Surya Paloh, Anies, dan Sembilan Jam yang Menentukan
Pilihan Partai Nasdem pada Anies Baswedan sebagai bakal capresnya sudah mengkristal pasca-Rakernas Nasdem, Juni lalu. Apa pertimbangan memilih Anies? Mengapa pula Nasdem memutuskan mempercepat pengumuman Anies?
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kanan) memeluk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) pada acara Pengumuman Calon Presiden Pemilu 2024 yang diusung Nasdem, di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022).
> Partai Nasdem memutuskan mempercepat pengumuman Anies Baswedan sebagai bakal capres karena sejumlah pertimbangan, salah satunya kasus Formula E.
> Sehari sebelum pengumuman Anies Baswedan, Surya Paloh menggelar serangkaian pertemuan, termasuk dengan Demokrat dan PKS.
> Dukungan pada Anies dinilai dapat mengancam posisi Nasdem di koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Sekembalinya dari perawatan di rumah sakit di Singapura, Minggu (2/10/2022), Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh langsung dihadapkan pada serangkaian pertemuan penting. Mengkristalnya keputusan Nasdem untuk mencalonkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden ingin segera ditetapkan dan diumumkan kepada publik.
Di Griya Tawang Nasdem Tower yang berada di lantai 22, sekitar pukul 13.00, Minggu, Paloh yang baru tiba dari Singapura langsung rapat dengan pengurus DPP Nasdem. Diskusi berlangsung hangat dengan agenda utama membahas rencana pengumuman Anies sebagai bakal calon presiden (capres) Nasdem.
Sejumlah pengurus DPP Nasdem yang hadir ataupun mengetahui materi rapat menceritakan, ada beragam opsi dipaparkan.
Ada yang mengusulkan tetap dengan rencana semula, yakni mengambil momentum peringatan Hari Pahlawan, 10 November, atau paling lambat pada 11 November yang bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Nasdem. Namun, tak sedikit pula yang menginginkan percepatan dengan beragam pertimbangan.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kanan) bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan sejumlah fungsionaris Nasdem saat acara Pengumuman Calon Presiden Pemilu 2024 yang diusung Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022).
Salah satu pertimbangan yang mengemuka, isu bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempercepat penanganan perkara Formula E. Anies yang menjabat Gubernur DKI Jakarta, seperti diketahui, menjadi salah satu yang diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Selain itu, memanfaatkan momentum Anies yang masih menjabat Gubernur. Anies berakhir masa jabatannya pada 16 Oktober 2022.
Di luar itu, meski tak banyak jumlahnya, menginginkan sebaliknya. Pengumuman diminta tak tergesa-gesa untuk melihat terlebih dulu dinamika politik. ”Yang usul ini preferensinya tidak ke Anies, tetapi ke figur lain yang juga diusulkan dalam Rakernas Nasdem,” ucap Ketua DPP Nasdem Effendy Choirie.
Setelah perdebatan panjang, akhirnya pengumuman diputuskan dipercepat, yakni Senin (3/10/2022). Setelah keputusan itu diambil, persisnya sekitar pukul 14.30 WIB, Minggu, Anies disebut datang ke Nasdem Tower dan bertemu Paloh. Kemudian selepas pertemuan, Paloh beserta sejumlah pengurus DPP Nasdem menggelar pertemuan dengan perwakilan dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), juga di Nasdem Tower.
”Kedua partai ini (Demokrat dan PKS) sengaja diundang untuk diberi tahu soal keputusan Nasdem mengenai waktu pengumuman Anies,” ujar Wakil Sekjen Nasdem Hermawi Taslim.
Baca juga: Adu Kuat Daya Pikat Puan dan Ganjar Menuju 2024
Sekjen DPP Partai Nasdem Johnny G Plate (kedua dari kiri) didampingi Taufik Basari (tidak terlihat), Effendy Choirie, Herman Taslim, Dedy Ramanta, Charles M (dari kiri ke kanan) berkunjung ke Redaksi Kompas, Jakarta, Jumat (10/11/2017).
Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dan sejumlah elite PKS, salah satunya Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Al Muzammil Yusuf pun memenuhi undangan itu.
Teuku Riefky tak menjawab pertanyaan Kompas terkait pertemuan itu. Namun, anggota Majelis Tinggi Demokrat Hinca Panjaitan membenarkan adanya komunikasi dengan Nasdem sebelum nama Anies diumumkan Nasdem. Hanya saja, mengenai sikap Demokrat, ia mengatakan, Demokrat tak ingin tergesa-gesa. Demokrat saat ini masih berkomunikasi dengan semua parpol yang ada.
