Petani sawit khawatir kebijakan penambahan DMO dan deposito hak ekspor akan menekan harga TBS sawit. Di sisi lain, cadangan minyak goreng pemerintah mulai disiapkan dan perdagangan Minyakita secara daring ditertibkan.
Oleh
Hendriyo Widi
·4 menit baca
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Minyak goreng belanjaan warga yang dibeli dalam operasi pasar yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan di Kantor Kelurahan Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (29/9/2022). Dalam operasi pasar tersebut, minyak goreng merek Minyakita dijual Rp 13.000 per liter.
JAKARTA, KOMPAS — Petani sawit mandiri berharap agar pemerintah dan pengusaha minyak sawit mentah tetap menjaga harga tandan buah segar atau TBS sawit tidak anjlok. Jangan sampai kebijakan menambah kewajiban memasok pasar domestik atau DMO dan deposito hak ekspor, serta pelemahan pasar ekspor menjadi dalih saat harga TBS turun.
Saat ini, harga TBS sawit di tingkat petani mandiri di sejumlah daerah masih cukup tinggi. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mencatat, per 9 Februari 2023, harga TBS berada di kisaran Rp 2.350-Rp 2.595 per kg.
Sekretaris Jenderal SPKS Mansuetus Darto, Kamis (9/2/2023), mengatakan, kebijakan peningkatan DMO dan deposito sebagian hak ekspor berpotensi menekan TBS petani sawit mandiri. Meski saat ini masih cukup tinggi, harga TBS diperkirakan bisa berangsur turun dalam kurun waktu tiga bulan periode kebijakan, Februari-April 2023.
Berpijak dari pengalaman tahun lalu, kebijakan DMO dan larangan ekspor CPO dan tiga produk turunannya menyebabkan harga TBS anjlok. Harga TBS sempat bergerak di rentang terendah Rp 700-Rp 1.500 per kg.
”Saat itu, kedua kebijakan tersebut menjadi dalih penurunan harga TBS dan petani diminta memaklumi rendahnya harga TBS itu. Kami berharap hal itu tidak terjadi di saat pasar ekspor melemah, serta kebijakan penambahan DMO dan deposito sebagian hak ekspor diterapkan,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta.
Kebijakan peningkatan DMO dan deposito sebagian hak ekspor berpotensi menekan TBS petani sawit mandiri. Meski saat ini masih cukup tinggi, harga TBS diperkirakan bisa berangsur turun dalam kurun waktu tiga bulan periode kebijakan, Februari-April 2023.
Pada 30 Januari 2023, pemerintah telah menaikkan DMO minyak goreng sebesar 50 persen dari 300.000 ton per bulan menjadi 450.000 ton per bulan. Tak lama kemudian, pada 6 Februari 2023, pemerintah mengeluarkan kebijakan deposito 66 persen hak ekspor eksportir CPO dan tiga produk turunan. Kedua kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas stok dan harga minyak goreng itu berlaku pada Februari-April 2023.
Kebijakan itu diiringi dengan perubahan insentif faktor pengali kemasan dan regional dalam rangka pemenuhan DMO minyak goreng yang diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 126 Tahun 2023. Insentif pengali Minyakita ditetapkan menjadi 1,5 untuk kemasan kantong bantal dan 1,75 untuk kemasan botol.
Trading Economics menyebutkan, kebijakan pembekuan sebagian hak ekspor CPO di Indonesia turut mengatrol harga CPO dunia. Harga CPO di Bursa Derivatif Malaysia yang sempat turun dalam posisi terendah pada tahun ini, yakni 3.700 ringgit Malaysia, mulai diperdagangkan di rentang 3.900-4.000 ringgit Malaysia per 7 Februari 2023.
Hal itu terjadi di tengah kekhawatiran pasar terhadap pengetatan pasokan dan prospek permintaan yang lebih tinggi menjelang dan selama periode Ramadhan-Lebaran di Malaysia dan Indonesia. Di sisi lain, produksi CPO di Malaysia anjlok sebesar 15 persen menjadi 1,39 juta ton pada Januari 2023.
Darto meminta agar pemerintah tidak hanya mengawasi implementasi kedua kebijakan itu. Pemerintah juga diharapkan memonitor dampak rembetannya ke harga TBS di tingkat petani sawit mandiri. Jangan sampai harga CPO dunia naik, tetapi harga TBS di dalam negeri justru tertekan.
