Kota Spons IKN dan Tantangan yang Mengikutinya

Konsep IKN sebagai kota spons terus dimatangkan. Warga berharap penerapannya minim dampak ekonomi dan sosial terhadap warga sekitar.

KOMPAS/SUCIPTO

Warga dibantu petugas melintasi jalan yang tergenang banjir di Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (17/3/2023). Menurut penuturan warga, banjir di dekat proyek IKN ini merupakan yang terparah setelah tahun 2019.

Ibu Kota Nusantara atau IKN diproyeksikan sebagai kota spons, daerah dengan lingkungan yang mampu menyerap air hujan. Konsep ini diharapkan mampu mencegah banjir hingg bisa menyediakan cadangan air bagi warganya.

Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, adalah titik mula pembangunan IKN. Jauh sebelum lokasi ibu kota baru ditetapkan, Kelurahan Sepaku yang berjarak sekitar 13 kilometer dari Titik Nol IKN kerap dilanda banjir. Terutama saat hujan turun lebih dari satu jam.

Dalam catatan Kompas, salah satu banjir terparah terjadi pada 17 Maret 2023. Banjir diperkirakan akibat hujan di hulu sungai yang melintasi kelurahan itu.

Akibatnya, sekitar 10 hektar lahan, termasuk di dalamnya sawah warga, terendam. Sejumlah warga mengaku gagal panen.

Air menggenang sekitar 50 sentimeter. Genangan yang biasanya surut dalam dua sampai tiga jam saat itu tak kunjung surut dari pukul 07.00 Wita hingga pukul 16.00 Wita (Kompas.id, 17/3/2023).

Dari sisi tutupan hutan, sejumlah area hijau di kawasan yang ditetapkan sebagai IKN sudah sejak lama terdegradasi. Salah satu yang paling meresahkan adalah aktivitas tambang ilegal.

Dari catatan Otorita IKN, dari total luas ibu kota baru sekitar 250.000 hektar. Sebanyak 3.000 hektar, di antaranya, diduga ditambang ilegal (Kompas.id, 8/9/2023).

DOK POLDA KALTIM

Foto udara pertambangan batubara ilegal di Gunung Tengkorak di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (24/9/2022). Tambang ilegal ini terletak sekitar 30 kilometer dari Titik Nol IKN.

Kondisi itu merupakan dua hal di antara banyak tantangan lain untuk mewujudkan IKN sebagai kota spons. Kota spons merupakan konsep yang secara umum tercantum dalam UU No 3/2022 tentang IKN. Dalam Pasal 2, tercantum IKN punya visi dibangun untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia.

Dalam lampiran, kota berkelanjutan di dunia secara sederhana bermakna kota yang mengelola sumber daya secara tepat guna. Beberapa di antaranya memberikan pelayanan secara efektif dalam pemanfaatan sumber daya air dan memastikan kelestarian lingkungan dengan minimal 75 persen kawasan hijau.

Selain itu, ada upaya menyeimbangkan ekologi alam, kawasan terbangun, dan sistem sosial yang ada secara harmonis.

Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air Otorita IKN Pungky Widiaryanto mengatakan, sejumlah hal sudah dilakukan pemerintah untuk menyiapkan IKN sebagai kota spons. Pembangunan awal di IKN dimulai di kawasan hutan tanaman industri yang monokultur, yang ditanami pohon eukaliptus. Sebelumnya kawasan itu adalah hutan alami.

Baca juga: Pemerintah Memulai Studi untuk Wujudkan IKN sebagai Kota Spons

Dengan kondisi itu dan beberapa masalah degradasi lingkungan di IKN, pemerintah mencatat perlu merestorasi hutan seluas 120.000 hektar untuk mewujudkan kota hutan sekaligus kota spons.

Dengan hutan yang baik dan dengan luas yang ideal, diharapkan sebuah kota seperti spons yang mampu menyerap air sehingga tak terjadi banjir mampu menyimpan air, dan menyediakan air yang baik bagi warga.

Pungky mengatakan, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan telah dilakukan sejak tahun 2022 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seluas 1.300 hektar. Adapun di tahun 2023, rehabilitasi dilakukan di lahan sekitar 2.500 hektar. Itu berasal dari kegiatan KLHK dan kewajiban rehabilitasi pemegang izin tambang di kawasan hutan seluas 2.919 hektar.

Langkah tersebut, kata Pungky, diharapkan bisa memitigasi efek perubahan iklim di masa depan saat pohon itu sudah tumbuh besar, meningkatkan penyediaan air bersih, hingga meningkatkan habitat alami.

