Pendekatan keamanan telah menciptakan rasa saling tidak percaya. Tidak saja pemerintah pusat yang memberi stigma masyarakat Papua separatis, tetapi masyarakat Papua juga melihat pemerintah di Jakarta sebagai penjajah.

Pihak kepolisian di Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, menyiapkan pos untuk mencegah warga mudik secara lokal dan membuat acara gelar griya (”open house”) saat Lebaran nanti.

Pembangunan di tanah Papua dinilai belum menyentuh semua pihak. Penguatan partisipasi masyarakat adat pun diperlukan.

LIPI meluncurkan laman berisi kegiatan ilmiah LIPI di Papua selama 40 tahun terakhir. Laman dan pangkalan data tersebut diharapkan jadi acuan bagi pemerintah dan para pengambil kebijakan.

Pemberian label teroris ke KKB dikhawatirkan membuat konflik makin mengeras dan melemahkan proses dialog. Sebaliknya, pemerintah menganggap aksi KKB melanggar batas dan hukum sehingga perlu langkah tegas dan terukur.

Pemerintah pusat diharapkan segera mencabut pelabelan teroris pada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Pelabelan ini berpotensi memicu pelanggaran HAM kepada masyarakat sipil, terutama orang asli Papua.

Di tengah isu keamanan di Papua, PB PON XX Papua menjamin keamanan selama PON berlangsung 2-15 Oktober mendatang. Bersama TNI-Polri, PB PON telah menyiapkan langkah teknis untuk memastikan PON berlangsung lancar.

Pemerintah menyatakan KKB di Papua dan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya sebagai kelompok teroris. Namun, sikap pemerintah ini dinilai berisiko memperkeruh situasi keamanan di Papua.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan sikap pemerintah atas sederet penyerangan kelompok kriminal bersenjata di Papua terhadap masyarakat sipil dan TNI-Polri. Pemerintah menetapkan KKB di Papua sebagai kelompok teroris.

Noken yang merupakan tas khas Papua dan telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO dijual dari harga Rp50.000 hingga jutaan rupiah, tergantung dari ukuran serta bahan material yang digunakan.