Pekerja memindahkan tandan buah segar (TBS) sawit kiriman petani ke atas truk untuk dikirim ke pabrik di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (27/7/2022). Harga TBS sawit tersebut mencapai Rp 1.300 per kilogram. Pada April 2022, harganya sempat anjlok menjadi Rp 950 per kg lantaran larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan tiga produk turunannya.
Cadangan minyak goreng
Sementara itu, pemerintah mendadak berupaya merealisasikan cadangan minyak goreng pemerintah (CMGP) melalui Perum Bulog dan ID Food sebanyak 29 juta liter per bulan. Langkah mendesak yang diputuskan pemerintah bersama produsen minyak goreng itu dibutuhkan untuk menjaga stabilitas stok dan harga minyak goreng di dalam negeri.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menuturkan, CMGP sebanyak 29 juta liter per bulan itu terdiri dari 18 juta liter minyak goreng curah dan 11 juta liter minyak goreng kemasan. Dari jumlah total itu, ID Food akan mendapatkan penyaluran 22 juta liter dan Bulog 7 juta liter.
Sumber pasokan CMGP itu berasal dari hasil realiasi DMO eksportir dalam bentuk minyak goreng yang akan dipasok oleh tujuh produsen. Pada tahap awal, komitmen penyaluran minyak goreng ke ID Food dan Bulog itu dimulai pada Februari-Maret 2023.
”Komitmen merealisasikan CMGP itu ditandatangani produsen minyak goreng bersama Bulog dan ID Food, serta para saksi, yakni Bapanas dan Satuan Tugas Pangan,” tuturnya.
Bapanas mencatat, produsen minyak goreng yang berkomitmen menyuplai CMGP adalah PT Bina Karya Prima sebanyak 33.000 liter, PT SMART 11 juta liter, Apical Group 8 juta liter, KPN Group 600.000 liter, PT Mahesi Agri Karya 666.000 liter, PT LDC Indonesia 3 juta liter, dan PT Permata Hijau Group 6 juta liter. Adapun jumlah penyaluran PT Salim Ivomas dan PT Tanjung Sarana Lestari akan disampaikan kemudian.
Pemerintah juga menertibkan perdagangan Minyakita di sejumlah lokapasar dan media sosial. Per 9 Februari 2023, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menurunkan 6.678 tautan di beberapa lokapasar dan mengamankan 937 karton (11.246 liter) dari beberapa pelaku usaha yang menjual Minyakita melalui media sosial, seperti Facebook dan Instagram.
Langkah itu diambil setelah Kemendag melarang memperdagangkan Minyakita secara daring dan ritel modern. Dalam rangka menurunkan harga Minyakita yang merupakan ”senjata” pemerintah meredam kenaikan harga minyak goreng, Kemendag memfokuskan distribusi minyak goreng rakyat itu di pasar rakyat atau tradisonal.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, pengawasan dan tindakan itu dilakukan lantaran banyak pelaku usaha yang tidak menaati aturan yang ditetapkan pemerintah. Hal itu menyebabkan ketersediaan minyak goreng rakyat Minyakita berkurang dan harganya melebihi harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter.
”Saya meminta agar pelaku usaha tidak memanfaatkan situasi ketika masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng rakyat,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta.
Saya meminta agar pelaku usaha tidak memanfaatkan situasi ketika masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng rakyat.
Kemendag juga menegaskan akan memberi sanksi administratif bagi pelaku usaha yang memperdagangkan Minyakira di lokapasar dan media sosial dengan harga di atas HET. Sanksi itu berupa peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha.
Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, harga rata-rata nasional Minyakita per 9 Februari 2023 sebesar Rp 15.200 per liter. Harga tersebut turun dari sehari sebelumnya yang mencapai Rp 15.300 per liter. Namun, harga Minyakita itu masih 8,57 persen lebih tinggi dari HET. Harga Minyakita tertinggi berada di Gorontalo dan Nusa Tenggara Barat masing-masing Rp 20.000 per liter dan Rp 17.000 per liter.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F09%2F29%2Fe57e000c-beae-4ff1-bccb-6ed2c2b9d4f7_jpg.jpg){kind=logo}
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F07%2F27%2F703991a9-43c3-4792-8d52-47adbc140fb0_jpg.jpg){kind=logo}