Al Muzammil Yusuf pun membenarkan pertemuan itu. Atas sikap Nasdem, PKS menghormatinya. Nasdem disebutnya sempat meminta saran, tetapi ia mengembalikannya pada keputusan dan pertimbangan internal Nasdem. ”Yang lain-lain, ya, ngobrol saja sebagai bagian dari membangun keakraban sesama mitra koalisi,” ujarnya.
Setelah pertemuan ini, agenda Paloh tak lantas selesai. Minggu malam, ia mengundang Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya ke Nasdem Tower. Selama tiga jam, mulai pukul 19.00 hingga sekitar pukul 22.00, Paloh menginformasikan keputusan pengumuman Anies sekaligus meminta masukan dari Charta Politika karena sering menggelar survei soal elektabilitas capres.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengunggah foto setelah pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, di Nasdem Tower, Jakarta, Minggu (2/10/2022).
Selanjutnya, setelah melalui serangkaian proses, diskusi diwarnai perdebatan dan komunikasi ke parpol lain. Surya Paloh mengumumkan Anies sebagai bakal capres Nasdem pada Senin (3/10/2022). Anies turut hadir saat pengumuman tersebut.
Paloh hanya menyebut waktu pengumuman itu sebagai hari yang baik. Ia tak menjelaskan lebih detail alasan pengumuman harus segera dilakukan, apalagi jika melihat tahapan pencalonan presiden masih akan dimulai tahun depan, persisnya 19 Oktober hingga 25 November 2023. Namun, ia membantah ada korelasinya dengan pergerakan KPK dalam penanganan perkara Formula E.
”Terkait KPK, saya tidak tahu. Saya sungguh-sungguh tidak melihat hubungan Nasdem, pencalonan Anies, dan KPK. Semua berjalan masing-masing. Itu sudah jelas itu,” ucapnya.
Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Senin (3/10/2022), mengatakan, KPK menyayangkan penyelidikan perkara terkait dengan Formula E di DKI Jakarta diseret-seret dalam kepentingan politik. KPK juga menyayangkan opini yang menyebut unsur pimpinan KPK memaksakan penanganan perkara Formula E. Ia menegaskan, penanganan perkara di KPK tidak bisa diatur atas keinginan pihak tertentu. Setiap perkara harus berbasis kecukupan alat bukti.
Baca juga: Prospek Setelah Sinyal Anies-AHY Muncul
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Anies diperiksa selama 11 jam terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pergelaran Formula E, Juni 2022.
Mengkristal ke Anies
Adapun mengenai Anies yang dipilih menjadi bakal capres dari Nasdem, Hermawi Taslim mengatakan, sebenarnya di internal, keputusan tersebut sudah lama mengkristal pada Anies.
Nasdem melihat seluruh syarat capres yang ditargetkan Nasdem ada pada Anies. Di antaranya, tak terafiliasi dengan partai politik (parpol) apa pun, berjiwa kebangsaan, berkapasitas, dan rekam jejak baik. ”Pilihan pada Anies kian mengkristal setelah ia bersedia maju capres,” katanya.
Dalam wawancara dengan Reuters, pertengahan September, Anies memang menyatakan kesiapan tersebut.
Selain itu, menurut Effendy Choirie, pilihan pada Anies juga didasarkan pada preferensi Paloh. Paloh sudah lama mengenal Anies. Bersama Anies dan sejumlah tokoh lain, Paloh mendirikan ormas Nasdem pada 2010 yang menjadi cikal bakal lahirnya Partai Nasdem. ”Bang Surya, secara personal, kagum pada Anies Baswedan, dari sisi karakter, kapasitas keilmuan, hingga rekam jejaknya dalam memimpin DKI,” katanya.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memimpin apel siaga Baret Garda Pemuda Nasgem di Parkir Timur, Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (15/6/2022). Apel siaga ini rangkaian kegiatan Rakernas Partai Nasdem yang akan berlangsung hingga Jumat (17/6/2022).
Meski demikian, bukan berarti Paloh yang diberi mandat untuk memutuskan capres dari Nasdem memaksakan preferensinya tersebut agar partainya memilih Anies. Menurut Effendy, Paloh tetap mendengarkan keinginan kader partainya dan publik.
