Perkembangan pers kian dinamis akibat kemajuan teknologi informasi, begitu pula persoalan bangsa. Namun demikian, diharapkan Indonesia tetap bersatu meski diwarnai perbedaan pandangan, salah satunya lewat peran pers.

Jika memang sistem pemerintahan dan demokrasi kita benar-benar berjalan dengan baik dan sedang menuju ke arah yang benar, seharusnya masyarakat tidak perlu membuat utas/petisi untuk berbicara kepada pembuat kebijakan.

Pengangkatan 57 kepala daerah sejauh ini tidak mengindahkan prinsip demokrasi tentang kedaulatan rakyat, ketentuan hukum tentang pemilihan pejabat publik, serta kepatutan, fatsun politik, dan etika publik.

Jantung masalah antagonisme yang semakin tajam antara elite dan rakyat saat ini bukanlah pertama-tama terletak pada kebijakan, melainkan pada imajinasi visioner negara atas rakyatnya.

Sejak era 1970-an, demokrasi cenderung berkembang ke model ”audience democracy”, demokrasi pemirsa. Rakyat dipandang sebagai konsumen politik bagi produk politik yang dihasilkan oleh para elite dan konsultan politik.

Dalam sejarah, tak banyak capaian iptek yang memiliki deliberasi sedahsyat teknologi digital. Namun, digitalisasi dalam demokrasi berwatak paradoksal. Hal ini perlu jadi perhatian bersama, terutama menjelang Pemilu 2014.

RKUHP menuai banyak kritik, terutama terkait banyaknya ancaman pidana dalam kaitan hak menyatakan pendapat, khususnya terhadap negara dan aparatnya. Perlu terobosan mencari perspektif baru, semisal perspektif perdata.