Hal tersebut juga masuk dalam kajian solusi berbasis alam atau nature-based solutions (NBS), sebuah pendekatan berbasis alam—salah satunya melalui pengelolaan air hujan—untuk memperkuat ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan memperbaiki kualitas hidup penduduk.

”Progres kajian NBS saat ini berada di tahap awal pekerjaan. Team Ramboll selaku mitra akan memberikan update progres kegiatan NbS tersebut kepada Otorita IKN dalam Bi-Weekly Meeting yang diadakan pada minggu pertama dan ketiga setiap bulannya. Saat ini, kajian NBS masih dalam tahap analisis awal masterplan dan pembuatan work plan,” kata Pungky dalam keterangan tertulis kepada Kompas, Rabu (11/10).

KOMPAS/SUCIPTO

Warga dibantu petugas melintasi jalan yang tergenang banjir di Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (17/3/2023). Menurut penuturan warga, banjir di dekat proyek IKN ini merupakan yang terparah setelah tahun 2019.

Adapun untuk wilayah Kecamatan Sepaku yang kerap terjadi banjir, Otorita IKN sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam jangka pendek, sejumlah strategi pembangunan akan dilakukan untuk pengendalian banjir. Beberapa di antaranya ialah merevitalisasi daerah aliran Sungai (DAS) Sanggai, pembangunan tanggul di luar KIPP, pembangunan jaringan hidrologi, serta pengadaan sistem peringatan dini banjir.

Otorita IKN juga sudah mulai menjajaki kerja sama dengan beberapa pihak dari dalam dan luar negeri untuk mewujudkan kota spons itu. Terbaru, Otorita IKN berkunjung ke Den Haag, Belanda, pada 9 Oktober 2023.

Mereka mengunjungi Deltares, salah satu lembaga riset dalam pengelolaan air dan lingkungan. Tujuannya, membahas rencana kolaborasi untuk mewujudkan kota spons di IKN.

Baca juga: Kaltim, di Antara IKN dan Tantangan Transisi Energi

Dalam kunjungan itu, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, konsep kota spons akan diterapkan di IKN untuk mengembalikan siklus alami air yang berubah karena pembangunan. Penerapan konsep ini diharapkan bisa memberi manfaat pemanenan air untuk tambahan ketersediaan air, pengurangan bahaya banjir, serta pelestarian ekologi.

”Meskipun sejak awal sponge city sudah masuk di blueprint IKN, kita perlu memperkuatnya lagi supaya benar-benar ada pengaturan manajemen tata air di Nusantara,” ujar Bambang.

KOMPAS/SUCIPTO

Istana Presiden yang berada di area sumbu kebangsaan Ibu Kota Nusantara terlihat dari ketinggian, Jumat (6/10/2023). Penataan sumbu kebangsaan sampai akhir September mencapai 72,311 persen.

Berbagai konsep kota spons itu tentu bakal berpengaruh kepada warga yang sebelumnya menempati lahan dengan tata ruang sebelum IKN diputuskan di Kaltim.

Misalnya, Raniah (58), warga Desa Bumi Harapan, yang rumah dan kebunnya masuk dalam kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN. Ia memprediksi lahannya bakal digunakan untuk pembangunan dalam waktu dekat.

Ia berharap tetap bisa tinggal di sekitar ibu kota baru. Namun, saat ini ia masih kebingungan, lahan mana saja yang bisa ia beli untuk pengganti tempat tinggalnya saat ini. Sebab, ia tidak pernah tahu rencana tata ruang IKN.

”Saya inginnya rumah tetap di Sepaku. Rumah dekat dengan kebun dan bisa dagang. Boleh ndak itu nanti kalau sudah jadi IKN?” tanya Raniah yang juga membuka warung di rumahnya.

Dari berbagai tantangan untuk mewujudkan kota spons, Pungky mengatakan, salah satunya adalah penerapan tata ruang yang sudah direncanakan. Rencana tata ruang IKN diklaim telah memperhitungkan kapasitas daya dukung dan daya tampung lahan. Itu untuk mencegah dampak buruk bagi lingkungan.

Ia mengatakan, area yang saat ini terdapat permukiman warga dan lahan garapan memerlukan penataan secara khusus oleh Otorita IKN. ”Dengan memastikan warga mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik serta tidak menjauhkan warga dari sumber penghidupannya,” kata Pungky.