Unjuk rasa akhir September 2019 bisa jadi sudah dilupakan pembentuk undang-undang. RUU Minerba, satu dari sejumlah RUU kontroversial yang ditolak publik kala itu, begitu mudah disahkan. Kritik publik diabaikan.

DPR diminta menunda pembahasan semua RUU pada masa sidang kali ini. Para wakil rakyat tersebut diharapkan lebih fokus pada tugas pengawasan dan pengganggaran yang lebih dibutuhkan warga di masa pandemi Covid-19.

DPR perlu berbela rasa kepada rakyat yang mengantarkan mereka ke Senayan, yang kini tengah menghadapi wabah Covid-19. DPR perlu menunda pembahasan sejumlah RUU, seperti RUU Cipta Kerja, RKUHP, dan RUU MK.

Pandemi Covid-19 di Indonesia masih terus menjadi, tetapi perhatian bangsa ini masih terbagi. DPR dan Pemerintah, misalnya, masih berencana meneruskan pembahasan rancangan undang-undang yang bisa menguras energi publik.

Komnas HAM meminta DPR dan Presiden menunda pembahasan dan pengesahan RKUHP. Masyarakat sipil juga menyuarakan hal sama terkait RKUHP dan RUU Pemasyarakatan.

Pasal-pasal bermasalah dan kontroversial dalam RKUHP dan RUU Pemasyarakatan masih perlu dibahas kembali secara mendalam oleh Komisi III DPR. DPR didorong tak membahas dua RUU itu di tengah pandemi Covid-19.

Saat seluruh sumber daya bangsa fokus mengatasi pandemi Covid-19, akan sulit mencermati pembahasan RKUHP, publik terutama. Padahal, partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang sangat penting.

Masyarakat sedang tertekan karena pandemi. Saatnya DPR berbela rasa dengan fokus bekerja membantu untuk mengatasi Covid-19 dan menunda pembahasan RUU problematik.

Kerja legislasi DPR sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan rakyat saat ini yang tengah menghadapi wabah Covid-19. Daripada membahas RUU Cipta Kerja, RKUHP, atau RUU Pemasyarakatan, DPR bisa mulai membahas RUU BNPB.

Desakan agar DPR menunda pembahasan sejumlah RUU bermasalah di tengah pandemi Covid-19 kian menguat. Kenegarawanan DPR diuji.