Tulisan editorial ”Kompas” yang beliau tulis menjadi salah satu bacaan favorit yang menunjukkan pemihakan pada prinsip-prinsip kebijakan publik yang baik.

Aktivitas ekonomi pascapandemi Covid-19 dapat diarahkan ke luar Jakarta. Langkah ini dapat mendukung pemulihan ekonomi berkelanjutan.

Pemerintah mengarahkan kebijakan fiskal tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Namun, sejumlah indikator ekonomi makro dinilai terlalu optimistis.

Pandemi Covid-19 menghantam tatkala perencanaan pemindahan ibu kota negara dan pusat pemerintahan, dari Jakarta ke Kalimantan Timur, bergulir. Lantas bagaimana kabar megaproyek senilai Rp 466 triliun itu?

Daya beli masyarakat melemah. Kepercayaan dibangkitkan agar masyarakat kembali beraktivitas untuk memutar roda ekonomi. Caranya, dengan memperbaiki penanganan Covid-19.

Presiden Joko Widodo memperlebar defisit pada RAPBN 2021 menjadi 5,2 persen terhadap PDB. Pelebaran defisit menghasilkan tambahan belanja Rp 179 triliun, tetapi saldo utang pemerintah terhadap PDB mendekati 40 persen.

Pemerintah lega karena akhirnya Bank Indonesia bersedia berbagi beban terkait pembayaran bunga surat utang negara. Kekhawatiran investor asing terhadap kemampuan bayar utang pemerintah pun mereda

Pelonggaran pembatasan sosial berskala besar berisiko menimbulkan lonjakan kasus Covid-19. Risiko ini mesti diantisipasi dengan penyediaan dana dan sarana kesehatan yang memadai.

Pemulihan ekonomi yang sedang disusun oleh pemerintah tetap berlandaskan pertimbangan kesehatan.

Pandemi Covid-19 menciptakan efek domino dari masalah kesehatan menjadi sosial dan ekonomi, dari tingkatan usaha mikro, kecil, dan menengah hingga korporasi.