Politik Anggaran Pemerintahan Jokowi di Antara Proses MK dan RAPBN 2025

Sambil menunggu proses sidang MK, politik anggaran harus dijalankan pemerintahan Jokowi yang akan berganti. Seperti apa?

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 sudah waktunya dibahas. Namun, proses politik pasca-Pemilu 2024 lalu masih berjalan,

Sidang sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi baru saja selesai untuk pemanggilan saksi ataupun ahli yang diajukan pemohon pasangan capres-cawapres nomor 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pasangan capres-cawapres nomor 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta termohon pasangan capres-cawapres nomor 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sebagaimana diketahui, pasangan Prabowo-Gibran ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai peraih suara terbanyak dari rekapitulasi Pemilu 2024 pada pilpres, yang setelah penetapan hasil sidang MK menjadi presiden-wapres terpilih. Seperti apakah politik anggaran dijalankan oleh pemerintah Joko Widodo saat ini dan masa datang, mengantisipasi program kampanye pasangan calon nomor 2 yang akan memenuhi janjinya dengan makan siang gratis?

Pemerintah saat ini mulai membahas pagu indikatif RAPBN 2025. Salah satu program pemerintah mendatang yang mulai diakomodasi ruang fiskalnya adalah makan siang gratis di antara program prorakyat lainnya. RAPBN 2025 merupakan APBN pertama untuk pemerintah baru yang sudah mulai dipersiapkan sembari melihat keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pemilihan presiden.

Rapat terbatas tentang pagu indikatif RAPBN 2025 dipimpin oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (5/4/2024). Rapat dihadiri oleh beberapa menteri, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Mensesneg Pratikno.

Baca juga: Makan Siang Gratis Diperhitungkan Masuk RAPBN 2025

Komunikasi dengan tim pemerintah berikutnya dipastikan akan terus dijaga. ”Karena bagaimanapun juga pemerintah baru dari sisi proses politik dan sisi transisi masih menunggu sampai dengan Oktober. Namun, di satu sisi kita juga melihat keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, melihat kepada proses politik, namun persiapan APBN tetap dilakukan,” ujar Sri Mulyani.

Program makan siang gratis dipastikan masih di dalam program besar atau pagu besar.

Program makan siang gratis dipastikan masih di dalam program besar atau pagu besar. ”Itu yang kita lakukan prinsipnya memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan. Namun, tetap di dalam konteks makronya dan fiskalnya,” ujar Menkeu Sri Mulyani ketika ditanya soal program makan siang gratis.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Meski demikian, Sri Mulyani memastikan pembahasan RAPBN 2025 ini masih dalam postur yang terjaga. ”Untuk makronya tetap kita akan lakukan postur dari APBN yang tadi terjaga sehingga kepercayaan dari pasar dan dalam hal ini investor atau mereka rating agency akan tetap terjaga. Jadi, itu yang akan dilakukan,” lanjutnya.

Menurut Sri Mulyani, RAPBN 2025 disusun sesuai dengan siklus dari APBN yang dimulai dengan pembahasan mengenai kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Menkeu menambahkan, pembahasan hari ini adalah tahapan untuk memberikan indikasi mengenai pagu indikatif untuk kementerian/lembaga.

Untuk makronya tetap kita akan lakukan postur dari APBN yang tadi terjaga sehingga kepercayaan dari pasar dan dalam hal ini investor atau mereka rating agency akan tetap terjaga.

Memasuki tahun 2025, kementerian/lembaga juga perlu mengantisipasi tantangan yang kemungkinan dihadapi baik dari sisi dinamika global maupun sisi ekonomi. Tantangan itu bisa berupa terjadinya kenaikan suku bunga, inflasi, dan juga dari arus moda, tensi geopolitik, tren digitalisasi, perubahan iklim, dan demografi yang semakin aging (menua).

Untuk mencapai target high-income country, APBN tahun 2025 akan tetap dikelola dan difokuskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tantangan struktural, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, fokus dari kebijakan fiskal 2025 adalah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan well-being atau kesejahteraan, konvergensi kesejahteraan dan kemajuan antardaerah. Inilah politik anggaran yang harus dimainkan pemerintahan Jokowi yang akan berganti dengan pemerintahan baru hasil Pemilu 2024.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berjalan keluar dari Istana Kepresidenan, Jakarta. Keduanya menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo setelah bersaksi dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi dengan agenda menghadirkan empat menteri sebagai saksi, Jumat (5/4/2024).

Jaga defisit

Beberapa fokus, seperti hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, SDM unggul, inklusivitas, dan reformasi birokrasi, juga akan tetap dilakukan. ”Bapak Presiden juga meminta supaya kita tetap berkomunikasi, tentu saja, nantinya dengan pemerintah baru. Sehingga pemerintah baru bisa pada tahun pertama langsung melaksanakan program-program yang menjadi prioritas yang sudah disampaikan,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah juga sepakat untuk menjaga defisit di bawah 3 persen. ”Akan tetap dipegang agar disiplin dari APBN bisa terjaga dan itu juga untuk meningkatkan kualitas dan stabilitas sehingga pemerintah baru bisa fokus deliver program-program prioritasnya,” tambahnya.

Berbagai program terutama di bidang sumber daya manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan perindungan sosial, juga dipastikan akan mewadahi berbagai program yang menjadi prioritas dari pemerintah yang akan datang.

Karena ini sifatnya masih transisi krusial, maka kami akan terus melakukan penajaman terhadap berbagai desain postur APBN 2025. Namun, tetap menjaga proses politik secara proper, secara baik.

”Karena ini sifatnya masih transisi krusial, maka kami akan terus melakukan penajaman terhadap berbagai desain postur APBN 2025. Namun, tetap menjaga proses politik secara proper, secara baik. Sehingga tidak menimbulkan persoalan mengenai persepsi maupun legitimasi dari proses penyusunan APBN itu sendiri,” kata Sri Mulyani.

Dia menambahkan, Kementerian Keuangan terus berkomunikasi dan memberikan alternatif mengenai postur APBN 2025 yang bisa tetap mewadahi program prioritas, tetapi tidak melanggar fiscal prudence. ”Dalam hal ini defisit yang tadi disampaikan di bawah 3 persen jadi pedoman untuk disepakati untuk dijaga,” kata Sri Mulyani.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga merupakan calon presiden yang unggul pada hitung cepat menyimak pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna bersama para jajarannya di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Jembatan kesinambungan

RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sempat memimpin sidang kabinet paripurna yang, antara lain, berfokus pada penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal untuk tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024). Presiden menggarisbawahi pentingnya persiapan untuk RKP dan kebijakan fiskal tahun 2045 sebagai jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program presiden terpilih.

”RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih,” ucap Presiden.

Baca juga: Pembahasan Makan Siang Gratis dalam RAPBN 2025 Dinilai Tidak Tepat

Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, Presiden Jokowi menekankan pentingnya memahami situasi dan risiko ketidakpastian ekonomi global. Presiden pun menyoroti perekonomian sejumlah negara yang sudah masuk ke dalam resesi. Namun, apa pun, pemerintahan harus berjalan, apalagi menjelang transisi dan kepastian pemerintahan baru di tengah proses politik pascapemilu ini.

”Karena itu, antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan juga harus mencerminkan kehati-hatian, tapi optimisme dan kredibilitas juga tetap harus kita jaga. Lakukan penajaman fokus program pemerintah pusat dan daerah dengan menyiapkan contingency plan jika terjadi gejolak dan krisis,” ucapnya. Inilah politik anggaran yang harus tetap dijalankan Presiden Jokowi, bisakah?