Padahal, di negara hukum, prinsip ”due process of law” atau proses hukum yang baik, benar, dan adil tidak hanya diterapkan saat penegakan hukum, tetapi juga pembuatan hukum.

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan 36 persen responden memersepsikan Indonesia kini menjadi kurang demokratis. Perlu respons yang tepat dari para pengambil kebijakan untuk mengatasi hal itu.

Badan Pengawas Pemilu merekomendasikan diskualifikasi untuk enam paslon petahana di Pilkada 2020 tingkat Kabupaten/kota.

Masyarakat sipil menilai Indonesia menghadapi tantangan kualitas demokrasi, terutama terkait kebebasan berpendapat. Adapun pemerintah menyatakan tak menghalangi masyarakat berpendapat.

Desain penegakan hukum dalam setahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Amin dinilai belum terlihat jelas. ”Politik hukumnya belum ada, sebenarnya hukum mau dibawa ke mana tidak tahu,” kata Zainal Arifin Mochtar.

Generasi milenial di Eropa, Amerika Utara, Afrika, dan Australia kecewa dengan praktik demokrasi. Alasan utamanya adalah kesenjangan kesejahteraan. Mereka juga peduli pada praktik pemberantasan korupsi dan pengangguran.

Kebebasan berinternet di Indonesia menurun. Serangan terhadap aktivis dan pemblokiran internet serta peretasan terhadap pers menjadi faktor yang berkontribusi pada penurunan kebebasan internet di Indonesia.

Perlu komitmen segenap pemangku kepentingan, terutama pembentuk UU, DPR dan pemerintah, untuk menjadikan reformasi sistem pemilu, pilkada, dan parpol sebagai pilihan strategi baru pencegahan korupsi.

Menginjak usia ke-56, Partai Golkar akan melanjutkan regenerasi di internal partai. Sebab, untuk dapat terus berkesinambungan, partai harus bertumbuh dan mengorganisasikan kader-kader yang lebih muda.

Hasil jajak pendapat melalui telepon oleh Litbang ”Kompas” menunjukkan kebebasan berpendapat menjadi persoalan yang paling mendesak untuk diselesaikan. Hal ini diduga imbas dari adanya pelemahan terhadap suara kritis