Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk membatalkan pasal-pasal yang mengatur penyerangan kehormatan presiden dan wakil presiden dalam KUHP.

Perbaikan hukum acara pidana mendesak dilakukan untuk mengakhiri perebutan kewenangan antarlembaga penegak hukum akibat konsep diferensiasi fungsional yang dianut dalam KUHAP yang berlaku saat ini.

Ancaman pidana yang seberat-beratnya diyakini akan berguna untuk menakut-nakuti sehingga orang tidak lagi korupsi.

Permohonan uji materi pasal penghinaan presiden/wakil presiden dan lembaga negara dalam KUHP akan didaftarkan ke MK, Senin (9/1). Permohonan uji materi ini jadi yang kedua pasca-KUHP baru diundangkan pada 2 Januari lalu.

Marxisme tak perlu dikeramatkan. Zaman emas marxisme sudah lewat sebagai ilham gerakan politik. Sebagai salah satu teori klasik, pokok-pokok wawasannya wajib dikenal siapa pun yang menekuni ilmu sosial-budaya.

Putusan kasasi MA memperkuat putusan PT Bandung yang menjatuhkan vonis mati kepada Herry Wiryawan, terdakwa kasus pemerkosaan 13 santriwati. Lantas bagaimana implementasi vonis itu setelah pengundangan KUHP yang baru?

KUHP yang terlalu pro-negara, selain akan memengaruhi situasi penegakan hukum di Indonesia, juga memengaruhi pola relasi di masyarakat demokrasi di Indonesia. Lalu bagaimana menjamin agar negara tak kehilangan kendali?

Bukan hanya media nasional, sejumlah media internasional juga membuat framing bahwa KUHP baru terlalu mengakomodasi arus konservatisme beragama dan mengancam kebebasan beragama.