Transfer BOSP Dipercepat, Pemanfaatannya Diharapkan Lebih Fleksibel

Dana BOSP 2024 dipercepat dan ditargetkan mencapai 96 persen pada Januari. Pemanfaatan dana ditingkatkan melalui aplikasi ARKAS dan SIPLah. Targetnya seluruh dana pendidikan yang menggunakan BOSP memanfaatkan SIPLah.

DOKUMENTASI SMP PGRI 4 BANDAR LAMPUNG

Siswa kelas VII SMP PGRI 4 Bandar Lampung di Lampung memulai pembelajaran tatap muka, Senin (6/9/2021). Siswa yang sebagian besar anak-anak panti asuhan ini mendapatkan pendidikan gratis di sekolah yang masuk kategori sekolah kecil. Sekolah ini saat itu terancam tidak mendapat dana bantuan operasional sekolah (BOS) karena jumlah siswa di bawah 60 orang.

JAKARTA, KOMPAS – Penyaluran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) 2024 dipercepat. Penyalurannya ditargetkan mencapai 96 persen pada Januari. Penggunaan dana tersebut diharapkan lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengatakan, pembenahan aspek pendanaan menjadi faktor krusial dalam transformasi sistem pendidikan. Oleh karena itu, melalui kebijakan Merdeka Belajar, pihaknya mengubah mekanisme penyaluran dana BOSP pada 2020 dan mengakselerasi peningkatan pendanaan satuan pendidikan pada 2022.

Dengan transfer langsung ke rekening sekolah, penyaluran dana BOSP menjadi lebih cepat. Hal ini diharapkan turut berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran.

“Dua terobosan itu menjawab kebutuhan sekolah untuk menerima BOSP dengan lebih cepat dan memanfaatkannya dengan lebih fleksibel,” ujarnya dalam ‘Peluncuran Penyaluran Dana BOSP 2024’ yang digelar secara daring, Rabu (17/1/2024).

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim menyampaikan sambutannya saat menghadiri pernyataan komitmen bersama Bunda PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) untuk mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, di Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Nadiem mengatakan, penyaluran dana BOSP 2024 mencatat sejarah penting. Sebab, di tahun-tahun sebelumnya, penyaluran tercepat dilakukan pada Februari.

“Pada tahun ini, 96 persen satuan pendidikan akan menerima BOSP di Januari. Penerimaan BOSP yang cepat dan merata ini telah diatur dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023,” ucapnya.

Baca juga : Teknologi Digital Dukung Transparansi Pengelolaan Dana BOS

Capaian ini, lanjut Nadiem, merupakan dampak dari penggunaan teknologi yang tepat guna. Percepatan penyaluran BOSP tidak terlepas dari penggunaan platform ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dan SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah).

“Kedua platform tersebut membantu sekolah dan pemda dalam merencanakan, mengelola, dan membelanjakan kebutuhan operasional sekolah secara transparan dan akuntabel,” katanya.

Dengan transfer langsung ke rekening sekolah, penyaluran dana BOSP menjadi lebih cepat. Hal ini diharapkan turut berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek, Iwan Syahril, menyebutkan, untuk mempercepat penyaluran BOSP, pihaknya merelaksasi beberapa kebijakan. Salah satunya menggeser tenggat waktu verifikasi dan validasi laporan pertanggungjawaban BOSP sebelumnya.

Hal ini bagian dari transformasi sistem penyaluran dana BOSP yang diterapkan dalam empat tahun terakhir. “Penyaluran BOSP langsung ke rekening satuan pendidikan, peningkatan satuan biaya BOSP sesuai karakteristik daerah, penggunaan dana BOSP lebih fleksibel tanpa sekat-sekat persentase penggunaan, dan menjaga akuntabilitas penggunaan BOSP dengan proses pelaporan yang lebih diperketat,” ujarnya.

Iwan menambahkan, dukungan teknologi memudahkan satuan pendidikan dalam menyusun anggaran sekolah sesuai dengan kebutuhan. Ia berharap penerima manfaat BOSP dapat menggunakan dana tersebut dengan tepat sesaran dan menjaga akuntabilitas dalam pelaporannya.

DOKUMENTASI POLDA SUMUT

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan operasi tangkap tangan terhadap tiga kepala sekolah yang mengutip uang setoran dana bantuan operasional sekolah dari para kepala sekolah SD negeri se-Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Kamis (9/5/2019).

“Kita semua memiliki komitmen yang sama untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas, inklusif, adil, dan merata, untuk mewujudkan mimpi-mimpi terbaik generasi Indonesia di masa mendatang,” ucapnya.

Untuk tahun ini, Kemendikbudristek telah menetapkan 419.218 satuan pendidikan penerima BOSP dengan total anggaran Rp 57 triliun. Terdapat tiga kelompok penyaluran, yaitu BOS untuk jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB (sekolah luar biasa), BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan untuk PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar).

Sekretaris Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek Praptono menuturkan, hingga 17 Januari, penyaluran BOSP 2024 baru mencapai 40 persen. Penyalurannya masih berlangsung dan ditargetkan mencapai 96 persen pada akhir Januari.

“Kami yakin (target) ini terealisasi. Saat ini posisi penyalurannya ada di KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) sehingga tinggal bergantung dari kecepatan kerja para penyalur di KPPN ke rekening satuan pendidikan,” katanya.

TANGKAPAN LAYAR

Tangkapan layar terkait dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang dipaparkan Sekretaris Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek Praptono dalam 'Peluncuran Penyaluran Dana BOSP 2024' yang digelar secara daring, Rabu (17/1/2024).

Identifikasi masalah

Pemanfaatan teknologi dibutuhkan untuk mengelola dana BOSP. Namun, masih terdapat sejumlah sekolah yang belum login atau memanfaatkan aplikasi Rapor Pendidikan, ARKAS, dan SIPLah. Padahal, aplikasi ini sangat membantu dalam menyusun perencanaan sekolah.

“Cobalah mempelajari Rapor Pendidikan yang sudah dianalisis berdasarkan Asesmen Nasional di satuan pendidikan. Mulailah di sana untuk bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dengan indikator yang ditampilkan dalam profil pendidikan,” ujar Praptono.

Ia menyebutkan, 73,93 persen satuan pendidikan sudah login atau memanfaatkan Rapor Pendidikan. Aplikasi ini menjadi sumber informasi dalam menyusun perencanaan berbasis data bagi sekolah dan pemda.

Baca juga: Manfaatkan BOS Kinerja untuk Mengembangkan Potensi Siswa

KOMPAS/PRIYOMBODO

Wirda, guru honorer sejak tahun 2017 mengajar siswa kelas 1 di SD Negeri Larangan Selatan 02, Larangan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (13/2/2020).

Sementara penggunaan ARKAS sudah mencapai 90,68 persen. Adapun pemanfaatan aplikasi SIPLah baru mencapai 62,45 persen. Padahal, penggunaan SIPLah sangat berguna karena sudah terintegrasi dengan sistem pelaporan dan perpajakan yang terkait pembelanjaan dana BOSP.

“Target kami seluruh dana pendidikan yang menggunakan BOSP ini untuk pembelanjaannya bisa memanfaatkan SIPLah,” ujarnya.

Kepala SMP Negeri 1 Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Ignasius Ghele Radja, menyambut baik percepatan penyaluran dana BOSP tersebut. Ia mengatakan, kebijakan itu mendukung sekolah untuk menjalankan kegiatan sesuai program yang telah direncanakan berdasarkan hasil identifikasi di Rapor Pendidikan.