Pemerintah diingatkan memberikan uang penghargaan kepada penyelenggara Pemilu 2014 meskipun UU Pemilu telah direvisi. Sebelumnya, hal itu berkali-kali diajukan kepada Presiden, tetapi tak juga ada realisasi.

Kemendagri mengingatkan anggaran dukungan untuk pemilu serentak tahun 2024 semestinya dialokasikan tahun 2023 dan 2024 agar tidak membebani APBD.

Jika ada warga yang dirugikan dengan pencatutan nama oleh parpol, KPU menyebut hal itu menjadi urusan yang bersangkutan dengan parpol.

Usulan KPU seperti pembangunan kantor dan sewa 1.000 mobil dinilai tak mendesak. Keuangan negara terbatas, KPU harus memperhatikan skala prioritas.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 8,06 triliun untuk biaya penyelenggaraan pemilu oleh KPU pada tahun 2022. Namun, sampai saat ini baru Rp 2,4 triliun yang diterima KPU.

Apel Siaga Pengawasan Pemilu Serentak se-Indonesia digelar, Selasa pagi ini. Apel yang diikuti seluruh anggota Bawaslu RI dan Bawaslu provinsi se-Indonesia itu menandai dimulainya pengawasan terhadap tahapan Pemilu 2024.

DPR dan pemerintah beserta penyelenggara pemilu menyepakati besaran dana pelaksanaan Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun.

Badan Anggaran DPR berkomitmen untuk segera membahas usulan anggaran Pemilu 2024. Dukungan anggaran dari Banggar dapat mengakhiri kekhawatiran Pemilu 2024 tidak dapat diselenggarakan tepat waktu.