Konsolidasi politik yang dibalut silaturahim saat ramadhan kembali dilakukan sejumlah partai politik. Seusai kunjungan PPP, kini PKS kunjungi Partai Demokrat. Akankah mereka membangun sebuah koalisi pada Pemilu 2024?

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menemui Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Yogyakarta, Sabtu (3/4/2021). Persoalan kebangsaan menjadi pembahasan kedua belah pihak dalam pertemuan itu.

Partai Demokrat Sumatera Selatan menyatakan dukungannya kepada Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono dan menolak hasil kongres luar biasa di Sumut. Tiga ketua DPC di Sumsel yang ikut KLB pun dipecat.

Moeldoko disarankan mundur dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Hal ini dimaksudkan agar publik tidak meragukan obyektivitas dalam memutus dualisme kepengurusan Partai Demokrat.

Kementerian Hukum dan HAM akan bertindak profesional dalam menangani dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Pemerintah akan menilai kepengurusan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendatangi kantor Kemenkumham. Dengan membawa bukti-bukti tertulis, AHY menegaskan keabsahan partai yang dipimpinnya dan menyatakan KLB Sumut ilegal.

Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB Sumatera Utara, berbagai pihak mendesak agar Moeldoko mundur dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Perpecahan parpol perlu segera dicari solusinya. Sebab, hal ini dinilai kontradiktif dengan energi besar yang dibutuhkan bangsa untuk bersama-sama mengatasi dampak pandemic Covid-19.

Dua kubu Partai Demokrat berencana menyambangi Kementerian Hukum dan HAM, Senin. Kubu KLB Demokrat di Deli Serdang akan mendaftarkan hasil KLB. Sementara kubu DPP Demokrat akan menyerahkan bukti kepengurusan yang sah.

Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono akan melakukan perlawanan hukum terkait penyelengaraan Kongres Luar Biasa Demokrat di Deli Serdang dan penunjukan Moeldoko selaku ketua umum.