Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
opini antonius ps wibowo
Bagikan
Analisis
Kemerdekaan Korban Kejahatan
Banyak korban kejahatan, termasuk korban pelanggaran HAM berat masa lalu, belum mendapatkan perlindungan. Dibutuhkan kebijakan afirmasi untuk mengakselerasi pemulihan korban.
Opini
·
Memerangi TPPO, Hulu Hingga Hilir
Banyak pekerja migran Indonesia kembali dalam wujud jenazah, kondisi sakit, depresi, hilang ingatan, atau cacat. Pengungkapan sindikat TPPO oleh Polri perlu diikuti proses peradilan yang tuntas atas semua yang terlibat.
Opini
·
Refleksi Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum
Pemberitaan media tentang peristiwa kekerasan MDS pada CDO dipandang sebagai partisipasi publik/media mengawal penanganan ABH agar sesuai aturan hukum. Media dan aparat perlu memiliki perspektif tentang penanganan ABH.
Opini
·
Akselerasi Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Berat
Pengakuan pemerintah atas PHB di masa lalu perlu dijadikan momentum untuk bersama mencari terobosan baru tentang kompensasi bagi para korban. Langkah hukum dan nonhukum perlu dijalankan untuk dapat melakukan terobosan.
Opini
·
Kerahasiaan Identitas Korban Tindak Pidana
Sesungguhnya, pengungkapan ke publik identitas korban kekerasan seksual mempunyai risiko negatif yang tidak ringan. Jika korban tidak sehat secara psikologis dan proses hukum tetap jalan, keadilan akan lenyap.
Opini
·
Iklan
Analisis
Era Baru Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan merupakan sistem hukum baru dan agar dapat diimplementasikan dengan baik semua subsistemnya perlu ada dan berfungsi. Subsistem struktur hukum sebaiknya diprioritaskan saat ini.
Artikel Opini
·
Tindak Lanjut UU TPKS
Perlu tindak lanjut agar UU TPKS bisa efektif diimplementasikan dan menjawab kebutuhan korban. Tindak lanjut UU TPKS sama pentingnya dengan pengesahan RUU TPKS menjadi UU. Jika tidak, UU TPKS akan menjadi mandul.
Artikel Opini
·
Analisis
Pembelajaran dari Vonis Herry Wirawan
Meski melahirkan polemik, vonis terhadap pelaku pemerkosan 13 santriwati di Bandung memberikan pembelajaran pemaknaan tentang restitusi dan momentum pengingat tentang perlunya pelibatan pemda dalam penanganan korban.
Artikel Opini
·
Catatan Kritis untuk RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
RUU TPKS telah disahkan sebagai rancangan undang-undang usul inisiatif DPR. Pengarusutamaan hak korban menjadi tantangan yang mendasar karena hal tersebut merupakan ”roh” proses peradilan yang lebih memperhatikan korban.
Opini
·
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·