Kompas.id

Mobile App Gerai Kompaspedia

Kompas.id

#Tjahjo Kumolo

Bagikan

Bukan Sekadar Mencari Administrator

Apa saja tantangan yang dihadapi para penjabat kepala daerah? Bagaimana mereka dipilih? Sudah idealkah proses pemilihan para penjabat itu? Bagaimana mencegah penjabat memanfaatkan posisi demi 2024? XYZ Forum membahasnya.

Politik & Hukum ·

Diskusi Politik Penjabat Menguasai Daerah

Diskusi Forum XYZ dengan tema Penjabat Menguasai Daerah: Kebijakan Terarah Vs Konservatisme Kebijakan di gelar di Kantor Redaksi Harian Kompas, Jakarta, Selasa (10/5/2022).

Menteri Tjahjo: Pastikan Layanan Pemerintahan Tidak Terganggu akibat Kebijakan WFH

Menpan dan RB Tjahjo Kumolo mengingatkan, meski ada pemberlakuan kebijakan WFH, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan. Kebijakan ini diharap tak mengganggu layanan pemerintah.

Cegah Kemacetan di Puncak Arus Balik, ASN Diimbau Perpanjang WFH

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengimbau kepada instansi pemerintah untuk menerapkan kebijakan WFH bagi para pegawainya seusai libur Idul Fitri.

Video Berita ·

Urai Kemacetan Arus Balik, Menteri Tjahjo Minta Instansi Pemerintah Atur Jadwal WFH

Menpan RB Tjahjo Kumolo menyatakan telah memberikan arahan agar pejabat pembina kepegawaian mengatur jadwal WFH di instansi masing-masing. Pengaturan jadwal itu berlaku seminggu sejak arus balik Lebaran.

Komisi II DPR Rapat dengan Berbagai Lembaga Negara

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo bersama sejumlah kepala lembaga negara rapat kerja dengan DPR.

Menpan dan RB: Semua Kota/Kabupaten Wajib Punya Mal Pelayanan Publik

Lima tahun mendatang, semua kota/kabupaten ditargetkan sudah mendirikan mal pelayanan publik. Adapun MPP adalah wujud komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi dan layanan publik.

Mal Pelayanan Publik Jadi Pintu Masuk Revitalisasi Reformasi Birokrasi

Setiap pemerintah daerah didorong membentuk mal pelayanan publik (MPP). Namun, kehadiran MPP diharapkan bukan sekadar fisik, melainkan mengubah pola pikir ASN dalam melayani publik.

Politik & Hukum ·

46.259 Struktur Organisasi Birokrasi Dirampingkan

Hingga akhir 2021, terdapat 46.259 struktur organisasi yang telah disederhanakan. Perampingan pun terus bergulir. Namun, jumlah struktur yang disederhanakan belum bisa digunakan sebagai parameter peningkatan pelayanan.

Politik & Hukum ·

Bebas Akses

ASN Berkualifikasi Pindah Pertama ke IKN Nusantara

Gelombang pertama ASN yang dipindahkan ke ibu kota negara baru adalah ASN berkualifikasi terbaik. Di luar instansi yang diputuskan pindah, ada 25 lembaga yang diputuskan untuk tetap di Jakarta.

Politik & Hukum ·