Tim Kerja Bersama Pemilu dan Pilkada 2024 penting untuk segera bekerja guna menyiapkan konsep dan desain penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada 2024. Komisi II DPR berjanji pekan ini tim sudah bekerja.

Pemerintah mengingatkan usul DPR membubarkan KASN dan merekrut tenaga honorer tanpa proses seleksi bisa merusak sistem merit. Pemerintah diminta tak terpengaruh dengan usul DPR tersebut.

Rapat kerja Komisi II DPR dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pemerintah menurut rencana akan menyerahkan DIM revisi UU ASN ke DPR, Kamis (8/4/2021). Penyusunan DIM tanpa melibatkan KASN, padahal materi di dalam revisi itu menyangkut keberadaan KASN.

Setelah RUU Ibu Kota Negara masuk Prolegnas 2021, DPR kini menanti draf RUU itu dari pemerintah. Pembahasan hingga pengesahan RUU bisa tetap dilakukan sekalipun kondisi saat ini tak realistis untuk memindahkan ibu kota.

KPU telah mencoba menerapkan pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan dengan jumlah 190 juta pemilih pada 2020. Kualitas dari hasil pemutakhiran diklaim mencapai 99,96 persen.

DPR dan KPU segera membahas pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024. Mengingat beratnya beban penyelenggaraan pemilihan, KPU meminta agar tahapan pemilu dimulai 30 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Memasuki masa sidang IV DPR, hari ini, pengesahan Prolegnas 2021 hendaknya diprioritaskan. Pembahasan sejumlah RUU penting terganjal karena Prolegnas belum disahkan.

Gelaran pemilu legislatif dan presiden yang biasanya digelar pada April diusulkan dimajukan ke Januari agar cukup waktu tersedia untuk persiapan pilkada serentak pada November 2024. Namun, KPU lebih memilih Maret.

Simulasi penting untuk melihat desain pelaksanaan sekaligus mengantisipasi masalah yang mungkin muncul dengan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilihan kepala daerah digelar pada tahun yang sama.