Persoalan partisipasi masyarakat belum dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam pembentukan undang-undang. Uji formil di Mahkamah Konstitusi pun sering kali hanya menjadi semacam uji ”checklist” yang tak mengubah apa pun.

Belum satu bulan setelah disetujui disahkan sebagai undang-undang, KUHP baru diuji konstitusionalitas pasal-pasalnya di MK. Pasal 433, salah satunya yang diuji, antara lain mengatur pidana untuk penyerangan kehormatan.

Sejumlah ketentuan dalam KUHP dikhawatirkan menjadi langkah mundur penegakan hukum lingkungan. Selain mengancam kelestarian alam dan lingkungan hidup, sejumlah pasal berpotensi mengkriminalisasi para pejuang lingkungan.

Jangan-jangan semua itu hanya akal-akalan untuk mengingkari hak publik untuk tahu segala-segalanya di tengah dunia yang sangat terbuka sekarang. Betapa repot kalau orang, apalagi rakyat tahu semua hal.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, pada Senin (12/12/2022) menyebut substansi KUHP yang baru perlu dipahami semua pihak karena di dalamnya termuat penjelasan pasal tertentu.

Pengaturan yang bersifat khusus terkait pelanggaran HAM tetap mengacu pada UU Pengadilan HAM. Namun, ketentuan pidananya mengacu pada KUHP baru.

Pemerintah menjelaskan soal KUHP baru kepada media asing. Pemerintah juga memanggil perwakilan PBB di Indonesia yang sebelumnya mengkritik sejumlah pasal dalam KUHP.

Dalam KUHP baru, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi menjadi lebih ringan. Ini memperburuk situasi penegakan hukum terhadap koruptor setelah remisi koruptor yang tidak ketat lagi.