Menpan dan RB: Di 2022, Dibutuhkan ASN dengan Kemampuan Teknologi dan Pola Pikir Pelayanan

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintah berbasis elektronik. ASN harus mendukung kebijakan tersebut.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Peserta tes seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS Kota Surabaya bersiap mengerjakan soal di GOR Pancasila, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/9/2021). Sebanyak 1.417 peserta mengikuti tes SKD. Tes akan berlangsung selama empat hari. Semua peserta diwajibkan tes PCR dan melampirkan sertifikat vaksin untuk bisa mengikuti tes.

JAKARTA, KOMPAS — Di tahun 2022, aparatur sipil negara diharapkan semakin bisa beradaptasi dengan pola kerja birokrasi yang banyak menggunakan teknologi. Selain melek teknologi, ASN diharapkan juga memiliki pola pikir pelayanan publik dalam bekerja.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, pandemi Covid-19 telah mengubah pola kerja birokrasi. Akibatnya, teknologi informasi digunakan secara masif. Kondisi ini mengubah kebutuhan ASN, baik dari segi jumlah maupun kualitas.

”Dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi, instansi pemerintah dituntut untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi,” kata Tjahjo melalui pesan singkat, Jumat (31/12/2021).

Menurut Tjahjo, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, perlu mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE). Sumber daya manusia ASN harus mendukung kebijakan tersebut.

Baca juga: SDM Aparatur Pemerintah Dinilai Belum Mumpuni dalam Pengelolaan Teknologi Informasi

YOUTUBE KEMENTERIAN PANRB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo memberikan keterangan saat Konferensi Pers Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 di Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Oleh karena itu, untuk kebijakan pengadaan ASN di tahun 2022, pemerintah akan berfokus pada pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan tetap memprioritaskan pada pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini telah diperkuat melalui Surat Menteri PAN dan RB No B/1161/M.SM.01.00/2021 tertanggal 27 Juli 2021 perihal Pengadaan ASN Tahun 2022.

Tjahjo juga menegaskan akan melakukan perbaikan dalam pengadaan calon ASN. Dengan perbaikan ini, diharapkan dapat mendapatkan ASN yang sesuai dengan konsep ”Berakhlak”, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Dengan perbaikan ini, diharapkan dapat mendapatkan ASN yang sesuai dengan konsep ’Berakhlak’.

Nilai dasar tersebut bertujuan agar para ASN dapat memberikan layanan yang optimal, prima, dan berkualitas demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan, selalu belajar dan mengembangkan kapabilitas diri, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, senantiasa berinovasi dan antusias dalam menggerakkan dan menghadapi perubahan, serta membangun kerja sama yang sinergis.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto mengatakan, keberadaan teknologi informasi menjadi hal yang penting dan sangat diperlukan ASN dalam melayani publik. Meskipun demikian, itu tidak akan memberikan dampak jika tidak diikuti perubahan dari sisi pola pikir pelayanan.

Baca juga: Pemerintahan Digital dan Tuntutan ASN Melek Teknologi Informasi

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto

”Jadi, penekanan saya bahwa yang membuat agile (lincah) sebetulnya mindset pelayanan di mana kita memang punya keinginan memberikan pelayanan kepada publik. Sementara teknologi saya letakkan sebagai instrumen,” kata Agus dalam keterangan tertulis.

Agus menegaskan, ASN perlu mengubah pola pikir pelayanan dari mental pangreh praja (penguasa lokal pada masa pemerintahan kolonial Belanda) menjadi mental pelayan publik. Perubahan pola pikir tersebut akan menjadi respons yang tepat dalam menghadapi dunia yang berubah serba cepat.

Pemanfaatan teknologi saat ini dirasa penting untuk mempercepat pelayanan. Namun, menurut Agus, ASN jangan sampai terjebak pada hadirnya teknologi yang sesungguhnya tidak menjawab masalah sepenuhnya. ”Teknologi bukan segalanya karena yang utama justru adalah perubahan mindset pelayanan,” kata Agus.

ASN perlu mengubah pola pikir pelayanan dari mental pangreh praja (penguasa lokal pada masa pemerintahan kolonial Belanda) menjadi mental pelayan publik.

Tetap di rumah

Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto menyampaikan, pihaknya telah mengimbau agar ASN yang cuti ataupun tidak cuti menyambut Tahun Baru 2022 bersama keluarga dengan penuh sukacita. Dengan tetap di rumah, ASN dapat bersama-sama berharap agar di tahun 2022 membawa berkah, keselamatan, dan kedamaian.

Baca juga: Pemprov Jatim Ingatkan ASN untuk Tidak Cuti di Akhir Tahun

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Penumpang menunggu keberangkatan kereta di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (30/11/2021). Pemerintah memutuskan memberlakukan PPKM level 3 di seluruh Indonesia saat periode libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Pemerintah juga melarang seluruh ASN bepergian ke luar daerah atau mudik dan cuti pada 20 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 untuk mencegah lonjakan penularan Covid-19.

Ia meminta para ASN dalam menyambut Tahun Baru tetap mematuhi protokol kesehatan. Tasdik juga berharap, ASN menyiapkan diri dalam menyambut tahun 2022 dengan memperbaiki cara dan kualitas kerja.