Kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Pemerintah menurut rencana akan menyerahkan DIM revisi UU ASN ke DPR, Kamis (8/4/2021). Penyusunan DIM tanpa melibatkan KASN, padahal materi di dalam revisi itu menyangkut keberadaan KASN.

Memuat data...

The governance of our public sector has been marked by a “triple gap” for years. A sound policy is one thing, while implementation can be another.

Memuat data...

Kebebasan berpendapat dan mengkritik hendaknya terus dijaga sebagai bagian ekosistem negara demokratis. Aksi saling lapor belakangan ini yang didasari pada misinformasi jadi pintu masuk memburuknya ekosistem demokrasi.

Memuat data...

Wapres Ma’ruf Amin mendorong penguatan Komisi ASN di tengah keinginan DPR membubarkannya. Penguatan KASN penting karena masih banyak instansi pemerintah belum menerapkan sistem merit.

Memuat data...

Dalam situasi pandemi seperti sekarang, revisi UU ASN perlu dipersoalkan dari sisi urgensinya. Naskah akademis di balik gagasan merevisi UU ASN juga perlu diperdebatkan secara luas.

Memuat data...

Niat membubarkan KASN ditengarai sebagai bentuk serangan balik oleh pihak-pihak yang bisa meraup keuntungan dari transaksi jabatan di pemerintahan. Potensi uang dari transaksi bisa mencapai Rp 160 triliun.

Memuat data...

Praktik jual beli jabatan di pemerintahan yang berulang kali diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berpotensi lebih masif jika keinginan DPR untuk membubarkan Komisi Aparatur Sipil Negara direalisasikan.

Memuat data...

DPR mengusulkan penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam revisi UU ASN. Sementara itu, pemerintah berpendapat lembaga itu masih diperlukan. Pemerintah pada prinsipnya juga menilai UU ASN belum perlu direvisi.

Memuat data...

Pembahasan RUU ASN akan segera bergulir setelah DPR menerima surat presiden tentang RUU itu. RUU itu, antara lain, diklaim akan mengatur masalah tenaga honorer hingga penyempurnaan peran Komisi Aparatur Sipil Negara.

Memuat data...

DPR ingin menghapus KASN melalui revisi UU ASN. Penghapusan KASN disayangkan sejumlah pihak karena akan memperburuk sistem merit yang selama ini sudah terbangun dan akan memperburuk kualitas birokrasi

Halaman 1