Pada dasarnya, 11 undang-undang terkait kesehatan yang dicabut masih berjalan baik. Hal-hal yang belum dapat mengantisipasi misi Presiden terkait transformasi kesehatan cukup disusun saja UU Transformasi Kesehatan.

Pada dasarnya setiap perbuatan pencemaran lingkungan hidup mewajibkan pelakunya untuk membayar biaya pemulihan lingkungan yang tercemar.

Demokrasi memberikan rakyat kuasa untuk membicarakan apa-apa yang penting sebelum memutuskan. Ini berlaku juga untuk kebijakan perpajakan di Indonesia. Pilpres 2024 adalah momentum yang tepat untuk membicarakannya.

Ditundanya pengenaan tarif cukai MBDK tentu mengecewakan kalangan praktisi kesehatan. Padahal rencana pengenaan cukai pada MBDK adalah kebijakan yang progresif, diyakini akan efektif mengendalikan konsumsi minuman manis.

Kasus Rempang Eco City menyadarkan kita bahwa pembangunan kawasan industri harus berbasis kebudayaan, bukan semata-mata ekonomi. Yaitu, kawasan industri dengan sistem ekonomi Pancasila.

Dari pengalaman konflik Proyek Strategis Nasional Pulau Rempang, Presiden harus memberikan instruksi supaya kriteria dan seleksi atas PSN dilakukan secara selektif, transparan, dan akuntabel.

Paradigma pembangunan NKRI tidak pernah kapitalis liberal sepanjang konstitusi kita masih UUD 1945 dan dasar filosofinya Pancasila serta turunan Pasal 33 Ayat 1-3, salah satunya adalah UUPA 1960. Mengapa selalu gamang?

Dalam konflik agraria di Pulau Rempang, pengadaan tanah bagi investasi menciptakan dualisme hukum agraria antara pengakuan hak atas tanah masyarakat oleh UUPA dan pengabaian hak atas tanah masyarakat oleh pemerintah.