Putusan MK terhadap UU Cipta Kerja hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya di masyarakat. Pemerintah perlu menerbitkan perppu yang menangguhkan UU Cipta Kerja selama proses perbaikan.

Jampidsus Kejagung memerintahkan jaksa melakukan upaya hukum banding atas putusan majelis hakim yang memvonis pidana nihil terhadap Heru Hidayat, terdakwa korupsi PT Asabri. Putusan hakim dinilai melukai rasa keadilan.

Netizen tidak terima dengan sanksi ringan terhadap Rachel Vennya. Mereka sengaja menaruh komentar provokatif dan menyerang yang didefinisikan sebagai sentimen yang disebut "internet troll".

Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia dengan kapasitas 135.561 harus menampung 266.063 tahanan dan narapidana per 9 September lalu. Sebanyak 136.030 atau 51 persen di antaranya merupakan narapidana narkotika.

Peradi meminta pemerintah mengeluarkan ketentuan Pasal 282 dari RKUHP. Peradi menyadari ada advokat yang berbuat curang terhadap kliennya dan perlu diberi sanksi. Namun, sanksi pidana di pasal itu dinilai tidak tepat.

Advokat melaksanakan tugas melakukan pembelaan terhadap seseorang agar yang didakwakan dapat dikoreksi, sehingga tidak terjadi pemberian putusan bersalah oleh pengadilan, tanpa prosedur yang benar dan tanpa cukup bukti.

Pemerintah dan DPR telah sepakat membahas kembali RKUHP pada 2021 ini. Kedua lembaga pembuat UU itu berjanji membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik dalam pembahasan RKUHP.