Daerah Tetangga Bersiap Jadi Penyangga Ibu Kota
Pembangunan IKN di Kaltim memantik pemerintah daerah sekitar membangun ekosistem industri. Daerah tetangga bersiap menjadi penyangga guna memacu pertumbuhan.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo menyebut pemindahan ibu kota diproyeksikan untuk memeratakan ekonomi. Hal ini dilandasi kondisi Indonesia yang memiliki sekitar 17.000 pulau dengan penduduk sekitar 280 juta orang.
Akan tetapi, 56 persen penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hampir 60 persen produk domestik bruto nasional disumbang oleh Pulau Jawa. Sementara Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lain menyumbang sisanya.
Penetapan sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai lokasi ibu kota baru diharapkan mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa.
Selain jadi pusat pemerintahan yang baru, Ibu Kota Nusantara (IKN) diharapkan meningkatkan perdagangan antarwilayah, menarik investasi baru di IKN dan sekitarnya, serta mendorong diversifikasi ekonomi di luar Pulau Jawa.
Baca juga: Kota Spons IKN dan Tantangan yang Mengikutinya
Menyambut hal itu, Kota Balikpapan, kota terdekat dengan IKN, menyelenggarakan Forum Investasi Zona Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II pada 24-29 Oktober 2023. Forum yang diikuti 11 provinsi ini mempromosikan potensi yang ada di sekitar ALKI II kepada para pengusaha.
ALKI II meliputi jalur lintas perairan Laut Sulawesi, Selat Makassar, Selat Lombok, dan Laut Flores. Alur ini menghubungkan lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional dari Afrika ke Asia Tenggara dan Jepang, serta dari Australia ke Singapura, China, dan Jepang atau sebaliknya.
Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, dengan adanya IKN, ALKI II menjadi jalur yang semakin strategis. Peluang ini perlu dioptimalkan. Ia mengapresiasi Pemkot Balikpapan yang menginisiasi forum itu untuk mengenalkan potensi di sekitar ALKI II agar bisa dikembangkan.
”Sekarang bagaimana kita meramaikan lalu lintas ini bekerja sama dengan 11 provinsi yang ada di sekitar Selat Makassar, Laut Sulawesi, dan Selat Lombok yang dilalui ALKI II,” kata Akmal, Minggu (29/10/2023).
Kaltim sendiri punya berbagai kawasan industri yang bisa dioptimalkan, terutama untuk hilirisasi sumber daya alam, seperti hilirisasi batubara dan kelapa sawit. Beberapa di antaranya adalah Kawasan Industri Kariangau di Balikpapan, Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans-Kalimantan di Kutai Timur, dan Kawasan Industri Buluminung.
Di luar itu, potensi industri pariwisata juga tersedia di Kaltim. Misalnya, wisata laut di pulau-pulau kecil di Kabupaten Berau, wisata budaya di pedalaman Sungai Mahakam, dan wisata mangrove di Teluk Balikpapan.
Baca juga: Pemerintah Memulai Studi untuk Wujudkan IKN sebagai Kota Spons
Daerah penyangga
Geliat dan respons juga terlihat dari daerah di sekitar IKN. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tabalong Muhammad Noor Rifani mengatakan, Pemkab Tabalong telah menyiapkan kawasan peruntukan industri Seradang di Kecamatan Haruai, Tabalong untuk menyambut IKN. Lokasi kawasan industri ini berada di jalan lintas Kalsel-Kaltim.
Di lokasi yang berdekatan, saat ini juga sudah berdiri Pasar Agribisnis Kabupaten Tabalong di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Haruai. Pasar ini menjadi tempat menjual hasil pertanian hortikultura warga Tabalong kepada para pengepul dari Kalimantan Timur ataupun Kalimantan Tengah.
”Untuk kawasan inti industri Seradang, kami siapkan sekitar 3.000 hektar. Jika dalam perkembangan diperlukan areal yang lebih luas dari itu, kami siap merevisi luas kawasan supaya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh para investor,” katanya saat dihubungi dari Tanjung, Sabtu (28/10/2023).
Rifani beranggapan lokasi kawasan industri di Tabalong adalah yang paling strategis di Kalsel karena lokasinya berada di daerah perbatasan Kalsel-Kaltim. Jarak dari lokasi kawasan industri ke titik nol IKN sekitar 270 kilometer.
Lokasi kawasan industri di Tabalong adalah yang paling strategis di Kalsel karena lokasinya berada di daerah perbatasan Kalsel-Kaltim.
”Di kawasan industri Seradang, kami memprioritaskan industri manufaktur berbasis potensi lokal daerah, terutama industri hilir dari sumber daya alam Tabalong,” ujarnya.
Ia mencontohkan, Tabalong memiliki potensi perkebunan karet yang cukup besar. Untuk itu, sangat diharapkan adanya industri ban atau pabrik ban untuk menyerap karet petani setempat. Selain itu, juga ada industri hilir dari produk hortikultura, seperti cabai dan tomat, yang selama ini sudah rutin dipasok ke Kaltim.
”Di samping menyiapkan industri hilir berbasis potensi lokal daerah, kami juga akan menyiapkan pergudangan di kawasan industri tersebut dalam rangka mendukung IKN melalui arus transportasi pergudangan,” katanya.
