploaded: 2022-11-30T13:46:59Z
Duration: 20 min 32 s
Description: Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuturkan bahwa harus ada cara baru yang bersifat terobosan dalam mengelola pembangunan di Papua. Sejumlah harapan dan masukan pun disampaikan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuturkan bahwa harus ada cara baru yang bersifat terobosan dalam mengelola pembangunan di Papua. Sejumlah harapan dan masukan pun disampaikan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Oleh

CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

· 5 menit baca

MERAUKE, KOMPAS — Tokoh masyarakat dan tokoh agama menyampaikan harapan dan masukan bagi perkembangan Provinsi Papua Selatan. Hal ini mencakup arti penting desain untuk membuat kompetisi pembangunan antarprovinsi di Papua hingga pencegahan korupsi.

”Pertama, kalau mau melakukan percepatan pembangunan di tanah besar Papua raya, dengan dana otsus, kita selenggarakan kompetisi dengan semua provinsi. Kalau dengan jalan kompetisi, percepatan akan terjadi karena seluruh daerah provinsi menjaga marwah, martabatnya, tidak mau kalah satu dengan yang lain,” kata tokoh masyarakat di Papua Selatan, Jhon Gluba Gebze, di Merauke, Provinsi Papua Selatan, Rabu (30/11/2022).

Dia meminta ada satu desain untuk membuat kompetisi provinsi di Papua supaya semua sibuk membangun. Jhon menuturkan hal tersebut pada pertemuan antara Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan penjabat gubernur Papua Selatan, bupati se-Papua Selatan, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat di Ballroom Swiss-Belhotel, Merauke.

”Kedua, karena (Merauke) ini merupakan batas kedaulatan Republik Indonesia, ada lembaga-lembaga negara yang sudah hadir. Ada dua lembaga yang kami minta peningkatan status, yaitu Lanud Merauke dari tipe B ke tipe A karena ini mengawal matra udara Republik Indonesia yang berbatasan dengan dua negara,” ujar Jhon.

Lembaga lain yang dimintakan peningkatan status adalah Polres Merauke. Papua Selatan sudah menjadi provinsi sehingga Polres Merauke perlu ditingkatkan statusnya.

Ketiga, kalau otonomi baru adalah ruang untuk masyarakat Indonesia asal Papua Selatan bertumbuh dan berkembang, maka ruang alokasi pengisian jabatan 80 persen orang asli di daerah perlu dikawal baik-baik. ”Supaya jangan sampai ini bukan membahagiakan, tetapi menjadi arena kekecewaan karena 80 persen sesuai dengan ketentuan aturan tidak direalisasikan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, John memerinci posisi Wapres Amin sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, dan Ketua Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Tiga peran Wapres Amin ini dinilai merupakan peran strategis.

”Kami adalah daerah otonom baru, mohon kami dikawal dari Kantor Wakil Presiden di bawah panduan Bapak Wakil Presiden supaya start awal ini berjalan dengan baik dan kami bisa mencapai target-target yang ada. Ruang yang kami minta adalah jangan sampai kemudian kita sudah bentuk, mayoritas pejabatnya diisi oleh saudara-saudara terkasih kami dari tempat lain. Biarlah kami belajar ber-Indonesia,” tutur Jhon.

Jhon mengharapkan agar diberikan kesempatan bagi Papua Selatan untuk belajar bertanggung jawab membangun dan menjalankan kepercayaan Pemerintah Republik Indonesia. ”Bahwa kami bertanggung jawab atas amanat yang dikasih dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 di bawah start awal penjabat gubernur anak terkasih dari negeri ini,” katanya.

Uskup Agung Merauke Mgr Petrus Canisius Mandagi menuturkan bahwa syarat utama bagi Provinsi Papua Selatan jika ingin mampu bertumbuh serta berkembang di berbagai bidang adalah aman. ”Syarat untuk menjadi aman, bagi saya, adalah kerukunan antarumat beragama,” katanya.

Provinsi Papua Selatan tentu ingin maju karena masih tertinggal dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. ”Jadi, coba kami dipercepat. Tapi, mempercepat itu tidak gampang, butuh duit juga. Jadi, ya, sudahlah, kirim duit banyak-banyak di sini asal pejabat-pejabat di sini jangan korupsi. (Hal ini) karena korupsilah yang menghancurkan Republik Indonesia,” kata Uskup Mandagi.

Pada kesempatan tersebut Wapres Amin menyampaikan terima kasih atas laporan, saran, dan masukan berharga yang disampaikan kepada Badan Pengarah Papua. ”Saya mengucapkan selamat kepada masyarakat Papua Selatan yang telah memiliki rumah baru, yaitu Provinsi Papua Selatan. Sinar mentari di Papua Selatan terbit 2 jam lebih awal dari waktu wilayah Indonesia barat. Kita ingin cahaya kesejahteraan dari timur juga memancar ke wilayah barat Indonesia,” katanya.

Papua Selatan juga menjadi bagian penting dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. ”Tidak ada Indonesia kalau tidak ada dari Sabang sampai Merauke. Kita ingat Bung Hatta, Sutan Syahrir, dan tokoh pejuang lainnya pernah diasingkan di wilayah Papua Selatan. Cita-cita nasionalisme Indonesia telah diperjuangkan nun jauh, dari Boven Digoel. Dan, itu menjadi modal sosial bagi kita semua,” ujar Wapres Amin.

Beberapa hal disampaikan Wapres pada kesempatan tersebut. Pertama, Wapres Amin menginstruksikan kepada para menteri untuk segera membahas berbagai isu dan agenda yang menjadi perhatian di Provinsi Papua Selatan. ”Segera petakan persoalan dan langkah konkret yang terkait dengan transisi kelembagaan provinsi baru yang sejalan dengan proses tahapan Pemilu 2024,” katanya.

Kedua, Wapres Amin meminta agar kehadiran provinsi baru ini dijadikan sebagai sebuah strategi dorongan kuat yang bisa menggerakkan pembangunan kesejahteraan masyarakat asli Papua. ”Kita harapkan provinsi ini semacam dinamo yang bisa menggerakkan. Harus ada cara baru yang bersifat terobosan. Jangan berjalan biasa-biasa saja. Harus ada langkah-langkah baru, terobosan baru, dalam mengelola pembangunan Papua,” ujarnya.

Wapres juga meminta agar ada perumusan komoditas unggulan yang spesifik dari setiap kabupaten di Papua Selatan. ”(Rumuskan) desain konektivitas wilayah yang terpadu. Utamakan peran serta masyarakat asli Papua,” katanya.

Kita harapkan provinsi ini semacam dinamo yang bisa menggerakkan. Harus ada cara baru yang bersifat terobosan. Jangan berjalan biasa-biasa saja. Harus ada langkah-langkah baru, terobosan baru, dalam mengelola pembangunan Papua.

Ketiga, Wapres Amin memandang Provinsi Papua Selatan adalah wajah Indonesia di perbatasan negara dan sebagai pintu gerbang Indonesia dari selatan ke kawasan Pasifik. ”Untuk itu, saya meminta perhatian bersama untuk merumuskan percepatan pembangunan perbatasan negara yang terpadu. PLBN (pos lintas batas negara) di Merauke, PLBN Boven Digoel, dan beberapa titik-titik tradisional transaksi ekonomi harus menjadi sentra-sentra pertumbuhan baru di kawasan perbatasan negara,” ujarnya.

Keempat, sejalan dengan agenda ketahanan pangan yang menjadi sentra perhatian komunitas internasional dan termasuk menjadi agenda pembahasan di KTT G20 Bali, perlu ada fokus untuk menjadikan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional di Timur Indonesia. ”Rumuskan pendekatan yang terintegrasi sejak hulu sampai ke hilir. Pastikan keterlibatan masyarakat asli (Papua) dalam masalah pengelolaan,” katanya.

Wapres Amin juga mengapresiasi kehidupan sosial Papua Selatan yang penuh kekeluargaan dan inklusif. Kerukunan tokoh-tokoh agama harus dijaga. ”Saya tahu bahwa di Merauke ini, di Papua Selatan ini, sampai hari ini kerukunan antarmasyarakat, kerukunan antarumat beragama masih terjaga dengan baik,” ujarnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Wapres Amin menyampaikan terima kasih kepada tokoh-tokoh agama dan para bupati yang selama ini mengawal kerukunan. ”Saya setuju bahwa modal utama kita adalah kerukunan nasional dan unsur utama dari kerukunan nasional itu adalah kerukunan antarumat beragama,” katanya.

Editor:

ANTONY LEE

papua otsus papua wapres amin berita aktual papua selatan daerah otonom baru papua