Sekolah rumah atau ”homeschooling” membawa semangat menguatkan kembali orangtua sebagai pendidik utama anak. Keberadaannya bukan untuk menandingi layanan pendidikan formal.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merilis kebijakan Merdeka Belajar ”Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi”. Kebijakan ini meliputi delapan indikator pengukuran kualitas dan tiga skema pendanaan.

Presiden Jokowi mengajak perguruan tinggi di Indonesia untuk bertranformasi menjadi lebih dinamis, menciptakan terobosan, serta membangun iklim kompetisi guna meningkatkan daya saing. Indonesia maju menjadi tujuannya.

Melalui kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, mahasiswa berhak mengambil mata kuliah di luar prodi dan mengikuti kegiatan di luar kampus. Untuk mengakomodasi ini, penyesuaian kurikulum dibutuhkan.

Sejarah merupakan instrumen fundamental dalam pembangunan karakter bangsa. Karena itu, kedudukan mata pelajaran sejarah di sekolah harus diperkuat sebagai mata pelajaran wajib dan kualitas kontennya ditingkatkan.

Sejak program Kampus Merdeka diluncurkan pemerintah pada Januari 2020, beberapa perguruan tinggi memutuskan untuk saling bekerja sama membentuk konsorsium.

Hubungan antara universitas dan industri dalam memberi kesempatan mahasiswa untuk magang kerja perlu diperkuat lagi. Mahasiswa diharapkan bisa memberikan kontribusi besar untuk dunia usaha.

Sekolah Cikal menghibahkan hak atas merek Merdeka Belajar kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Langkah ini diharapkan dapat mengakhiri polemik penggunaan istilah tersebut.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana memberikan dukungan insentif anggaran dan mengukur keberhasilan Kampus Merdeka, bagian dari Merdeka Belajar. Kebijakan ini dianggap mempertegas pendidikan sebagai bisnis.

Polemik merdeka belajar berlanjut. Penggunaan merdeka belajar dalam kebijakan pendidikan, sementara istilah ini sudah dipatenkan oleh pihak swasta, dinilai bisa menimbulkan masalah di kemudian hari.