Kehadiran partai politik baru pada pemilu selalu ditopang oleh kekuatan dan popularitas dari sosok. Personalisasi sosok menjadi varibel penting sukses tidaknya sang pendatang baru pada pemilu tersebut.
Konfigurasi partai politik berbasis elektabilitas berdasarkan hasil survei Litbang ”Kompas” masih bisa berubah saat pemilu digelar pada 2024. Perubahan, salah satunya, ditentukan oleh calon presiden yang diusung partai.
Kerja panjang mesin partai sudah harus dimulai sejak dini. Sebab, saat ini konfigurasi tingkat keterpilihan partai politik, berdasar survei Litbang Kompas, cenderung tak banyak berubah dibanding hasil Pemilu 2019.
Litbang ”Kompas” akan kembali merilis hasil survei terbarunya di harian ”Kompas” dan Kompas.id, Rabu (5/5/2021). Kali ini, yang akan dirilis terkait pilihan publik atas partai politik jika pemilu digelar pada April 2021.
MK memutuskan partai politik yang telah lolos ambang batas parlemen hanya perlu mengikuti verifikasi administrasi untuk ikut pemilu selanjutnya. Sebelumnya, semua partai harus lolos verifikasi administrasi dan faktual.
Hasil survei terbaru Litbang ”Kompas” kembali memperlihatkan tingginya elektabilitas Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Namun, Gerindra belum memutuskan akan menjagokan Prabowo dalam Pilpres 2024.
Setelah survei mengenai pandangan publik atas kinerja pemerintah dirilis, hasil survei Litbang ”Kompas” soal tokoh yang dinilai publik paling layak menjadi presiden akan dirilis di harian ”Kompas” dan Kompas.id besok.
Politisi senior Amien Rais mendeklarasikan partai politik baru yang diberi nama Partai Ummat, Kamis (29/4/2021). Pada Pemilu 2024, Partai Ummat menargetkan bisa memperoleh dua digit atau lebih dari 10 persen suara.
Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menggelar jumpa pers di kediaman Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais di Sleman, DI Yogyakarta, seusai deklarasi partai tersebut, Kamis (29/4/2021).
Tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah kerap terbentur pada persoalan politik, administratif, serta tidak adanya etika pemerintahan. Untuk itu, penguatan peran gubernur dibutuhkan.