Samuel Hutabarat, ayah Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat, menyatakan, keluarganya terpukul atas putusan MA yang meringankan hukuman Ferdy Sambo. Kepercayaan keluarga terhadap keadilan pun runtuh.

Ancaman kriminalisasi melalui sejumlah pasal dalam UU ITE, UU KUHP, hingga UU Penodaan Agama masih mengintai masyarakat sipil. Hal ini dianggap menurunkan kualitas demokrasi dan kian mengkhawatirkan.

Indonesia masih menerapkan ancaman pidana bagi pelaku pencemaran nama baik. Kita bisa belajar dari praktik peradilan di AS. Di negara ini, pencemaran nama baik hanya berlaku untuk sesorang dalam urusan privat.

Pemerintah tak menerima seluruh rekomendasi bagi pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia, salah satunya penghapusan hukuman mati. Namun, komitmen pembangunan negara tetap perlu didorong agar berperspektif HAM.

Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk membatalkan pasal-pasal yang mengatur penyerangan kehormatan presiden dan wakil presiden dalam KUHP.

Perbaikan hukum acara pidana mendesak dilakukan untuk mengakhiri perebutan kewenangan antarlembaga penegak hukum akibat konsep diferensiasi fungsional yang dianut dalam KUHAP yang berlaku saat ini.

Ancaman pidana yang seberat-beratnya diyakini akan berguna untuk menakut-nakuti sehingga orang tidak lagi korupsi.

Permohonan uji materi pasal penghinaan presiden/wakil presiden dan lembaga negara dalam KUHP akan didaftarkan ke MK, Senin (9/1). Permohonan uji materi ini jadi yang kedua pasca-KUHP baru diundangkan pada 2 Januari lalu.