Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Kirim Opini
Baru
Event
Baru
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Multimedia
Tutur Visual
Infografik
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Siaran Langsung
Lainnya
#pemerintahan
Bagikan
Standar Etik Penyelenggara Negara
Persoalan etik dalam penyelenggaraan negara menjadi isu penting dalam proses reformasi dan demokratisasi di Indonesia. Seorang aparat negara menerima sesuatu dari pihak lain dari sisi etik dan hukum tentu jadi persoalan.
Opini
路
Jelang Pemilu, Tantangan Menjaga Loyalitas Para Menteri Kian Berat
Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya menyatakan, jelang Pemilihan Umum 2024, Presiden Joko Widodo akan dihadapkan pada problem loyalitas dari para menterinya. Akibatnya, kinerja pemerintah bisa terbengkalai.
Politik & Hukum
路
Kontroversi Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah
Pengangkatan penjabat kepala daerah menimbulkan gaduh dan heboh. Padahal selama ini aman-aman saja. Mitigasi kebijakan suatu keniscayaan yang seyogianya ditempuh pemerintah agar bisa keluar dari karut-marut pengangkatan.
Opini
路
Prioritaskan Energi Partai untuk Urusan Rakyat
Berbeda dengan Partai Golkar, PAN, dan PPP yang membentuk koalisi dini, PDI-P memilih fokus melakukan konsolidasi internal. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu akan menggelar rakernas pada 10-13 Juni 2022.
Politik & Hukum
路
Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi Setiap Tiga Bulan
Setiap tiga bulan penjabat kepala daerah pengganti kepala-wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya, diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban. Laporan menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat.
Politik & Hukum
路
Fungsi Pemonitoran dan Evaluasi Penjabat Kepala Daerah Harus Kuat
Untuk memastikan para penjabat berkinerja baik serta netral selama pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak nasional pada 2024, pemerintah dituntut untuk menguatkan fungsi pemonitoran dan evaluasi.
Politik & Hukum
路
Lobi Politik Intens untuk Posisi Penjabat Kepala Daerah
Kepentingan pemenangan pemilu dan pilkada pada 2024 diduga turut jadi pemicu gencarnya lobi sejumlah pihak untuk dapatkan posisi penjabat kepala daerah.
Politik & Hukum
路
Legitimasi Penjabat Kepala Daerah
Total masa tugas beberapa penjabat kepala daerah (PKD) bisa mencapai 2,5 tahun atau bahkan lebih. Masa tugas yang terbilang panjang. Lalu, bagaimana melihat legitimasi PKD dalam perspektif demokrasi dan teknokrasi?
Artikel Opini
路
Riwayat Normalisasi Hubungan Tiongkok-Malaysia
Hubungan antara Tiongkok dan Malaysia sejak Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berdiri pada 1949 naik turun. Setidaknya ada lima periode dalam proses normalisasi hubungan kedua negara sejak 1949 hingga 1974.
Linimasa
路
Dua Bupati Segera Akhiri Masa Jabatan, Pemprov Sulut Siapkan Pejabat Sementara
Dua bupati di Sulawesi Utara akan mengakhiri masa jabatannya pada 22 Mei 2022 dan digantikan pejabat sementara hingga 2024. Pemerintah provinsi menyatakan telah menyiapkan kandidat yang kompeten.
Nusantara
路
Lihat Lainnya