Sri Mulyani - Kompas.id

Mobile App Gerai Kompaspedia Baru

Kompas.id

#Sri Mulyani

Bagikan

Sustainable Recovery Becomes Collective Goal

Airlangga said the G20, as a forum for multilateral economic cooperation, was required to produce concrete steps to accelerate mutual recovery.

Bebas Akses

Gubernur Papua Sanggah Argumen Menkeu Soal Dana Triliunan yang Mengendap di Bank

Gubernur Papua Lukas Enembe melalui juru bicara gubernur merespons pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan Rp 12 triliun dana pemerintah daerah di Papua mengendap di bank.

Bebas Akses

Tak Hadir Bahas Anggaran, Pimpinan MPR Minta Sri Mulyani Dicopot

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo kecewa kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani karena Menkeu beberapa kali tidak datang memenuhi undangan rapat dari pimpinan MPR untuk membahas soal anggaran.

Anggaran Pemulihan 2022 Masih Antisipasi Covid-19

Pemerintah menganggarkan Rp 414 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional tahun 2022. Alokasi itu, antara lain, untuk menangani Covid-19. Namun, pemerintah diingatkan soal potensi penularan virus varian baru.

Penghentian Dini PLTU Dilakukan dengan Hati-hati

Pemerintah mengkaji skema pembiayaan untuk mendanai rencana pensiun dini sejumlah pembangkit listrik tenaga uap. Ini bagian dari skenario transisi energi.

Bebas Akses

Pemerintah Suntikkan Dana Rp 4,3 Triliun untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Pemerintah memberikan suntikan dana Rp 4,3 triliun untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Sri Mulyani: G-20 Sepakat Membangun Mekanisme Pencegahan Pandemi

Perbedaan kapasitas antarnegara dalam mengatasi ancaman kesehatan merupakan tantangan besar dalam upaya pemulihan ekonomi global.

Desk ·

Realisasi Belanja Negara Merosot

Terdapat indikasi pemerintah menahan belanja dalam rangka menjaga tingkat defisit anggaran tetap rendah. Di sisi lain, seretnya kinerja belanja dapat mempersulit akselerasi pemulihan ekonomi.

Pemulihan Ekonomi Perkokoh Stabilitas Keuangan

Kasus harian Covid-19 telah menunjukkan penurunan. Perkembangan ini mendorong pelonggaran aktivitas masyarakat sehingga aktivitas ekonomi secara bertahap semakin pulih.

Payung Hukum Baru Dorong Kepatuhan Pajak

Menurut pemerintah, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah sekaligus menutup celah praktik-praktik erosi perpajakan.