Hadiri Sidang Sengketa Pemilu di MK, Sri Mulyani Siap Buka Anggaran Bansos

Di Komisi XI DPR, Sri Mulyani sudah blak-blakan soal dana bansos yang melonjak tajam di awal 2024 menjelang pemilu.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjalan menuju ruang konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin (25/3/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan tiga menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya akan menghadiri panggilan Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden 2024, Jumat (5/4/2024). Ini pertama kalinya Sri Mulyani dipanggil MK untuk bersaksi dalam sidang sengketa pemilihan umum. Sejumlah persiapan pun dilakukan mantan direktur Bank Dunia itu untuk mengantisipasi berbagai pertanyaan hakim.

Surat panggilan dari MK diterima Sri Mulyani pada Selasa (2/4/2024) malam. Di sela-sela acara Silaturahmi Bersama Media yang digelar di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan, Jakarta, malam itu, Sri Mulyani sudah langsung mengonfirmasi kesediaannya untuk hadir sebagai saksi dalam sidang sengketa pilpres tersebut. ”Karena memang diundang, insya Allah, saya akan hadir,” ujarnya.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Siap Penuhi Panggilan MK

Tiga menteri lain yang dipanggil adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Salah satu isu yang akan diklarifikasi hakim dalam sidang sengketa pada Jumat ini adalah perihal pembagian bantuan sosial (bansos) selama tahapan pilpres berlangsung.

Dalam dua hari terakhir, Sri Mulyani dan jajaran Kementerian Keuangan pun bersiap-siap memenuhi panggilan MK. Secara substansi, tutur Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Kemenkeu Yustinus Prastowo, tidak ada kendala berarti yang dihadapi.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/KRIS

Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan para peserta program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) pada Senin (29/1/2024), di Stadion Gemilang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Sebab, pada 19 Maret 2023, Sri Mulyani juga sudah sempat menjawab pertanyaan anggota DPR seputar anggaran bantuan sosial (bansos) dan politisasi bansos dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR. ”Karena sebelumnya sudah menyiapkan materi untuk DPR, praktis secara substansi tidak ada kendala,” kata Yustinus, saat dihubungi, Kamis (4/4/2024).

Saat itu, Sri Mulyani blak-blakan soal anggaran dana bansos yang melonjak tajam di awal tahun 2024, naik hingga 135,1 persen dari tahun sebelumnya. Secara rinci, ia mengungkap anggaran bansos melonjak tajam dari Rp 9,6 triliun pada 2023 ke Rp 22,5 triliun pada awal 2024.

Sri Mulyani blak-blakan soal anggaran dana bansos yang melonjak tajam di awal tahun 2024.

Yustinus mengatakan, pada prinsipnya Sri Mulyani menyambut baik panggilan dari MK untuk bersaksi di sidang sengketa pemilu. ”Ini menjadi sarana dan kesempatan untuk kami sharing tentang keuangan negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Yustinus.

Intens berdiskusi

Meski persiapan secara materi sudah matang, Sri Mulyani tetap intens berdiskusi dalam dua hari terakhir ini untuk mendalami hal-hal yang muncul dalam permohonan dan persidangan, khususnya terkait perkara bansos. ”Lalu, hal-hal itu kami koordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait, terutama dari sisi pelaksanaan dan pembayarannya seperti apa,” tutur Yustinus.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin (25/3/2024).

Ia mengatakan, ini merupakan kali pertama Sri Mulyani dipanggil MK untuk menjadi saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilu. ”Sebelumnya pernah (dipanggil MK), tetapi konteksnya dalam sidang uji konstitusionalitas undang-undang yang terkait dengan urusan keuangan negara,” kata Yustinus.

Sri Mulyani sebenarnya sudah berkali-kali bicara soal anggaran bansos. Selama pilpres, dalam beberapa kesempatan ia menjelaskan kepada publik bahwa pendanaan bansos berasal dari APBN, yang berasal dari uang pajak yang dibayarkan rakyat. Ia juga menegaskan kalau anggaran bansos tidak diputuskan oleh pemerintah sendiri, tetapi bersama seluruh fraksi partai politik di DPR.

Baca juga: Dalami Penggunaan Bansos, MK Pertimbangkan Permohonan Hadirkan Sri Mulyani hingga Airlangga

Di tengah maraknya saling ”klaim” bansos saat pemilu, penjelasan Sri Mulyani kala itu membantu mendudukkan persoalan di hadapan publik bahwa bansos bukan bantuan dari presiden, kandidat capres-cawapres tertentu, atau elite-elite lain yang ”aji mumpung”. Bansos adalah bantuan yang disetujui pemerintah bersama DPR dan uangnya berasal dari kas negara, alias uang rakyat.

Sri Mulyani bersama ketiga menteri lain yang dipanggil MK telah dikonfirmasi akan hadir bersamaan dalam sidang sengketa pada Jumat pagi, tepatnya pukul 08.000 WIB. Pada Rabu (3/4/2024), sehari sesudah menteri-menterinya menerima surat dari MK, Presiden Joko Widodo memberi ”lampu hijau” untuk hadir dan memberi keterangan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meninggalkan Istana Merdeka seusai mengikuti rapat tertutup yang dipimpin Presiden Joko Widodo terkait tenaga kerja dan pendidikan, Senin (25/3/2024).

”Ya, menerangkan saja apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Buat menteri keuangan, mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu Mensos, mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Nanti dijelaskan semuanya, ditunggu saja hari Jumat,” kata Jokowi.

Sementara itu, Airlangga Hartarto, yang juga sudah mengonfirmasi akan hadir di sidang MK, mengatakan, dirinya tidak ada persiapan khusus untuk menghadiri sidang sengketa pemilu. ”Kita, kan, sudah sering bahas mengenai APBN, mengenai program bansos. Komunikasi dengan kementerian lain juga sudah biasa selama ini,” ujarnya singkat.