Pembicaraan Koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat Masih Berjalan

Partai Nasdem menghargai mekanisme pengambilan keputusan dari PKS dan Partai Demokrat terkait dengan deklarasi koalisi ketiga partai. Ketiga partai masih intens berkomunikasi melalui tim kecil.

KOMPAS

Partai Nasdem menginginkan koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera bisa dideklarasikan pada 10 November. Namun, keinginan ini belum bersambut.

JAKARTA, KOMPAS — Pembicaraan koalisi antara Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat masih terus berjalan meskipun rencana deklarasi belum terwujud dilakukan pada Hari Pahlawan, Kamis (10/11/2022). Partai Nasdem menghargai mekanisme pengambilan keputusan di setiap partai.

• Anies Baswedan mengatakan, terkait dengan pembentukan koalisi masih dalam pembicaraan.
• Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menyampaikan, pengumuman deklarasi koalisi pada 10 November itu adalah harapan Partai Nasdem.
• Jubir PKS, Muhammad Kholid, mengatakan, usulan deklarasi pada 10 November itu belum disepakati PKS dan Demokrat.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, mengatakan, terkait dengan pembentukan koalisi masih dalam pembicaraan. Setiap partai memiliki proses dan prosedur yang harus dilewati. Partai Nasdem telah memulai sejak 15 Juni 2022 dengan menyelenggarakan rapat kerja nasional (rakernas) dan telah mengambil keputusan pada Oktober 2022.

”Demokrat, PKS menjalankan proses sesuai dengan prosedur di tiap-tiap partai. Jadi, biarkan proses itu berjalan. Tetapi, pembicaraan, kemudian kebersamaan itu sudah terbangun,” kata Anies seusai membuka Bimbingan Teknis Anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia, di Jakarta, Kamis (10/11/2022).

Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menambahkan, terkait dengan pengumuman deklarasi koalisi dilakukan pada 10 November itu adalah harapan dari Partai Nasdem. Sebab, pada 11 November, Nasdem merayakan ulang tahun.

Baca juga: Koalisi Nasdem, Demokrat, PKS Masih Terganjal Pilihan Bakal Cawapres

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali dalam acara Konsolidasi Partai Nasdem Kalimantan Barat, di Pontianak, Sabtu (18/1/2020).

”Kami berharap pengumuman koalisi jadi hadiah terindah bagi ulang tahun Partai Nasdem. Namun, di sisi lain, yang disampaikan Pak Anies tadi, di setiap partai itu memiliki mekanisme sendiri-sendiri,” kata Ahmad.

Ia menegaskan, Nasdem menghargai mekanisme yang ada di setiap partai. Karena itu, rencana Nasdem untuk deklarasi pada 10 November belum bisa diwujudkan. Meskipun demikian, bukan berarti ada masalah dalam rencana pembentukan koalisi tersebut. Ahmad mengklaim, rencana terbentuknya koalisi sudah sampai 92 persen.

Usulan deklarasi pada 10 November pernah disampaikan oleh Nasdem saat pembahasan dalam tim kecil berisi perwakilan tiga partai. Namun, hal itu belum disepakati.

Menurut Ahmad, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sampai sekarang intens berkomunikasi melalui tim kecil yang sudah dibentuk. Hal tersebut juga dilakukan oleh Partai Demokrat dan Nasdem. Namun, dalam pengambilan keputusan, PKS mempunyai mekanisme sendiri melalui majelis syura. Waktu majelis syura melakukan rapat tergantung kondisi internal partai.

Juru bicara PKS, Muhammad Kholid, mengatakan, usulan deklarasi pada 10 November pernah disampaikan oleh Nasdem saat pembahasan dalam tim kecil berisi perwakilan tiga partai. Namun, hal itu belum disepakati oleh kedua parpol, yakni PKS dan Demokrat.

Baca juga: Penjajakan Koalisi untuk Pilpres 2024 Terus Bergulir

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Partai Nadem Surya Paloh (kanan depan) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri depan) saat acara pengumuman bakal calon presiden Pemilu 2024 yang diusung Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022).

”Waktu itu sudah kami sampaikan bahwa kalau terlalu cepat deklarasi, sedangkan masih banyak hal yang belum tuntas dibahas, khawatirnya di tengah jalan koalisi bisa berubah kalau ada tawaran yang lebih menarik di salah satu parpol,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Kholid, PKS berpandangan agar pembahasan mengenai koalisi dituntaskan terlebih dahulu sebelum ada deklarasi. Pembahasan, misalnya, terkait calon wakil presiden, platform koalisi, visi pemerintahan, dan pembagian tugas pemenangan mesti dituntaskan sejak awal agar tidak ada lagi pekerjaan rumah setelah deklarasi. Dengan demikian, bangunan koalisi menjadi semakin kokoh sehingga tidak mudah goyah di tengah jalan.

”Kami ingin memperbanyak titik temu dibandingkan dengan titik tolak sehingga koalisi lebih mudah dalam mengambil keputusan,” katanya.

Di sisi lain, kata Kholid, setiap parpol memiliki mekanisme dalam menentukan koalisi beserta capres-cawapres yang akan diusung. Di PKS, misalnya, kewenangan menentukan koalisi dan capres-cawapres berada di majelis syura yang dalam waktu dekat belum akan mengadakan rapat membahas hal tersebut. ”Kami tidak dikejar deadline sehingga tidak perlu terburu-buru,” ujarnya.

Baca juga: Peta Politik Menjelang Pilpres 2024 Masih Dinamis

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono seusai melakukan pertemuan di Kantor DPP Partai Nasdem, Nasdem Tower, Jakarta, Kamis (23/6/2022).

Koordinator juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan, Demokrat sepakat dengan PKS yang ingin semua hal dituntaskan sebelum deklarasi. Dengan demikian, koalisi bisa langsung bergerak melakukan kerja-kerja pemenangan tanpa kebingungan menentukan hal-hal lain, seperti visi dan misi, program, serta pemenangan. Apalagi, harapan publik ke koalisi tiga parpol sangat tinggi sehingga Demokrat ingin memberikan kandidat yang bisa menjawab ekspektasi masyarakat tersebut.

Demokrat sepakat dengan PKS yang ingin semua hal dituntaskan sebelum deklarasi.

”Pembahasan memang membutuhkan waktu karena kami tidak ingin sekadar mencalonkan dan memenangi pilpres. Kami juga ingin bisa menang di pileg,” ujarnya.

Menurut Herzaky, momentum deklarasi menjadi sebuah game changer yang bisa mengubah alur konstelasi dan kontestasi Pilpres 2024. Oleh karena itu, parpol harus berhati-hati melihat momentum karena bisa berdampak ke koalisi dan capres-cawapres dari parpol lain.