Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Institute
Baru
Beranda
Polhuk
Pemilu
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Multimedia
Tutur Visual
Infografik
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Siaran Langsung
Lainnya
#hukum pidana
Bagikan
Ganti Rugi Korban Kejahatan
Penyelesaian perkara tindak pidana yang menimbulkan kerugian korban sudah waktunya dilakukan dengan pendekatan interdisipliner, yaitu antara kombinasi hukum acara pidana dan hukum acara perdata secara hibrida.
Artikel Opini
路
Ambiguitas Politik Kriminal Cipta Kerja Pasca Putusan MK
Putusan MK terhadap UU Cipta Kerja hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya di masyarakat. Pemerintah perlu menerbitkan perppu yang menangguhkan UU Cipta Kerja selama proses perbaikan.
Artikel Opini
路
Jampidsus Perintahkan Jaksa untuk Banding atas Vonis Nihil Terdakwa Asabri
Jampidsus Kejagung memerintahkan jaksa melakukan upaya hukum banding atas putusan majelis hakim yang memvonis pidana nihil terhadap Heru Hidayat, terdakwa korupsi PT Asabri. Putusan hakim dinilai melukai rasa keadilan.
Politik & Hukum
路
Bebas Akses
Rachel Vennya, Bahkan Sopan di Sidang Pun Berakhir Pergunjingan
Netizen tidak terima dengan sanksi ringan terhadap Rachel Vennya. Mereka sengaja menaruh komentar provokatif dan menyerang yang didefinisikan sebagai sentimen yang disebut "internet troll".
Metropolitan
路
Saatnya Beranjak dari Era Hukum Pidana Hammurabi
Praktik pemidanaan di Indonesia tak ubahnya dengan Piagam Hammurabi, hukum tertulis pertama di dunia, yakni pemidanaan dengan semangat balas dendam. Dampaknya, terjadi kelebihan penghuni di lembaga pemasyarakatan.聽
Politik & Hukum
路
Kurangi Beban Lapas, Penegak Hukum Didorong Optimalkan Rehabilitasi Pencandu Narkotika
Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia dengan kapasitas 135.561 harus menampung 266.063 tahanan dan narapidana per 9 September lalu. Sebanyak 136.030 atau 51 persen di antaranya merupakan narapidana narkotika.
Politik & Hukum
路
Pemerintah Diminta Mencabut Pasal Diskriminatif terhadap Advokat di RKUHP
Peradi meminta pemerintah mengeluarkan ketentuan Pasal 282 dari RKUHP. Peradi menyadari ada advokat yang berbuat curang terhadap kliennya dan perlu diberi sanksi. Namun, sanksi pidana di pasal itu dinilai tidak tepat.
Politik & Hukum
路
Bebas Akses
Konsultasi Hukum: Advokat Membela "Mafia Tanah"
Advokat melaksanakan tugas melakukan pembelaan terhadap seseorang agar yang didakwakan dapat dikoreksi, sehingga tidak terjadi pemberian putusan bersalah oleh pengadilan, tanpa prosedur yang benar dan tanpa cukup bukti.
Politik & Hukum
路
Menanti Bukti Suara Rakyat Tak Sekadar Pelengkap dalam Pembahasan RKUHP
Pemerintah dan DPR telah sepakat membahas kembali RKUHP pada 2021 ini. Kedua lembaga pembuat UU itu berjanji membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik dalam pembahasan RKUHP.
Politik & Hukum
路
Diskusi Publik RKUHP Diagendakan DPR untuk Serap Masukan
Untuk membahas Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), DPR akan mengadakan sejumlah diskusi publik di mana DPR akan lebih banyak mendengar kecuali ditanya atau perlu klarifikasi.聽
Politik & Hukum
路
Lihat Lainnya