Sejak 2017, pemerintah menerapkan moratorium terhadap terpidana mati. Sejauh ini eksekusi mati terakhir dilaksanakan pada 2016. Namun, catatan Kontras, setidaknya 35 vonis hukuman mati tetap dijalankan setahun terakhir.

Perundungan pada dasarnya merupakan kejahatan kekerasan. Rasa terintimidasi dan ketakutan yang dialami korban merupakan ancaman terhadap keselamatan korban dan memenuhi prinsip dampak kerugian bagi korban kejahatan.

Pemerintah dan DPR telah sepakat membahas kembali RKUHP pada 2021 ini. Kedua lembaga pembuat UU itu berjanji membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik dalam pembahasan RKUHP.

Untuk membahas Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), DPR akan mengadakan sejumlah diskusi publik di mana DPR akan lebih banyak mendengar kecuali ditanya atau perlu klarifikasi. 

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk membahas kembali Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah disahkan, KUHP diharapkan bisa menjadi utama dalam perumusan delik ataupun ancaman pidana.

Wakil Ketua Internal Komisi Nasional HAM Munafrizal Manan mengatakan beberapa pasal di RKUHP yang disosialisasikan oleh pemerintah dinilai berpotensi melanggar HAM. Diharapkan ada keterbukaan dalam pembahasannya.

Meskipun pemerintah telah tetapkan 14 isu krusial dalam sosialisasi RKUHP, kalangan DPR menilai tak cukup untuk serap aspirasi publik. Pasalnya, masih ada sejumlah isu krusial di luar 14 isu tersebut seperti hukum adat.