PDI-P Ingatkan Menteri agar Sejalan dengan Presiden Jokowi

PDI-P meminta Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mempertanggungjawabkan pernyataannya terkait dengan wacana penundaan pemilu secara akademis. Terkait hal ini, pembantu Presiden diharapkan fokus pada tugasnya.

ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY

Capres nomor urut 01, Joko Widodo, menghadiri acara Konvensi Rakyat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengingatkan menteri Kabinet Indonesia Maju agar tidak memiliki pendapat yang berbeda dengan Presiden Joko Widodo dalam isu penundaan pemilu. Sebagai pembantu Presiden, para menteri tak semestinya membuat penyataan yang berdampak negatif pada Presiden.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, PDI-P mengajak semua menteri Kabinet Indonesia Maju agar tidak memiliki pendapat berbeda dengan Presiden Joko Widodo. Hal itu termasuk menyangkut isu penundaan Pemilihan Umum 2024. Terkait dengan penundaan pemilu itu, belum lama ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim memiliki mahadata dari media sosial yang menginginkan penundaan pemilu.

Para pembantu Presiden, lanjutnya, sebaiknya tidak membuat pernyataan berbeda yang justru menjadi energi negatif. Padahal, Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi. Dalam wacana penundaan pemilu pun, Presiden menegaskan untuk taat terhadap konstitusi dan sepakat dengan penyelenggaraan pemungutan suara yang telah ditetapkan pada 14 Februari 2024.

”Beliau (Luhut) harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena seorang pembantu Presiden harus fokus pada tugasnya dan sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD,” kata Hasto melalui keterangan tertulis, Senin (14/3/2022).

Baca juga: Antara Survei, Mahadata, dan Wacana Penundaan Pemilu

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Hasto Kristiyanto

Menurut dia, Luhut harus memberikan klarifikasi untuk menjelaskan kapasitasnya dalam melontarkan kalimat tersebut. Sebab, jika berbicara tentang bidang politik, hukum, dan keamanan merupakan ranah Menko Polhukam. Sementara jika berbicara tentang bidang politik, demokrasi, dan tatanan pemerintahan menjadi ranah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Luhut, lanjutnya, sebaiknya melakukan refleksi karena setiap pemimpin harus bertanggung jawab pada kata-kata yang disampaikan. Politik kekuasaan semestinya berpihak kepada rakyat, bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.

”Tapi, harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi,” ujar Hasto.

Sebelumnya, wacana penundaan Pemilu 2024 juga dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR. Muhaimin mengklaim, berdasarkan mahadata di media sosial, banyak orang setuju dengan usulannya agar pemilu yang ditetapkan digelar pada 14 Februari 2024 itu ditunda.

Luhut, lanjutnya, sebaiknya melakukan refleksi karena setiap pemimpin harus bertanggung jawab pada kata-kata yang disampaikan. ( Hasto Kristiyanto)

Baca juga: Akhiri Polemik Penundaan Pemilu

Kompas/Hendra A Setyawan (HAS)

Hasyim Asy'ari, anggota KPU

Menemui pimpinan DPR

Secara terpisah, anggota KPU sekaligus calon anggota terpilih KPU periode 2022-2027, Hasyim Asy’ari, menyatakan, tujuh calon terpilih anggota KPU dan lima calon terpilih anggota Bawaslu telah diundang oleh pimpinan DPR. Mereka mendatangi secara bergantian Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan termasuk Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Kamis (10/3/2022), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sementara dua Wakil Ketua DPR lainnya, Lodewijk F Paulus dan Rahmat Gobel, tidak berada di Jakarta karena sedang bertugas di daerah pemilihan.

”Topik yang disampaikan dalam audiensi tersebut agar KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 bekerja berdasarkan konstitusi dan UU Pemilu. Dalam audiensi juga dipesankan agar KPU dan Bawaslu bekerja secara profesional, mandiri, akuntabel, dan transparan,” ujar Hasyim.

Dalam audiensi, lanjutnya, mereka juga menyampaikan bahwa KPU dan Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang karakternya adalah layanan, yaitu melayani pemilih dalam menggunakan haknya dan melayani peserta pemilu. Oleh karena itu, agar layanan berjalan efektif, diharapkan digunakan metode komunikasi yang strategis.

Dasco mengatakan, pertemuan antara calon terpilih anggota KPU dan Bawaslu dilakukan secara terbuka. Pertemuan pertama dilakukan bersama Puan, dilanjutkan kepada dirinya, dan terakhir bersama Muhaimin.

Dasco mengatakan, pertemuan antara calon terpilih anggota KPU dan Bawaslu dilakukan secara terbuka. Pertemuan pertama dilakukan bersama Puan, dilanjutkan kepada dirinya, dan terakhir bersama Muhaimin.

Baca juga: Jajak Pendapat "Kompas": Publik Berharap Pemilu Tetap Digelar 2024

”Saya pikir (pertemuan) itu tidak perlu dijadikan polemik, justru ini bisa dijadikan tradisi bahwa yang baru walau belum dilantik melakukan silaturahmi untuk perkenalan dan datang bersama-sama,” katanya.