DPR Berharap IKN Nusantara Jadi Wajah Kemajuan Indonesia

Kompas/Wawan H Prabowo

Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor meninjau lokasi calon ibu kota negara di kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat berharap pembangunan di Ibu Kota Negara Nusantara bisa menjadi wajah kemajuan Indonesia yang tampil modern dan berwawasan lingkungan. Penggunaan lahan untuk kebutuhan pembangunan kementerian dan lembaga diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani dalam rapat paripurna penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, Jumat (18/2/2022), mengatakan, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di masa yang akan datang akan menjadi wajah kemajuan Indonesia yang tampil modern dan berwawasan lingkungan. Karena itu, pembangunan IKN Nusantara diharapkan dapat mendorong perubahan besar untuk menyongsong Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia di masa yang akan datang.

Seluruh pihak diharapkan bersama-sama mengawal jalan menuju kemajuan Indonesia tersebut. ”Dengan kerja bersama serta gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan dan semua anak bangsa, maka Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045 akan terwujud,” ujarnya.

Baca juga: Kedepankan Konsep Indonesiasentris dalam Pembangunan IKN

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menambahkan, setelah UU IKN disahkan, pemerintah yang akan mengimplementasikan UU tersebut. Namun, pengalokasian anggaran pembangunan IKN tetap harus dibahas bersama DPR.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung

Sedangkan terkait hal-hal detail pembangunan, seperti kebutuhan lahan, penggunaan lahan, waktu pembangunan, bahkan waktu pemindahan IKN, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Oleh sebab itu, jika ada kementerian atau lembaga yang mengajukan kebutuhan lahan tertentu untuk pembangunan instansinya, semestinya bisa dibahas bersama-sama dengan pemerintah. ”DPR tetap akan mengawasi implementasinya agar sesuai dengan UU,” katanya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian optimistis keberadaan IKN yang sedang dibangun di Kalimantan Timur (Kaltim) akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah tersebut. Apalagi, salah satu tujuan pemindahan IKN ke Kaltim adalah untuk mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya terpusat di Jawa sehingga kesenjangan antardaerah tidak terlalu lebar.