Kluster Covid-19 di Pilkada 2020 kini muncul di Agam, Sumatera Barat. Penyelenggara pemilu didorong mengecek risiko penularan Covid-19 di daerah yang menggelar pilkada.

Keberhasilan pilkada di tengah pandemi Covid-19 tak bisa hanya bertumpu pada penyelenggara pemilu. Komitmen calon kepala-wakil kepala daerah dibutuhkan. Calon dituntut bertanggung jawab menegakkan protokol kesehatan.

Apabila Pilkada 2020 ditunda, kebutuhan penjabat kepala daerah mencapai ratusan orang. Namun, pemerintah dapat mengambil ASN berpengalaman dari sejumlah kementerian, seperti Kemendagri.

Ketua DPRD Muara Enim Aries HB dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Muara Enim, Ramlan Suryadi didakwa ikut menerima suap dana proyek di Kabupaten Muara Enim.

Pemerintah dan penyelenggara pemilu berkejaran dengan waktu untuk menyusun sanksi bagi pelanggar protokol Covid-19 sebelum masa kampanye Pilkada 2020. Sementara itu, Komnas HAM merekomendasikan penundaan Pilkada 2020.

Sanksi tegas diharapkan diberikan kepada calon peserta pilkada yang melanggar protokol kesehatan. Sanksi hingga diskualifikasi seharusnya diberikan ke calon yang membuat potensi penyebaran Covid-19 semakin bertambah.

Netralitas ASN adalah salah satu faktor penentu kualitas demokrasi dan kontestasi Pilkada 2020. Terkait hal itu, Kementerian Dalam Negeri menolak 4.156 usulan mutasi aparatur sipil negara dari pemda menjelang pilkada.

Pemantauan dan pengendalian, serta sinergi dan kolaborasi dalam penyaluran bansos sangat diperlukan. Sebab, penyaluran bansos sering kali digelar lintas kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemda, serta swasta.

Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana memohon maaf karena menimbulkan kerumunan massa saat pendaftaran pilkada. Ke depan, dia bakal bersikap tegas kepada para pendukungnya agar mengikuti tahapan pilkada secara daring.

Ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan kembali terlihat pada hari kedua pendaftaran calon peserta Pilkada 2020. Jika hal ini terus dibiarkan, pilkada akan menjadi kluster baru Covid-19.