Penyidik KPK terus mendalami kasus dugaan gratifikasi di Pemkot Batu periode 2011-2017. Seusai penggeledahan secara maraton dan memeriksa sejumlah saksi beberapa waktu lalu, kini mereka kembali memanggil Dewanti Rumpoko.
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menjalani pemeriksaan perdana pasca jadi tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi sejumlah proyek infrastruktur di Sulsel. Ia diperiksa bersama seorang swasta dan Sekdis PU Sulsel.
Joko Tjandra, terdakwa kasus dugaan suap pengurusan fatwa bebas MA dan penghapusan namanya dari daftar pencarian orang di sistem imigrasi, dituntut empat tahun penjara.
Bekas Sekretaris MA, Nurhadi, dituntut 12 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider penjara 6 bulan. Menantunya, Rezky, dituntut 11 tahun penjara, denda Rp 1 miliar. Keduanya pun dituntut mengembalikan kerugian negara.
Kasus dugaan suap proyek infrastruktur yang menjerat Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menunjukkan sistem pengadaan barang dan jasa bermasalah. Perbaikan sistem, khususnya transparansi lewat e-katalog, mendesak dilakukan.
Sikap antikorupsi, kepantasan, dan kepatutan perlu menjadi budaya yang dikembangkan di lingkungan birokrasi dan pemerintahan. Komitmen akan nilai-nilai itu salah satunya diwujudkan dengan melaporkan gratifikasi.
KPK mengingatkan pemerintah daerah di Sumatera Utara untuk menghindari pemerasan, suap, dan gratifikasi dalam pelayanan publik. Hanya tujuh pemerintah daerah di Sumut yang memiliki kepatuhan tinggi
KPK menyita dokumen terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi di Pemerintah Kota Batu periode 2011-2017. Dokumen tersebut disita dari sejumlah saksi.
Penyidik KPK menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen terkait dengan kegiatan proyek-proyek pekerjaan dan dokumen perizinan-perizinan tempat wisata pada Dinas Pariwisata Kota Batu selama kurun waktu 2011-2017.
Terdakwa kasus dugaan gratifikasi terkait status pencarian orang terhadap terpidana Joko Tommy divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Vonis itu lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa.