Usulan KPU seperti pembangunan kantor dan sewa 1.000 mobil dinilai tak mendesak. Keuangan negara terbatas, KPU harus memperhatikan skala prioritas.
Oleh
IQBAL BASYARI, KURNIA YUNITA RAHAYU
·5 menit baca
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Suasana simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (22/3/2022).
JAKARTA, KOMPAS - Di tengah keterbatasan anggaran negara, Komisi Pemilihan Umum diminta memprioritaskan pengajuan anggaran untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Pasalnya, dari usulan anggaran yang diajukan, tak sedikit yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan tahapan pemilu.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas, dari usulan tambahan anggaran sebesar Rp 5,6 triliun yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 pada tahun ini, sebanyak Rp 3,83 triliun untuk kegiatan operasional. Usulan kegiatan di antaranya untuk kenaikan tunjangan kinerja, rehabilitasi dan pembangunan kantor KPU di daerah, serta sewa sekitar 1.000 mobil.
Adapun Rp 1,78 triliun sisanya diusulkan KPU untuk kegiatan tahapan pemilu yang terdiri atas tujuh kegiatan. Namun, tiga di antaranya tidak dilaksanakan pada tahun 2022. Kegiatan dimaksud terdiri dari kegiatan masa kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan hasil pemilu.
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa mengingatkan KPU agar memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada secara optimal karena kondisi negara memang mesti berhemat. Kendaraan di KPU kabupaten/kota, misalnya, bisa tetap digunakan meski diklaim kondisinya kurang memadai.
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu, Kamis (16/9/2021) di Jakarta.
Begitu pula dengan gedung-gedung yang ingin direnovasi. ”Pembangunan gedung dan sebagainya bisa belakangan. Nanti kalau situasinya (keuangan negara) membaik, bisa dicairkan sesuai dengan yang sudah disepakati,” ujar Saan saat dihubungi, Rabu (3/8/2022).
Saan melanjutkan, di tengah kondisi keuangan negara yang terbatas dan banyak yang harus dipenuhi seiring krisis akibat situasi global, pencairan anggaran negara memang harus benar-benar memperhatikan skala prioritas. Karena itu, menurut rencana, pada masa sidang berikutnya, Komisi II akan kembali menyisir anggaran pemilu bersama dengan KPU dan Kemenkeu.
Mantan Ketua KPU Arief Budiman juga meminta KPU memprioritaskan anggaran yang telah dipenuhi oleh Kemenkeu untuk tahapan pemilu. ”Non-tahapan bukannya tidak penting, tetapi tetap penting karena tahapan tidak berjalan baik kalau tidak didukung. Namun, tahapan dahulu yang diprioritaskan,” tambahnya.
Selain itu, menurut mantan Ketua KPU Ilham Saputra, sangat penting pengusulan dan penggunaan anggaran dibuat transparan. ”Masyarakat perlu paham, perlu tahu anggaran apa yang dikeluarkan,” ucapnya.
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Nurlia Dian Paramita pun meminta KPU memprioritaskan pemenuhan anggaran untuk tahapan yang paling mendesak. Meskipun anggaran yang disetujui tak sebesar yang diusulkan, tahapan pemilu jangan sampai terdampak karena bisa berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemilu.
Hitung ulang anggaran
Ketua KPU Hasyim Asy’ari membenarkan adanya pengajuan anggaran untuk sewa kendaraan di antara usulan yang diajukan KPU. Menurut dia, kendaraan itu untuk petugas KPU di daerah. ”Sudah lama KPU tidak menganggarkan untuk mobilitas ini. Itu pun skemanya menyewa, tidak untuk membeli,” katanya.
Begitu pula soal anggaran untuk rehabilitasi dan pembangunan kantor KPU di daerah, ia tak menampiknya. Kebutuhan untuk rehabilitasi dinilai penting karena ada kantor KPU yang tak lagi memadai. Menyangkut kebutuhan untuk membangun kantor karena tak sedikit KPU di daerah hingga kini belum punya kantor. ”Ada yang sewa, ada yang pinjam pakai,” tambahnya.
Adapun terkait kenaikan tunjangan kinerja, Hasyim tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh wartawan.
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Ketua KPU Hasyim Asy'ari memberikan penjelasan kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta terkait hasil pertemuan Pimpinan KPU dengan Presiden, Senin (30/5/2022).
Namun, ia menekankan bahwa setiap usulan anggaran yang diajukan ke Kemenkeu telah berbasiskan kebutuhan, kajian, dan ada argumentasinya.
Kini, dengan anggaran yang telah dicairkan Kemenkeu sebesar Rp 3,69 triliun dari kebutuhan anggaran yang diajukan Rp 8,06 triliun, KPU akan menghitung ulang anggaran untuk seluruh kegiatan tahapan pemilu ataupun dukungan tahapan pemilu dan sekaligus menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Ini termasuk anggaran untuk rehabilitasi dan pembangunan kantor KPU.
”Paling tidak kalau masih bisa untuk berkantor, listrik masih ada, masih bisa bayar internet, ya masih bisa jalan. Tetapi sekarang sedang dihitung ulang,” kata Hasyim.
Imbas dari tidak terpenuhinya kebutuhan anggaran tersebut, lanjutnya, dikhawatirkan menggerus dorongan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu. ”Yang jelas akan berpengaruh terhadap semangat, terhadap dorongan orang untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggara pemilu. Tetapi semoga tidak karena menjadi penyelenggara pemilu di semua tingkatan, di segala aspek, kan, volunterisme, kesukarelaan,” katanya.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari (kanan) menerima berkas pendaftaran yang diajukan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) melalui Ketua Umumnya I Gede Pasek Suardika (kiri) saat pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (2/8/2022).
Pendaftaran parpol
Pada hari ketiga pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024, Rabu (3/8), satu parpol lagi mendaftar ke KPU, yakni Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda).
Dengan demikian, selama tiga hari pendaftaran, total sudah ada sebelas parpol yang mendaftar. Dari sebelas parpol itu, delapan di antaranya telah dinyatakan lengkap seluruh dokumen persyaratannya oleh KPU. Setelah dinyatakan lengkap, KPU melanjutkan dengan proses verifikasi administrasi.
Adapun berkas pendaftaran tiga parpol lainnya, yakni Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai), dan Partai Reformasi (PR), dikembalikan. Ketiga parpol itu memiliki waktu hingga 14 Agustus 2022 pukul 23.59 untuk melengkapi seluruh syarat pendaftaran.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar seusai pertemuan di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/6/2022).
Sementara Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Gerindra, menurut rencana, akan datang mendaftar bersama-sama ke KPU pada Senin (8/8). ”Insya Allah pada 8 Agustus kami akan mendaftar sebagai partai politik peserta pemilu bersama Gerindra ke KPU,” ujar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Mendaftar bersama Gerindra untuk menunjukkan keseriusan kedua parpol bekerja sama sekaligus mematangkan koalisi. Tak hanya mendaftar ke KPU bersama-sama, menurut Muhaimin, kedua parpol akan mengadakan beberapa kegiatan lain secara bersama-sama.
Kedua parpol ini pun membuka kemungkinan bagi parpol lain bergabung. Perihal capres dan cawapres yang akan diusung, ia mengatakan, bakal dibicarakan kemudian. ”Soal siapa dan bagaimana, itu bagian teknis saja. Yang penting ada tekad bersama memperbaiki Indonesia menjadi lebih baik,” ujarnya.