Berbasiskan usulan pengurus Nasdem di daerah dalam Rakernas Nasdem, mayoritas pengurus mengusulkan Anies. Bahkan, menurut Effendy, lebih banyak yang mengusulkan Anies dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dua bakal capres lain yang direkomendasikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Nasdem, pada Juni.
Menyangkut suara publik, survei beragam lembaga menjadi patokan, termasuk yang terbaru survei terhadap kalangan pemilih muda oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Salah satu hasil survei CSIS yang dirilis pekan lalu itu memperlihatkan, Anies unggul dalam simulasi melawan Ganjar dan bakal capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Di luar pertimbangan-pertimbangan itu, menurut Wakil Sekjen Nasdem Willy Aditya, komunikasi Nasdem dengan Anies dan timnya terjalin semakin intens pasca-Rakernas Nasdem, Juni. ”Saya ikut terlibat dalam proses komunikasi itu. Tak hanya dengan timnya Anies, tetapi juga Demokrat dan PKS. Kami intens berkomunikasi. Anies menjadi benang merahnya,” ujarnya.
Baca juga: Prananda Paloh: Capres Nasdem Paling Lambat Akhir Tahun Ini
Politisi Nasdem Willy Aditya
Adapun terkait Ganjar dan Andika, menurut Willy, komunikasi dengan Ganjar terputus setelah Rakernas Nasdem, sedangkan untuk Andika, Nasdem tak ingin mengusik Andika yang posisinya masih menjabat Panglima TNI dengan tugas berat yang diembannya.
Sementara itu, Anies Baswedan yang ditanya soal kapan Nasdem memberi tahunya akan menetapkan sebagai bakal capres Nasdem, hanya menjawab, ”Panjang ceritanya.”
Efek elektoral
Nasdem optimistis menetapkan Anies akan melanjutkan tren positif elektabilitas Nasdem sejak pertama kali mengikuti pemilu pada 2014. Effendy Choirie menjelaskan, Anies memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi sebelum diusung Nasdem.
”Gerbong” popularitas dan elektabilitas itu diyakini akan turut menetes ke Nasdem. Terlebih jika kelak, cawapres dari Anies juga figur yang memiliki popularitas dan elektabilitas serta mampu menutupi kelemahan penguasaan wilayah Anies.
Namun, Nasdem tak semata bertumpu pada figur capres-cawapres yang diusung untuk menggenjot elektabilitas. Yang terutama, menurut dia, strategi dan kerja partai, plus kerja dari para bakal calon anggota legislatif yang diusung Nasdem.
Yunarto Wijaya sepakat, penetapan Anies dapat memberikan insentif elektoral bagi Nasdem. Anies yang tidak berstatus sebagai kader parpol mana pun akan diasosiasikan dengan Nasdem. Hal tersebut akan lebih menguntungkan karena pada Pilpres 2014 dan 2019 Nasdem tidak bisa mendapatkannya saat mendukung Joko Widodo yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
”Nasdem juga berpotensi mendapatkan efek ekor jas yang lebih besar dibandingkan Demokrat dan PKS yang lebih berhati-hati menegaskan sikapnya terhadap Anies,” katanya.
Meski demikian, dukungan terhadap Anies juga dapat mengancam posisi Nasdem di koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Apalagi, jika bakal capres itu akan diusung bersama Demokrat dan PKS. Sebab, berkoalisi dengan dua partai ”oposisi” jelas merepresentasikan bahwa Nasdem lebih memiliki kesamaan pandangan tentang negara dengan kedua parpol tersebut, bukan dengan koalisi pemerintahan.
Selain itu, tambah Yunarto, Nasdem juga harus berjibaku untuk merasionalisasikan pilihan ini di tengah jejak sejarah dan kecenderungan basis pemilih tradisionalnya. Secara historis, Nasdem merupakan parpol pendukung Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019 serta bukan pendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta 2017. Survei Charta Politika juga menunjukkan, mayoritas pemilih Nasdem bukanlah pemilih Anies, melainkan pemilih Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah.
”Sejumlah perbedaan itu harus dirasionalisasi dan dikonsolidasikan ulang di kalangan pemilih Nasdem. Tetapi, mungkin itu yang dijawab dengan cara mendeklarasikan Anies sejak jauh-jauh hari,” kata Yunarto. (APA)
