Ratusan PNS didapati melanggar netralitas dalam pilkada. Ada beberapa motif pelanggaran, di antaranya untuk mendapatkan dan mempertahankan jabatan, karena materi dan proyek, serta masih kerabat dengan calon.

KASN akan mengklarifikasi pengangkatan dua mantan anggota Tim Mawar Kopassus sebagai pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan.

KASN diminta mengecek pemilihan pejabat di Kementerian Pertahanan yang dua di antaranya diisi mantan anggota Tim Mawar. Keduanya dinilai tak memenuhi syarat integritas.

Pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki babak ketiga atau tahap akhir. Namun, perubahan kultural masih perlu diupayakan agar karakter pelayanan birokrasi yang diberikan bisa berkelas dunia.

Sejumlah menteri dan kepala lembaga menandatangani keputusan bersama guna menjaga agar aparatur sipil negara netral selama Pilkada 2020. Sebelum keputusan dibuat, sudah ada 500 pelanggaran netralitas di Pilkada 2020.

Fokus pengawasan terhadap netralitas ASN dalam Pilkada 2020 sebaiknya ditujukan pada dunia maya. Selama ini, pelanggaran netralitas yang paling banyak ditemukan adalah unggahan terkait preferensi politik di akun medsos.

Jabatan pimpinan tinggi ASN, menurut catatan KASN, tergolong paling rawan dipolitisasi demi kepentingan pilkada, khususnya oleh petahana. Mereka menguasai sumber daya sehingga rentan dimanfaatkan demi mendulang suara.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyebut 70 persen netralitas ASN tak terjaga dalam kontestasi politik di daerah. Netralitas ASN jadi persoalan tersering yang diterima KASN.

Peran pimpinan daerah atau instansi, penting dalam menjaga layanan publik tetap optimal. Peran ini terkait pengawasan terhadap kinerja stafnya selama bekerja dari rumah di tengah pandemi Covid-19.

Komisi Aparatur Sipil Negara dinilai hanya menggemukkan alur birokrasi dalam pengawasan ASN. Akibatnya, terjadi saling lempar kewenangan antara KASN dan Kemenpan RB. DPR pun usulkan dilikuidasi. Benarkah seperti itu?