Kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, Banten, tak hanya menyibak kompleksitas permasalahan manajemen pemasyarakatan, tetapi juga sistem peradilan di Tanah Air.

Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang menyinggung soal pentingnya kritik sebagai bagian dari demokrasi dinilai tak selaras dengan realita di lapangan. Sejumlah tindakan aparat dinilai mengoyak iklim demokrasi.

Peradi meminta pemerintah mengeluarkan ketentuan Pasal 282 dari RKUHP. Peradi menyadari ada advokat yang berbuat curang terhadap kliennya dan perlu diberi sanksi. Namun, sanksi pidana di pasal itu dinilai tidak tepat.

Pengaturan terkait aborsi yang kerap menimbulkan kriminalisasi terhadap korban perkosaan yang hamil coba dibenahi melalui revisi KUHP. Sekalipun direspons positif sejumlah kalangan, sejumlah problem belum terjawab.

Draf lama RKUHP dianggap memperkuat stigma disabilitas. Draf itu pun dinilai meningkatkan kerentanan penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum dan belum bisa membaca kondisi spesial kalangan disabilitas. 

Pemerintah dan DPR telah sepakat membahas kembali RKUHP pada 2021 ini. Kedua lembaga pembuat UU itu berjanji membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik dalam pembahasan RKUHP.

Untuk membahas Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), DPR akan mengadakan sejumlah diskusi publik di mana DPR akan lebih banyak mendengar kecuali ditanya atau perlu klarifikasi.