Ketika demokrasi stagnan seperti saat ini, tiga periode kekuasaan berpotensi membuka pintu semakin terbajaknya demokrasi untuk kepentingan segelintir orang dan berpotensi memacetkan regenerasi kekuasaan.

Koalisi Serius Revisi UU ITE menemui Menko Polhukam Mahfud MD. Selain berdiskusi mengenai revisi UU ITE, koalisi juga menyerahkan kertas rekomendasi kepada Mahfud.

Kita baru di ujung paruh pertama 2021, wacana Pilpres 2024 sudah menguat. Di tengah pandemi yang memunculkan bervariasi keresahan sosial, kita disuguhi berita politik dangkal, temporal, dan jauh dari pergumulan rakyat.

Rumusan pasal yang dibuat pemerintah masih membuka ruang tafsir yang luas sehingga sifat ”karet” pada pasal tersebut masih ada. Selain itu, belum terlihat adanya penguatan terhadap pendekatan keadilan restoratif.

Komisioner Dewan HAM PBB, Michele Bachelet, mendesak komunitas global untuk memberi tekanan bersama pada junta di Myanmar. Sejauh ini junta militer di Myanmar belum tergerak mengimplementasikan 5 butir konsensus ASEAN.

ASEAN gagap menghadapi junta militer yang kudetanya per 1 Februari lalu menghasilkan krisis keamanan berkepanjangan bagi rakyat Myanmar. ASEAN tak bisa berbuat banyak atas sikap junta yang tidak menjalankan konsensus.

Banyak sekali upaya-upaya kompleks yang masih perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia, khususnya pemerintah, untuk mengatasi berbagai kendala sosial budaya dalam pengamalan Pancasila.

Kebijakan Beijing terhadap Myanmar tidak akan terpengaruh perubahan di Myanmar. ASEAN menyebut bantuan China untuk menyelesaikan krisis Myanmar akan sangat dihargai.

Waktu berlalu. Publik meyakini Presiden Jokowi memahami demokrasi adalah mendengar rakyat dan melaksanakan kehendak rakyat.

Toleransi di Indonesia masih tergolong rendah jika mengacu indeks toleransi dunia. Salah satu indikator yang menjadi pekerjaan rumah adalah bahwa toleransi juga menjadi ukuran pelaksanaan demokrasi di sebuah negara.