Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan, yang mendesak direvisi aturan penggunaan dana desa, bukan jabatan kades. Kades dan aparat desa perlu diberi perlindungan gunakan dana desa agar tak terjerat korupsi.

Pembahasan mengenai dapil diklaim bisa memakan waktu lama, tak akan cukup untuk dibahas hingga tenggat penetapan dapil, 9 Februari mendatang. Padahal, setelah putusan MK terkait dapil, banyak pihak mendorong perbaikan.

KPU diminta untuk mematuhi undang-undang dengan tetap menyelenggarakan pemilu berdasarkan sistem proporsional terbuka. Sebab, KPU merupakan garda terdepan dalam menjamin pemilu berjalan baik dan berintegritas.

Pembahasan pemilu serentak 2024 oleh KPU, Bawaslu, DKPP, Mendagri bersama Komisi II DPR

Pembagian dapil yang diawali dengan dikotomi Jawa dan luar Jawa dinilai bisa menyimpang dan tidak proporsional. Idealnya, pembagian kursi dapil ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk.

Desain Besar Penataan Daerah yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah, di antaranya, memuat aturan jumlah ideal provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.

Masih ada masalah krusial yang belum diatur dalam Perppu Pemilu, yaitu tidak seragamnya akhir masa jabatan anggota KPU daerah yang berpotensi ganggu tahapan pemilu. Komisi II akan pertanyakan hal itu di sidang mendatang,

DPR setujui pengesahan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi UU saat rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta.