Eksekusi Makan Siang Gratis di RAPBN 2025 Tergantung Ketersediaan Ruang Fiskal

Program makan siang gratis akan dieksekusi bertahap untuk menjaga disiplin fiskal dan defisit APBN tidak melebar.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Calon presiden dan wakil presiden dengan perolehan suara terbanyak pada Pemilihan Presiden 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menghadiri buka puasa bersama dan peringatan Nuzulul Quran Partai Golkar di Jakarta, Jumat (29/4/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintahan Joko Widodo akan menyiapkan ruang fiskal untuk pelaksanaan kebijakan unggulan pemerintahan selanjutnya, seperti program makan siang gratis. Tim Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyerahkan keputusan untuk penetapan program tersebut pada pemerintahan Jokowi sesuai ruang fiskal yang tersedia.

Seperti diketahui, pasangan Prabowo-Gibran telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai peraih suara terbanyak dari rekapitulasi Pemilihan Umum 2024. Namun, penetapan hasil pemilu baru akan dilakukan setelah keputusan hasil sidang sengketa pilpres diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 22 April 2024.

Sembari proses perselisihan hasil suara pilpres bergulir di MK, tahapan awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 sudah mulai bergulir. Tahapan itu dimulai dengan merumuskan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang akan menjadi landasan dalam penyusunan RAPBN 2025.

Baca juga: Politik Anggaran Pemerintahan Jokowi di Antara Proses MK dan RAPBN 2025

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, mengatakan, pada dasarnya, materi untuk penyusunan anggaran makan siang gratis sudah disiapkan. Namun, keputusan untuk menyediakan ruang fiskal untuk program unggulan Prabowo-Gibran itu akan diserahkan pada pemerintahan Jokowi sebagai pihak yang berwenang menyusun RAPBN 2025.

Eksekusi tahap awal program dengan perkiraan total anggaran Rp 400 triliun itu akan sangat bergantung pada ketersediaan ruang fiskal dalam APBN. Penilaian itu diserahkan pada kajian Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

KOMPAS/PRIYOMBODO (PRI)

Petugas mempersiapkan makan siang pada kegiatan simulasi program makan siang gratis untuk siswa di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (29/2/2024). Sebanyak 160 porsi makan siang gratis dipersiapkan bagi siswa pada kesempatan tersebut.

Saat ini, pemerintahan Jokowi baru mulai membahas pagu indikatif untuk penyusunan anggaran di RAPBN 2025. Pagu indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang akan diberikan kepada setiap kementerian/lembaga sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sebagai informasi, RKP berisi rincian prioritas pembangunan, kerangka perekonomian, serta arah kebijakan fiskal yang akan diimplementasikan oleh setiap kementerian/lembaga.

”Jadi, tinggal nanti Kemenkeu dan Bappenas memilih daerah mana saja yang akan menjadi prioritas pelaksanaan dalam APBN 2025. Mereka memiliki data yang lebih lengkap tentang kelayakan setiap daerah, disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia. Intinya, RAPBN 2025 itu kewenangan pemerintahan Presiden Jokowi,” kata Dradjad saat dihubungi, Minggu (7/4/2024).

Proses politik

Secara umum, ia belum bisa menilai jika ruang anggaran untuk tahap awal pelaksanaan makan siang gratis akan disediakan dalam RAPBN 2025. ”Mekanisme persisnya sekarang belum diketahui karena nanti laporan hasil data dan usulan prioritas dari Kemenkeu dan Bappenas akan disampaikan ke Presiden Jokowi dan Pak Prabowo. Setelah itu, apakah langsung diputuskan masuk dalam RAPBN 2025 atau akan ada proses lain, belum diketahui,” ujarnya.

Sebelumnya, seusai rapat terbatas tentang pagu indikatif RAPBN 2025 di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/4/2024), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ruang fiskal untuk program pemerintah mendatang akan mulai diakomodasi dalam penyusunan RAPBN 2025. Namun, pemerintah akan tetap berhati-hati dan memperhatikan aspek politik mengingat keputusan MK terkait sengketa hasil pilpres belum keluar.

”Sebab, bagaimanapun pemerintah baru dari sisi proses politik dan sisi transisi masih menunggu sampai Oktober. Di satu sisi kita juga masih melihat keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, melihat kepada proses politik (yang berlangsung), tetapi persiapan APBN tetap dilakukan,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Makan Siang Gratisnya Prabowo Jadi Catatan Fitch

Ia juga menyebut bahwa pemerintah pada prinsipnya akan memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program unggulan Prabowo-Gibran dijalankan di tahun 2025. Salah satunya, kebijakan memberikan makan siang gratis dan susu gratis bagi anak sekolah, anak balita, dan ibu hamil.

Komunikasi dengan pemerintahan baru pun akan tetap dijalin untuk memastikan transisi kebijakan fiskal berlangsung mulus. Dengan demikian, harapannya pemerintah baru bisa langsung mengeksekusi pelaksanaan program-program yang menjadi prioritas. ”Jadi, prinsipnya kita memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program itu dijalankan. Namun, tetap di dalam konteks makro dan fiskal,” kata Sri Mulyani.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Tidak ”mencaplok” anggaran lain

Meski awalnya direncanakan sebesar Rp 400 triliun, Dradjad mengatakan, kebutuhan anggaran untuk mengeksekusi tahap awal program makan siang gratis tidak akan sebesar itu. Sebab, sesuai kemampuan fiskal negara, program itu akan dijalankan secara bertahap.

Untuk tahap awal, program pembagian makan siang gratis dan susu gratis itu diperkirakan akan memakan Rp 100 triliun sampai Rp 120 triliun. Eksekusi secara bertahap itu dilakukan agar disiplin fiskal tetap terjaga dan defisit APBN tidak melebar, sebagaimana dikhawatirkan banyak pihak.

Apakah (makan siang gratis) langsung diputuskan masuk dalam RAPBN 2025 atau akan ada proses lain, belum diketahui.

Sebelumnya muncul spekulasi bahwa Prabowo-Gibran akan memperlebar batas defisit fiskal menjadi 2,8 persen atau mendekati batas aman 3 persen yang diatur di undang-undang. Memperlebar defisit fiskal berarti menambah utang negara.

”Pak Prabowo itu sangat memahami pentingnya disiplin fiskal. Selain itu, beliau juga sangat paham bahwa tidak ada satu presiden atau perdana menteri pun di dunia ini yang bisa melawan pasar. Sebab, kita tahu bahwa untuk menjaga kepercayaan pasar itu ada syarat-syarat dan disiplin tertentu yang harus dijaga,” katanya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (dari kanan ke kiri) hadir dalam lanjutan sidang PHPU di MK, Jakarta, sebagai saksi, Jumat (5/4/2024).

Dradjad mengatakan, alokasi anggaran untuk makan siang gratis dipastikan tidak akan ”mencaplok” ruang-ruang anggaran rutin yang selama ini sudah dialokasikan di berbagai kementerian/lembaga.

”Yang jelas, kami prinsipnya (anggaran untuk makan siang) itu tidak diambil dari anggaran yang sudah dialokasikan untuk program lain. Jadi tidak akan mengurangi anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sumbernya nanti ya dari tambahan penerimaan,” kata Dradjad.