Sejumlah pihak siap menerima keputusan MK terkait uji materiil keserentakan pemilu. Meski sebagian berharap MK mengabulkan keinginan pemohon agar pemilu legislatif daerah dipisah dari pilpres, sebagian tak mendukung.

Komisi II DPR berencana menggelar kembali rapat membahas jadwal Pemilu dan Pilkada 2024, awal Desember mendatang. KPU dituntut berani memutuskan jadwal karena kian lama ditetapkan, bisa berimbas ke persiapan pemilu.

Jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 belum juga disepakati. Kecukupan waktu bagi masing-masing tahapan dan beban kerja penyelenggara diharapkan menjadi pertimbangan dalam menentukan jadwal pemilu.

Rapat konsinyering membahas usulan pemerintah terkait tanggal Pemilu 2024 segera digelar tim kerja beranggotakan Komisi II, pemerintah dan penyelenggara pemilu. Tujuannya agar keputusan yang diambil waktunya tepat.

Komisi II DPR menginginkan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 berjalan beriringan dengan rencana pemilu dan pilkada pada 2024. Ini terutama dalam hal pemenuhan anggaran sehingga keduanya bisa terlaksana. 

Semua usulan terkait hari pemungutan suara Pemilu 2024 akan disimulasikan oleh KPU. Hingga kini, waktu pemungutan suara belum disepakati oleh pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu.

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati usulan anggaran Kementerian Sekretariat Negara tahun 2022 sebesar Rp Rp 1,897 triliun. Sebesar Rp 644,4 miliar di antaranya untuk penyelenggaraan layanan presiden-wapres.