Pilkada Kalbar, Empat Tokoh Daerah Mendaftar ke Partai Demokrat

Pilkada Kalbar bagian dari menguji soliditas partai dari sisi kaderisasi dan rekrutmen yang demokratis.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Gubernur petahana Kalimantan Barat Sutarmidji (baju putih) menyerahkan formulir pendaftaran untuk maju sebagai calon gubernur Kalbar dalam Pilkada 2024 kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kalbar, Jumat (5/4/2024).

PONTIANAK, KOMPAS — Empat tokoh daerah resmi mendaftar sebagai calon gubernur Kalimantan Barat dalam Pilkada 2024 melalui Partai Demokrat. Pilkada dinilai sebagai ujian soliditas partai politik dari sisi kaderisasi dan rekrutmen yang demokratis.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalbar Andi Aswad, Senin (8/4/2024), menuturkan, empat orang sudah menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon gubernur Kalbar pada Pilkada 2024. Setelah Gubernur petahana Kalbar Sutarmidji pada Jumat (5/4/2024), ada Wakil Gubernur petahana Kalbar, yang juga Ketua Pertimbangan Partai Golkar Kalbar, Ria Norsan, pada Sabtu (6/4/2024).

Kemudian, Bupati Kubu Raya periode 2018-2023 Muda Mahendrawan menyerahkan formulir pendaftaran pada Minggu (7/4/2024) pagi. Dari kader Demokrat, ada Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra yang menyerahkan formulir pendaftaran pada Minggu (7/4/2024) sore.

Baca juga: Petahana Gubernur Kalbar Sutarmidji Serahkan Formulir Pendaftaran ke Demokrat

”Nama-nama itu akan dibahas lagi di tingkat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat,” ujar Andi.

Ke depan, pihaknya masih meminta keempat orang itu melengkapi berkas berupa hasil survei elektabilitas. Survei dilakukan lembaga yang telah direkomendasikan partai dan dinilai kredibel.

”Minimal ada gambaran empiris terkait elektabilitas para calon. Selanjutnya, mereka akan membangun komunikasi dengan parpol lain untuk berkoalisi,” ujarnya.

Sebelumnya, Sutarmidji berharap bisa berpasangan lagi dengan Ria Norsan. Ria menyambut baik keinginan itu. Namun, yang akan memutuskan hal tersebut adalah parpol keduanya bernaung.

”Partai nanti yang akan memasangkan siapa dengan siapa. Ini baru mendaftar di partai untuk mendapatkan ’perahu’,” kata Ria.

Sementara itu, Muda Mahendrawa menuturkan hendak memperluas ”ruang” pengabdian. Muda mengatakan, dirinya dua periode memimpin Kabupaten Kubu Raya yang diklaim heterogen, representasi dari miniatur Kalbar.

Muda mengklaim, praktik baik yang pernah dilakukan di Kubu Raya bisa diterapkan di Kalbar. Terkait seberapa optimistis ia akan mendapat rekomendasi dari partai, Muda mengatakan, nanti akan ada pola terukur dari partai.

”Tapi nanti tentu akan ada perkembangan dari sisi survei,” kata Muda.

Ujian soliditas

Pengajar hukum pemilu di Universitas Indonesia Titi Anggraini menuturkan, karakter pilkada lebih terfokus pada figur seperti karakter pemilihan eksekutif pada umumnya. Hal ini berbeda dengan pemilihan legislatif yang lebih merujuk pada kelembagaan partai.

Akan tetapi, Titi menyebut, saluran untuk maju ke pilkada tetap didominasi pencalonan parpol atau gabungan parpol. Meskipun ada calon perseorangan, pencalonan lewat parpol akan memudahkan kerja-kerja pemenangan karena kontribusi dari mesin pemenangan.

Elektabilitas memang penting karena orientasinya pada figur. Hanya saja, kata Titi, kalau sekadar elektabilitas dan tidak diterima dengan baik oleh partai, hal itu juga bisa melemahkan kerja-kerja pemenangan. Biasanya kalau hanya mengandalkan elektabilitas, tetapi tidak melalui proses inklusif di internal partai, mesin partai akan sulit digerakkan dan tidak optimal mendapat dukungan dari mesin partai.

Hargai kader

Di beberapa kasus, calon yang populer dan elektabilitasnya tinggi tidak serta-merta diikuti keterpilihan karena tidak mengakar di partai. Proses inklusif di internal partai juga diperlukan agar ada dukungan struktur partai.

Titi menuturkan pula, proses pencalonan di pilkada mestinya menghargai kader. Jangan sampai nantinya meminggirkan keberadaan kader organik partai hanya demi elektabilitas. Jika sekadar mengedepankan elektabilitas, sangat mungkin kader dikalahkan figur eksternal yang bukan merupakan bagian dari partai sehingga berpotensi memicu konflik di kalangan internal partai.

”Parpol bertahan karena ditopang kader yang mau bekerja untuk partai. Pilkada juga sebenarnya bagian dari menguji soliditas partai dari sisi kaderisasi dan rekrutmen yang demokratis,” ujarnya lagi.

Baca juga: Pilgub Kalbar, Petahana dan Penantang Baru Mulai Ambil Formulir Pendaftaran