Wapres Amin: Pemekaran Papua untuk Mempercepat Pembangunan
Wapres Amin memandang pemekaran Papua merupakan terobosan untuk mempercepat distribusi pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta meningkatkan peran serta orang asli Papua dalam demokrasi lokal.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin seusai menerima Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, dan Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo di Istana Wapres, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (14/11/2022).
JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin memandang pemekaran Provinsi Papua merupakan kebijakan terobosan untuk mempercepat distribusi pembangunan. Pemekaran tersebut juga untuk meningkatkan pelayanan publik serta peran serta orang asli Papua dalam demokrasi lokal.
Demikian disampaikan Staf Khusus Wakil Presiden Masduki Baidlowi saat menyampaikan pandangan Wapres Ma’ruf Amin seusai menerima Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, dan Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo di Istana Wapres, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (14/11/2022).
”Barusan Wakil Presiden menerima tiga tamu. Saya kira ini menjadi catatan sejarah penting karena terkait dengan rencana pembangunan kesejahteraan Papua yang sudah dinanti-nantikan oleh masyarakat Papua, (yakni) bagaimana (agar) pembangunan kesejahteraan itu bisa segera berlangsung,” kata Masduki saat memberikan keterangan pers seusai pertemuan.
Pada kesempatan tersebut, Masduki menyampaikan beberapa pesan Wapres Amin terkait pengesahan dan pelantikan tiga Pj Gubernur DOB Papua tersebut. Pertama, menjadikan pemekaran provinsi Papua sebagai game changer dalam mewujudkan lompatan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat asli Papua.
Baca juga: Tiga Penjabat Gubernur Baru Diminta Kelola Dana Otsus dengan Baik
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F11%2F14%2F594c26aa-cd36-4243-86b5-498dcc9d557b_jpeg.jpg){kind=logo}
Staf Khusus Wakil Presiden Masduki Baidlowi saat menyampaikan keterangan pers seusai mendampingi Wapres Ma’ruf Amin menerima Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, dan Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo di Istana Wapres, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (14/11/2022).
Wapres Amin meminta Pj Gubernur agar mencari langkah terobosan dan inovasi yang kontekstual dengan daerah dan jangan berjalan biasa-biasa saja di awal pemerintahan. Ada harapan dengan adanya pemekaran dan pimpinan yang baru tersebut kehadiran negara di mata rakyat Papua semakin dekat dan semakin dapat melayani.
”Dengan demikian, Wapres mengharapkan ada semacam lompatan pembangunan di Papua. Ada terobosan-terobosan terhadap pembangunan Papua. Jadi, 3 unsur pimpinan ini bisa menjadi semacam game changer terhadap Papua. Dan, ini adalah hal yang sangat penting buat pembangunan Papua, itu yang pertama yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden. Jadi, lompatan dan terobosan itu menjadi sangat penting,” ujar Masduki.
Wapres mengharapkan ada semacam lompatan pembangunan di Papua. Ada terobosan-terobosan terhadap pembangunan Papua. Jadi, 3 unsur pimpinan ini bisa menjadi semacam game changer terhadap Papua.
Kedua, agar segera dirumuskan peta jalan terpadu dan aksi nyata dalam pelaksanaan DOB tahun 2022-2024. Demikian pula agar memperhatikan kerangka waktu yang sejalan dengan tahapan Pemilu 2023 dan Pilkada 2024.
”Mereka bertiga ini dilantik menjadi pimpinan di tengah-tengah tahun periode, yaitu di akhir periode 2022. Maka, waktunya juga sangat terbatas sampai tahun 2024. Oleh karena itu, Wapres berharap ada semacam ketegasan dan rumusan yang baik mengenai peta jalan,” kata Masduki.
Baca juga: Mendagri Lantik Tiga Penjabat Gubernur Provinsi Baru di Papua
Masduki menuturkan, peta jalan ini menyangkut hal yang akan dirancang dan dibangun oleh para pemimpin tersebut. Peta jalan yang baik dibutuhkan agar ada hal konkret yang dapat dirasakan oleh masyarakat Papua.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin seusai menerima Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, dan Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo di Istana Wapres, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (14/11/2022).
