Putusan Ombudsman RI terkait temuan malaadministrasi berlapis dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK harus dilaksanakan pimpinan KPK. Jika tidak, Presiden Joko Widodo harus mengambil alih.

Data orang-orang bertalenta yang cocok menjabat komisaris di BUMN perlu dibuat. Dengan demikian, memudahkan pemerintah dalam memilih komisaris. Selain itu, bisa menepis masuknya kepentingan politik.

Regulasi belum mengatur secara detail mengenai rangkap jabatan fungsional seorang ASN. UU ASN baru mengatur larangan ASN merangkap sebagai anggota partai dan mengikuti kontestasi politik.

Pejabat pembina kepegawaian diminta menyiarkan standar pelayanan publik selama PPKM darurat, membuka media komunikasi daring sebagai wadah konsultasi ataupun pengaduan, serta memastikan pelayanan sesuai standar.

Komnas HAM menargetkan telah menyelesaikan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan pegawai KPK pada pertengahan Juli 2021. Berbagai fakta telah diperoleh, tinggal pendalaman dengan ahli.

Pegawai KPK kembali meminta keterbukaan hasil tes wawasan kebangsaan kepada KPK. Data yang diminta tentang keputusan yang menetapkan pegawai tidak memenuhi syarat untuk dialihkan menjadi aparatur sipil negara.

Guru honorer mendapat perlakuan khusus pada rekrutmen calon aparatur sipil negara tahun 2021. Para pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK guru diberi kesempatan tiga kali mengikuti tes seleksi.

DPR mulai membahas draf revisi UU tentang ASN. Revisi diharapkan dapat mengatasi persoalan politisasi birokrasi dan membawa sistem birokrasi menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Menjelang batas akhir aktivasi bantuan subsidi upah pada 30 Juni 2021, masih ada sekitar 580.000 orang yang belum mengaktivasi rekening.

Menabung untuk bisa membeli rumah. Tapera kini menjadi program peluang pekerja, terutama aparatur sipil negara. Mungkinkah ASN atau pekerja lain memperoleh rumah pertamanya dengan mudah? Banyak batasannya.