logo Kompas.id
RisetGerak Senyap Upaya Pengesahan ...

Gerak Senyap Upaya Pengesahan RKUHP

RKUHP yang sempat mendulang kecaman dari publik pada 2019 kini tinggal selangkah lagi disahkan. Di tengah gerak senyap pemerintah dan DPR, RKUHP masih mengandung banyak persoalan.

Oleh
Rangga Eka Sakti
· 1 menit baca
Masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi berunjuk rasa, Senin (16/9/2019), di depan gerbang Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Mereka menolak pengesahan RKUHP.
KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi berunjuk rasa, Senin (16/9/2019), di depan gerbang Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Mereka menolak pengesahan RKUHP.

Pemerintah dan DPR mempercepat pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP. Meski pemerintah dan DPR telah sepakat, RKUHP nyatanya masih meninggalkan berbagai persoalan yang sebelumnya memantik penolakan besar-besaran dari masyarakat.

Belum hilang dari ingatan bagaimana besarnya penolakan publik terhadap RKUHP pada 2019. Saat itu, kesepakatan antara DPR dan pemerintah soal RKUHP dalam rapat tertutup memancing aksi demonstrasi besar-besaran dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat di depan Gedung MPR/DPR. Untungnya, Presiden Joko Widodo masih mau mendengarkan permintaan masyarakat dan meminta agar pengesahan RKUHP ditunda.

Editor:
YOHAN WAHYU
Bagikan