logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Kepolisian Daerah Papua melarang aksi makar dalam pelaksanaan rapat dengar pendapat umum terkait evaluasi otonomi khusus. Pelaksanaan rapat harus tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memuat data...

DPRD dan Majelis Rakyat Papua meminta evaluasi Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 tak hanya terkait anggaran. Evaluasi harus dilaksanakan secara menyeluruh dan transparan demi kepentingan warga asli Papua.

Memuat data...

Program pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat dalam beberapa tahun ke depan diharapkan diprioritaskan untuk peningkatan kualitas masyarakat lokal di kedua provinsi tersebut.

Memuat data...

Presiden menyampaikan bahwa instrumen yang digunakan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Papua ataupun Papua Barat tidak hanya dengan menyalurkan dana otsus.

Memuat data...

RUU Pemilu direncanakan akan selesai pada 2021. Targetnya adalah agar Pemilu 2024 bisa menggunakan sistem baru.

Memuat data...

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) saat memimpin sidang lanjutan pengujian UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Memuat data...

Bicara Papua adalah wicara luka batin yang menganga Obatnya sebenarnya sangat mustajab afirmasi positif berupa keputusan politik negara yang menetapkan Gubernur Papua dan Papua Barat adalah orang asli Papua Ditambah beberapa kekhususan lain seperti di bidang kesejahteraan politik legislatif

Memuat data...

JAKARTA KOMPAS Pengungkapan 384 kontainer berisi kayu merbau ilegal asal Papua membuka sejumlah kelemahan dalam sistem verifikasi legalitas kayu yang selama ini dibanggakan Indonesia Karena itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kini sedang berupaya memperbaiki sistem itu agar tetap

Memuat data...

JAKARTA KOMPAS - Status otonomi khusus bagi Papua belum memberikan manfaat bagi masyarakat adatnya untuk mengelola dan memanfaatkan hutan secara legal Mereka tak bisa memanfaatkan hutan terutama kayu karena terganjal dualisme perundangan Di satu sisi mereka memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tah

Memuat data...

JAKARTA KOMPAS - Revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua didorong masuk Program Legislasi Nasional 2019 Hal itu mendesak karena UU yang ada saat ini dinilai masih belum kuat mengatur pengawasan pelaksanaan dana otsus Sementara celah korupsi dan ketimpan

Halaman 1