logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Pemerintah daerah menyayangkan penarikan sejumlah kewenangan daerah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Aturan turunan dari undang-undang itu diharapkan mampu mencegah resentralisasi.

Memuat data...

Regulasi pajak dan retribusi daerah dalam RUU Cipta Kerja ”kering” otonomi. Penetapan tarif pajak dan retribusi yang berlaku secara nasional juga memperkecil ruang fiskal daerah.

Memuat data...

Efektivitas kerja pemerintahan tak cukup hanya dengan perampingan birokrasi. Perlu perubahan budaya kerja, selain mengatasi disharmoni regulasi dan koordinasi antarinstansi.

Memuat data...

Modus korupsi yang diduga dilakukan Bupati Kutai Timur Ismunandar ditengarai mencoba memanfaatkan fokus pengawasan aparat pada anggaran penanganan Covid-19. Sinyal pentingnya pengawasan tak terfokus pada satu titik.

Memuat data...

Pemerintah diharapkan memanfaatkan momentum saat ini untuk mengakselerasi penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan, termasuk dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat

Memuat data...

Pemerintah pusat diharapkan memperbaiki penanganan Covid-19 menyusul kritik Bupati Bolaang Mongondow Timur Sehan Salim Landjar yang terekam video dan viral. Salah satunya, buka ruang diskresi untuk pemda.

Memuat data...

Tiap daerah memiliki fleksibilitas dalam menangani wabah Covid-19 tergantung situasi dan kondisi masing-masing. Pemerintah daerah pun dapat mengatur penggunaan dana APBD untuk kepentingan itu asalkan transparan.

Memuat data...

Sinergi program dalam membangun wilayah perbatasan sungguh diperlukan. Hal tersebut penting mengingat selama ini pembangunan lebih banyak dilakukan dengan pendekatan dari atas ke bawah.

Memuat data...

Pemda berpotensi tidak akan ikut mengawasi atau bertanggung jawab karena kewenangan ditarik ke pusat. Pasal-pasal yang mengatur resentralisasi kewenangan dalam RUU Cipta Kerja harus dikaji ulang.

Memuat data...

Riset terhadap 1.109 peraturan daerah terkait kemudahan berusaha yang berasal dari 153 kabupaten/kota di 32 provinsi menunjukkan adanya sejumlah persoalan. Perlu upaya terpadu di pusat dan daerah untuk mengatasinya.

Halaman 1