Kompas.id

#pemerintahan

Bagikan

Standar Etik Penyelenggara Negara

Persoalan etik dalam penyelenggaraan negara menjadi isu penting dalam proses reformasi dan demokratisasi di Indonesia. Seorang aparat negara menerima sesuatu dari pihak lain dari sisi etik dan hukum tentu jadi persoalan.

Jelang Pemilu, Tantangan Menjaga Loyalitas Para Menteri Kian Berat

Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya menyatakan, jelang Pemilihan Umum 2024, Presiden Joko Widodo akan dihadapkan pada problem loyalitas dari para menterinya. Akibatnya, kinerja pemerintah bisa terbengkalai.

Politik & Hukum ·

Kontroversi Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

Pengangkatan penjabat kepala daerah menimbulkan gaduh dan heboh. Padahal selama ini aman-aman saja. Mitigasi kebijakan suatu keniscayaan yang seyogianya ditempuh pemerintah agar bisa keluar dari karut-marut pengangkatan.

Prioritaskan Energi Partai untuk Urusan Rakyat

Berbeda dengan Partai Golkar, PAN, dan PPP yang membentuk koalisi dini, PDI-P memilih fokus melakukan konsolidasi internal. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu akan menggelar rakernas pada 10-13 Juni 2022.

Politik & Hukum ·

Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi Setiap Tiga Bulan

Setiap tiga bulan penjabat kepala daerah pengganti kepala-wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya, diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban. Laporan menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat.

Politik & Hukum ·

Fungsi Pemonitoran dan Evaluasi Penjabat Kepala Daerah Harus Kuat

Untuk memastikan para penjabat berkinerja baik serta netral selama pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak nasional pada 2024, pemerintah dituntut untuk menguatkan fungsi pemonitoran dan evaluasi.

Politik & Hukum ·

Lobi Politik Intens untuk Posisi Penjabat Kepala Daerah

Kepentingan pemenangan pemilu dan pilkada pada 2024 diduga turut jadi pemicu gencarnya lobi sejumlah pihak untuk dapatkan posisi penjabat kepala daerah.

Politik & Hukum ·

Legitimasi Penjabat Kepala Daerah

Total masa tugas beberapa penjabat kepala daerah (PKD) bisa mencapai 2,5 tahun atau bahkan lebih. Masa tugas yang terbilang panjang. Lalu, bagaimana melihat legitimasi PKD dalam perspektif demokrasi dan teknokrasi?

Artikel Opini ·

Riwayat Normalisasi Hubungan Tiongkok-Malaysia

Hubungan antara Tiongkok dan Malaysia sejak Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berdiri pada 1949 naik turun. Setidaknya ada lima periode dalam proses normalisasi hubungan kedua negara sejak 1949 hingga 1974.

Dua Bupati Segera Akhiri Masa Jabatan, Pemprov Sulut Siapkan Pejabat Sementara

Dua bupati di Sulawesi Utara akan mengakhiri masa jabatannya pada 22 Mei 2022 dan digantikan pejabat sementara hingga 2024. Pemerintah provinsi menyatakan telah menyiapkan kandidat yang kompeten.