Ketiga, Wapres Amin meminta para Pj Gubernur DOB Papua mengonsolidasikan para bupati untuk menyiapkan desain percepatan pembangunan provinsi sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022-2041 sebagai amanat Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Selain itu, juga merumuskan rencana aksi yang realistis bersifat quick wins tahun 2023-2024.
”Apalah guna sebuah perencanaan kalau tidak ada konsolidasi dengan bupati. Jadi bupati-bupati yang ada di Papua itu mesti segera dikonsolidasikan dengan baik karena ini terkait dengan pembangunan di Papua,” kata Masduki.
Apalah guna sebuah perencanaan kalau tidak ada konsolidasi dengan bupati. Jadi bupati-bupati yang ada di Papua itu mesti segera dikonsolidasikan dengan baik karena ini terkait dengan pembangunan di Papua.
Kesemuanya ini menjadi hal penting. ”Bahkan, nanti dalam rencana kunjungan Wapres ke Papua, yang rencananya akhir bulan ini, diharapkan mereka juga sudah ada di sana dan melakukan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan dalam waktu singkat,” ujarnya.
Keempat, kelembagaan Badan Pengarah Papua (BPP) akan melakukan asistensi dan fasilitasi dengan Pj Gubernur dalam memperkuat sinkronisasi program dan pendanaan dengan kementerian, lembaga, dan pihak terkait lainnya. Pj Gubernur harus memperkuat kolaborasi para pihak untuk meletakkan fondasi awal dalam pembangunan.
Baca juga: Pusat Dampingi 3 DOB di Papua hingga 2024
Wakil Presiden Ma’ruf Amin seusai menerima Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, dan Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo di Istana Wapres, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (14/11/2022).
Masduki menuturkan, BPP siap melakukan asistensi terhadap proses perencanaan yang dilakukan tiga Pj Gubernur ini. ”Di samping juga bahwa Mendagri menyiapkan tiga Pokja. Jadi, ada Pokja 1, Pokja 2, dan Pokja 3 yang setiap pokja ini sudah mengembangkan perencanaan yang tadi sudah kita sebutkan,” ujarnya.
Karena itu, ketika sudah dilantik, mereka juga sudah siap bekerja. ”Bahkan anggarannya pun untuk tahun 2024 juga sudah disiapkan. Masing-masing itu ada yang Rp 1,8 triliun dan ada yang Rp 1,6 triliun. Jadi cukup lengkap saya kira perencanaannya,” kata Masduki.
Kelima, mengingat situasi Papua yang kompleks, Wapres Amin meminta Pj Gubernur memperkuat komunikasi sosial dengan semua segmen masyarakat. Situasi yang kondusif merupakan kunci keberhasilan dalam menata dan membangun daerah sebagai rumah besar untuk semua.
”Papua ini sangat kompleks dan penting untuk dilakukan komunikasi dengan berbagai pihak agar ada penyamaan persepsi mengenai pembangunan kesejahteraan Papua. Jadi, komunikasi intensif dari seorang pimpinan menjadi sangat penting,” kata Masduki.
Baca juga: Penjabat Gubernur Tiga Daerah Otonomi Baru Papua Diminta Jaga Stabilitas Politik
Wakil Menteri Dalam Negeri RI John Wempi Wetipo, anggota DPD Dapil Papua Barat Filep Wamafma, anggota DPR Dapil Papua Komarudin Watubun, dan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian (dari kiri ke kanan) menabuh tifa sebagai tanda peresmian tiga provinsi baru di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (11/11/2022). Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian meresmikan tiga provinsi baru di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Selain itu, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian juga melantik tiga penjabat gubernur yang akan memimpin tiga provinsi tersebut. Peresmian tiga provinsi baru ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan di Papua.
Perppu soal pemilu
Di sesi tanya jawab, Masduki menuturkan bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) soal pemilu juga dibicarakan. ”Iya, sudah dibicarakan (soal) perppu. Itu dalam draf juga sudah selesai sebenarnya, tinggal menunggu perkembangan politik di DPR terkait dengan Papua Barat Daya. Apakah Papua Barat Daya itu akan bisa masuk dalam rangkaian sekarang ataupun tidak, itu sangat tergantung pada kapan paripurna sidang yang akan dilakukan oleh DPR,” katanya.
