Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Multimedia
Tutur Visual
Infografik
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
komisi II dpr
Bagikan
DPR: Paling Urgen Dana Desa, Bukan Jabatan Kepala Desa
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan, yang mendesak direvisi aturan penggunaan dana desa, bukan jabatan kades. Kades dan aparat desa perlu diberi perlindungan gunakan dana desa agar tak terjerat korupsi.
Politik & Hukum
路
DPR Tidak Mau Daerah Pemilihan Diubah
Pembahasan mengenai dapil diklaim bisa memakan waktu lama, tak akan cukup untuk dibahas hingga tenggat penetapan dapil, 9 Februari mendatang. Padahal, setelah putusan MK terkait dapil, banyak pihak mendorong perbaikan.
Politik & Hukum
路
Komisi II DPR Cecar KPU Soal Polemik Sistem Pemilu
KPU diminta untuk mematuhi undang-undang dengan tetap menyelenggarakan pemilu berdasarkan sistem proporsional terbuka. Sebab, KPU merupakan garda terdepan dalam menjamin pemilu berjalan baik dan berintegritas.
Politik & Hukum
路
Pembahasan Tahapan Pemilu Serentak di Komisi II
Pembahasan pemilu serentak 2024 oleh KPU, Bawaslu, DKPP, Mendagri bersama Komisi II DPR
Fotografi
路
Rapat di DPR Membahas Dugaan Kecurangan Pemilu Mendadak Dibuat Tertutup
Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mendadak meminta rapat dibuat tertutup karena paparan soal dugaan kecurangan pemilu dari masyarakat sipil menyebut institusi lain.
Politik & Hukum
路
Iklan
Dikotomi Jawa-Luar Jawa Dikhawatirkan Rusak Proporsionalitas Pemilu
Pembagian dapil yang diawali dengan dikotomi Jawa dan luar Jawa dinilai bisa menyimpang dan tidak proporsional. Idealnya, pembagian kursi dapil ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk.
Politik & Hukum
路
Regulasi Pemekaran dan Penggabungan Daerah Mendesak Diterbitkan
Desain Besar Penataan Daerah yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah, di antaranya, memuat aturan jumlah ideal provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.
Politik & Hukum
路
Potensi Masalah Penyelenggaraan Tak Terjawab di Perppu Pemilu
Masih ada masalah krusial yang belum diatur dalam Perppu Pemilu, yaitu tidak seragamnya akhir masa jabatan anggota KPU daerah yang berpotensi ganggu tahapan pemilu. Komisi II akan pertanyakan hal itu di sidang mendatang,
Politik & Hukum
路
Tuntas Awal Desember, Perppu Pemilu Kemungkinan Besar Akomodasi Usulan Megawati
DPR setujui pengesahan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi UU saat rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Politik & Hukum
路
Materi Perppu Pemilu Diharap Tak Melebar
Isu-isu di luar penambahan dapil dan jumlah kursi imbas pemekaran Papua dan Papua Barat tidak mendesak untuk diatur dalam Perppu tentang Pemilu.
Politik & Hukum
路
Lihat Lainnya
Iklan