Untuk saat ini, menurut Rifani, di kawasan peruntukan industri Seradang sudah ada industri semen milik PT Conch South Kalimantan Cement. Ke depan diharapkan akan ada industri-industri lain yang juga berbasis potensi sumber daya alam setempat.
”Masterplan kawasan industri Seradang sudah diserahkan ke Kementerian Perindustrian agar segera ada keputusan presiden. Sambil menunggu keppres, kami juga intens berkomunikasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk menarik para investor,” tuturnya.
Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel Mahyuni mengatakan, Kalsel memiliki beberapa kawasan industri. Beberapa di antaranya sudah berjalan dan memiliki perusahaan pengelola kawasan, misalnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga di Tanah Bumbu dan KEK Mekar Putih di Kotabaru.
”Industri di Kalsel tidak hanya untuk mendukung IKN, tetapi juga untuk mendukung semua daerah secara nasional,” ujarnya.
Baca juga: Kaltim, di Antara IKN dan Tantangan Transisi Energi
Mahyuni menyebutkan, di KEK Setangga sudah ada industri biosolar berkapasitas 1.500 ton per hari, industri minyak goreng merek JAR berkapasitas 250 ton per hari, dan minyak goreng dari PT Smart Tbk berkapasitas 3.000 ton per hari.
Sementara kawasan industri di Tabalong, menurut Mahyuni, secara akses ke IKN memang lebih dekat. Namun, sampai saat ini belum ada dokumen lanjutan setelah masterplan. Di samping itu, juga belum ada perusahaan pengelola kawasannya.
”Yang paling penting adalah perusahaan pengelola kawasan industri. Untuk itu, saya menyarankan Pemkab Tabalong agar melakukan pendekatan ke PT Adaro Energy Indonesia Tbk karena Adaro sudah studi kelayakan dalam proses pengolahan batubara menjadi DME (Dimethyl Ether). Barangkali Adaro berminat mengelola kawasan industri Seradang,” katanya.
Jamin (61), warga Desa Seradang, Kecamatan Haruai, Tabalong, mengatakan sudah mengetahui rencana pembangunan kawasan industri di daerahnya. ”Semua warga di sini sudah tahu tentang rencana kawasan industri itu karena sudah sering diberitahu pak camat. Warga menerima saja dan ikut mendukung demi kemajuan daerah,” katanya.
Kalau yang dibangun adalah industri ban, pasti banyak warga yang merasakan manfaatnya.
Menurut Jamin, warga setempat lebih mendukung pembangunan kawasan industri daripada masuknya perusahaan pertambangan. Apalagi, jika industri yang dibangun nanti betul-betul berbasis potensi daerah setempat, misalnya industri ban yang menggunakan bahan baku karet.
”Kalau yang dibangun adalah industri ban, pasti banyak warga yang merasakan manfaatnya. Tetapi, kalau tambang lagi yang diberi izin, warga pasti enggak dapat apa-apa,” kata warga yang mengikuti program transmigrasi tahun 1986 itu.
Kebutuhan pangan
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, pekerja konstruksi dan pekerja pendukung yang sudah ada di IKN sekitar 10.000 orang. Kebutuhan pangan pun meningkat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ia mengatakan, sejumlah petani hidroponik di Balikpapan dan sekitarnya turut menyumbangkan hasil panennya untuk kebutuhan di IKN.
Selain itu, Otorita IKN juga mendorong warga di sekitar IKN untuk melakukan urban farming atau pertanian perkotaan. Warga didorong mulai memanfaatkan ruang yang ada untuk ditanami sayur dan buah-buahan. Dengan demikian, warga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan harian secara mandiri dan bisa juga menjualnya.
Baca juga: Kurangi Emisi, Pemerintah Operasikan Bus Listrik di IKN Mulai 2024
IKN juga diproyeksikan dihuni lebih dari 1 juta penduduk pada 2045. Itu belum ditambah dengan pendatang dan pekerja di sekitar kawasan industri. Tentu kebutuhan pangan akan semakin meningkat. Kaltim sendiri saat ini masih mendatangkan beras dari Sulawesi dan Jawa untuk memenuhi sekitar 60 persen kebutuhan beras warga saat ini.
Untuk itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa mengatakan, untuk membentuk ekosistem pangan di IKN, pemerintah perlu membuat neraca pangan. Neraca pangan penting untuk memetakan daerah di sekitar IKN yang punya surplus komoditas pangan. Dengan demikian, kekurangan sumber pangan di IKN bisa disuplai dari daerah terdekat.
Dalam neraca pangan 2022 ada dua wilayah terdekat IKN dengan kondisi surplus beras, yakni Sulawesi Selatan surplus beras 2 juta ton dan Kalimantan Selatan surplus beras 27.000 ton.
Ia mengatakan, Otorita IKN dan pemerintah daerah bisa melakukan kerja sama antardaerah. Itu bagian dari ekosistem pangan yang perlu disiapkan dan dipetakan mulai saat ini seiring pembangunan IKN dan pembangunan industri di sekitarnya.
Baca Juga: Pembangunan di IKN Diharapkan Inklusif