Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri melakukan perjalanan dengan menggunakan helikopter pada Juni 2020. Pimpinan lembaga antirasuah itu diduga menerima gratifikasi berupa potongan harga sewa helikopter.
Setidaknya Rp 10,4 miliar diterima Stepanus Robin, penyidik KPK, dari lima orang yang beperkara di KPK. Sebagian dari uang itu, sekitar Rp 8,8 miliar, diberikan kepada seorang pengacara bernama Maskur Husain.
Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI akan bekerja sama dengan KPK untuk menangani kasus tersebut. Kemarin, Menko Polhukam Mahfud MD beserta satgas berkunjung ke KPK untuk meminta sejumlah dokumen.
Dibanding profesi lain, pengusaha menjadi pelaku korupsi terbanyak yang dijerat KPK. Suap dan gratifikasi menjadi modus korupsi paling sering dilakukan. Untuk itu, KPK mengajak dunia usaha untuk memerangi korupsi.
KPK hingga Selasa ini belum juga meminta keterangan Azis Syamsuddin terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus suap ke penyidik KPK. MKD pun belum menindaklanjuti laporan etik terhadap Azis karena masih reses.
Wali Kota Tanjung Balai, Sumut, M Syahrial, tersangka kasus dugaan penyuapan terhadap penyidik KPK, disebut berupaya berkomunikasi dengan salah satu komisioner KPK. Dewan Pengawas KPK didorong mendalami informasi ini.
Ketua KPK Firli Bahuri menyebut Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin memerintahkan ajudannya menelepon penyidik KPK Stepanus untuk datang ke rumah dinasnya. Azis memperkenalkan Wali Kota Tanjung Balai Syahrial pada Stepanus.
Penyidik KPK terus mendalami kasus dugaan gratifikasi di Pemkot Batu periode 2011-2017. Seusai penggeledahan secara maraton dan memeriksa sejumlah saksi beberapa waktu lalu, kini mereka kembali memanggil Dewanti Rumpoko.
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menjalani pemeriksaan perdana pasca jadi tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi sejumlah proyek infrastruktur di Sulsel. Ia diperiksa bersama seorang swasta dan Sekdis PU Sulsel.
Joko Tjandra, terdakwa kasus dugaan suap pengurusan fatwa bebas MA dan penghapusan namanya dari daftar pencarian orang di sistem imigrasi, dituntut empat tahun penjara.