Apabila paripurna akan dilaksanakan November 2022, Masduki menuturkan, mungkin Papua Barat Daya masuk dalam paket pengembangan pemekaran.
”Tapi kalau misalnya tidak di bulan November, berarti Papua Barat Daya itu sudah akan masuk tahun politik 2025 yang akan datang. Wapres sangat berharap, dalam konteks ini, bagaimana agar Papua Barat Daya itu masuk bagian dalam rangkaian DOB ini sehingga dengan demikian semuanya bisa selesai,” ujarnya.
Masduki menuturkan, saat ini sedang ditunggu sidang paripurna DPR. ”Ini, kan, urusan politiknya DPR. Wapres juga sudah meminta Kemendagri dan pihak-pihak yang lain untuk melakukan pendekatan-pendekatan dengan pihak-pihak, teman-teman dari DPR, bagaimana supaya kompak karena ini menangani masalah yang sangat serius, mengenai NKRI, terkait dengan pembangunan Papua,” katanya.
Baca juga: KPU Minta Rancangan Perppu Pemilu Segera Disahkan
Ketika ditanya soal kesiapan tiga DOB untuk pemilu dan pilkada serentak di 2024, Masduki menuturkan semua sudah disiapkan. ”Semua sudah dipersiapkan, oleh karena itu sangat penting bulan November itu menjadi kata kunci, deadline, untuk bisa menyelesaikan semuanya,” ujar Masduki.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F10%2F24%2Ff3bc51d7-bca6-4fdc-97ac-2b8cf9ce82bd_jpeg.jpg){kind=logo}
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menjawab pertanyaan media pada sesi jumpa pers seusai memberikan pidato kebangsaan bertajuk “Kepemimpinan Transformatif untuk Mengawal Terwujudnya Indonesia Emas 2045” di Universitas Alma Ata, Yogyakarta, Senin (24/10/2022).
Beberapa waktu lalu, Wapres Amin menuturkan bahwa pemerintah akan mendorong percepatan pembangunan di Papua. Hal ini menyusul ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo pada 21 Oktober 2022 lalu menetapkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Perpres tersebut merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Baca juga: Badan Pengarah Dibentuk untuk Percepat Pembangunan di Papua
Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua (BPP) tersebut adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus di wilayah Papua.
BPP dimaksud terdiri atas ketua, yakni Wakil Presiden, dengan anggota Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan satu orang perwakilan dari setiap provinsi di Papua.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja di Papua Barat dan memimpin rapat koordinasi terpadu percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat serta percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Manokwari, Papua Barat,Kamis (14/10/2021).
Sehubungan disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) No 121/2022 tersebut, lebih jauh Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuturkan bahwa pemerintah akan mendorong percepatan pembangunan di Papua. Pembangunan tersebut baik di bidang peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, serta kemajuan infrastruktur.
”Kita akan melakukan langkah-langkah untuk mempercepat pembangunan menuju pembangunan kesejahteraan di Papua, menghilangkan berbagai hambatan dalam rangka menyejahterakan, meminimalkan kemiskinan di sana, (dan) juga infrastruktur yang memang dibutuhkan,” kata Wapres Amin di Yogyakarta, Senin (24/10/2022) lalu.
Kita akan melakukan langkah-langkah untuk mempercepat pembangunan menuju pembangunan kesejahteraan di Papua, menghilangkan berbagai hambatan dalam rangka menyejahterakan, meminimalkan kemiskinan di sana, (dan) juga infrastruktur yang memang dibutuhkan.
Upaya percepatan pembangunan pun mencakup aspek kebutuhan dasar, pendidikan, dan keamanan yang menjadi masalah. ”Kita sedang mencoba supaya tidak terjadi gangguan-gangguan keamanan dan juga mempersiapkan tim eksekutif yang melaksanakan, mengawasi, di lapangan, di sana,” ujarnya.
Demikian pula mempercepat otonomi daerah baru, yaitu empat provinsi baru, supaya segera dapat melayani lebih cepat ke bawah. Terakhir, Wapres Amin mengungkapkan rencana kunjungan kerjanya ke Papua untuk mendorong percepatan koordinasi pembangunan untuk masyarakat Papua. (CAS)
