Nasdem Ingin Deklarasi Koalisi 10 November, Demokrat-PKS Belum Sepakat

Selain soal waktu yang tepat untuk mendeklarasikan koalisi, Nasdem bersama Demokrat dan PKS belum tuntas membahas soal pasangan capres-cawapres yang akan diusung.

ISTIMEWA

Pertemuan elite Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera pada Jumat (21/10/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Partai Nasdem menginginkan koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera bisa dideklarasikan pada 10 November mendatang. Namun, keinginan ini belum bersambut. Demokrat dan PKS masih ingin membahas lebih dalam soal koalisi yang dibangun, termasuk soal calon presiden-wakil presiden yang diusung.

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, dalam pertemuan terakhir dengan perwakilan dari Demokrat dan PKS, pembahasan soal waktu deklarasi koalisi belum mencapai kata sepakat. ”Kalau Nasdem sih mengusulkan (deklarasi koalisi) 10 November ya, itu usulan Nasdem, tapi yang lain (Demokrat dan PKS) belum oke,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (23/10/2022).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Pertemuan terakhir elite ketiga partai berlangsung pada Jumat (21/10/2022). Selain Willy, hadir pula Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto, sedangkan PKS diwakili Wakil Ketua Majelis Syuro Mohamad Sohibul Iman dan Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Al Muzammil Yusuf. Adapun Demokrat diwakili sekjennya, Teuku Riefky Harsya. Selain itu, hadir pula Sudirman Said sebagai pihak yang mewakili bakal calon presiden (capres) yang akan diusung Nasdem, yakni Anies Baswedan.

Selain soal waktu deklarasi, pertemuan membahas pula kriteria pasangan bakal calon wakil presiden (cawapres) yang cocok mendampingi Anies. Sebelum menentukan siapa figur yang tepat, mereka merumuskan kriteria dan mekanisme penentuannya. Dalam menentukan bakal cawapres, setiap partai berhak mengajukan nama-nama, baik dari internal partai maupun eksternal yang bukan anggota partai.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kiri) saat membacakan pidatonya di depan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) pada acara Pengumuman Calon Presiden Pemilu 2024 yang diusung Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022). Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres Pemilu 2024.

”Kalau kriterianya basisnya dua, kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif tentu juga ada basis elektoral. Kualitatif tentu basisnya kewilayahan, saling melengkapi, habis itu leadership, bisa (berasal dari) parpol, bisa nonparpol. Mekanismenya, setiap partai, kecuali Nasdem, berhak untuk mengusulkan calon. Nasdem kan menyerahkan (keputusan bakal cawapres) kepada Pak Anies,” tutur Willy.

Mengenai bakal cawapres dari PKS dan Demokrat, ia melanjutkan, akan dibahas di pertemuan tim kecil ketiga partai berikutnya.

Pertemuan tersebut juga membahas strategi pemenangan yang efektif dan platform dan desain pemerintahan yang ideal di periode mendatang. ”Ketiga partai sama-sama sepakat untuk menyampaikan pandangannya terkait platform kebijakan pembangunan bangsa dan desain pemerintahan ke depan,” tambahnya.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pertemuan tim kecil ketiga partai rutin dilakukan setiap pekan. Dalam pertemuan itu, mereka membahas hal-hal teknis yang bernilai strategis, seperti bagaimana visi besar perubahan untuk Indonesia yang perlu diperbaiki dan diturunkan dalam bentuk platform pembangunan. Selain itu, membahas program-program kerja seperti apa yang harus dipersiapkan serta desain pemerintahan.

Baca juga: Surya Paloh, Anies, dan Sembilan Jam yang Menentukan

ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjabat tangan setelah menyampaikan pidato di Kantor DPP Partai Demokrat di Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/10/2022).

Adapun mengenai pasangan bakal capres-cawapres yang akan diusung, menurut dia, baru pada kriteria, belum sampai mengusulkan nama. ”Kriterianya mendekati yang disampaikan Ketum (Ketua Umum) Partai Demokrat Agus H Yudhoyono di rapimnas. Makin intens dan makin mendekati kata sepakat,” ucapnya.

Dia menuturkan, Demokrat menginginkan pasangan calon yang akan diusung nantinya memiliki integritas, kapabilitas, elektabilitas, kontribusi pada pembentukan dan stabilitas koalisi, dapat diandalkan di pemerintahan sebagai dwitunggal atau punya chemistry satu sama lain, serta memiliki semangat mengusung perubahan dan perbaikan.

”Jadi, kalau elektabilitas rendah, lalu tidak bisa punya kontribusi dalam membentuk dan stabilitas koalisi, jangan berharaplah jadi capres-cawapres yang akan kami usung,” tutur Herzaky.

Sementara itu, Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS Al Muzzammil Yusuf mengatakan, dialog antara ketiga partai masih panjang. Ia memastikan, situasi keakraban dan kepercayaan sudah mulai terbangun. ”Doakan dialog kami mendapatkan hasil yang terbaik untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” ucapnya.

Baca juga: Ikhtiar Keempat Prabowo Subianto

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Anies Baswedan (kanan) saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta menerima cinderamata dari Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Aljufri, dalam acara Konsolidasi Nasional Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Gerindra tidak sembrono

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyinggung soal pesan Presiden Joko Widodo saat menghadiri puncak peringatan hari ulang tahun Partai Golkar, di Jakarta, Jumat lalu, terutama soal pemilihan figur calon presiden yang tak boleh sembrono selain pemimpin ke depan harus bisa menciptakan stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan serta memiliki pengalaman jam terbang yang mumpuni di pemerintahan.

”Kami merasa bahwa nama Prabowo Subianto adalah orang yang paling tepat untuk mengisi kursi kepresidenan. Karena itu, pencalonan Pak Prabowo untuk maju di 2024 adalah cara yang tepat untuk menjawab tantangan krisis bagi bangsa Indonesia pada tahun-tahun mendatang,” ucapnya saat konsolidasi dan temu kader Gerindra, di Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu (23/10/2022). Kegiatan ini dihadiri ratusan pengurus tingkat kecamatan di wilayah kota dan kabupaten Tasikmalaya.

Prabowo disebutnya layak memimpin negara ke depan karena ia mendapat predikat sebagai menteri dengan kinerja terbaik dalam kabinet Presiden Jokowi. Selain itu, diplomasi pertahanan yang dilakukan Prabowo sejak menjabat Menteri Pertahanan mendapat respons positif dari negara-negara di dunia.

”Itu sebabnya, Prabowo adalah capres yang paling tepat untuk melanjutkan estafet kepemimpinan ke depan,” kata Wakil Ketua MPR dari Gerindra ini.