Kalimantan Timur masih memiliki pekerjaan rumah sebelum ibu kota negara benar-benar dipindah, yakni hilirisasi sumber daya alam dan pemerataan pembangunan.

Presiden Joko Widodo tetap melanjutkan proyek pemindahan ibu kota negara. Krisis Covid-19 yang menyebabkan keuangan negara cekak tak memadamkan megaproyek yang membutuhkan anggaran Rp 466 triliun tersebut.

Ledakan permintaan atas barang-barang pencekal virus korona melambungkan hasrat menimbun dan memperkaya diri. Para pemimpin saling serobot mencari panggung, dengan pandangan saling berseberangan.

Masih ada beberapa masyarakat yang tak acuh dan tidak tahu tentang wacana pemindahan ibu kota negara yang diungkapkan Presiden Joko Widodo pada Agustus 2019.

Konsentrasilah mengurus korona yang mempertaruhkan keselamatan warga. Itu tugas konstitusional. Pemindahan ibu kota bukan tugas dan kewajiban konstitusional.

Di tengah perkembangan Kota Balikpapan dan wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, banyak warga Balikpapan sulit mengakses air bersih. Warga berkorban tenaga dan biaya untuk mendapat air bersih tiap hari.

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) juga dinilai tidak mengakomodasi wilayah Teluk Balikpapan yang menjadi tempat hidup berbagai satwa endemik dan berfungsi sebagai daya dukung lingkungan di wilayah sekitarnya.

Balikpapan, kota penyangga ibu kota baru RI kesulitan air bersih.

Kalimantan penghasil sawit, yang hampir tidak mendapatkan apa-apa kecuali dari Pajak Bumi dan Bangunan. Hal itu diharap jadi perhatian karena daerah membangun jalan dan menjaga lingkungan, tetapi tidak mendapat apa-apa.

Sejak digulirkan wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, sebagian masyarakat khawatir megaproyek itu akan menimbulkan ketimpangan dan membuat daya dukung lingkungan menurun.