Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Multimedia
Tutur Visual
Infografik
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
KUHP
Bagikan
MK Gelar Sidang Perdana Uji Materi Pasal Penghinaan Presiden di KUHP
Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk membatalkan pasal-pasal yang mengatur penyerangan kehormatan presiden dan wakil presiden dalam KUHP.
Politik & Hukum
路
Revisi KUHAP dan Kisah Perebutan Kewenangan yang Belum Usai
Perbaikan hukum acara pidana mendesak dilakukan untuk mengakhiri perebutan kewenangan antarlembaga penegak hukum akibat konsep diferensiasi fungsional yang dianut dalam KUHAP yang berlaku saat ini.
Politik & Hukum
路
Mahasiswa Minta Hukuman Mati untuk Koruptor Ditambahkan di KUHP
Ancaman pidana yang seberat-beratnya diyakini akan berguna untuk menakut-nakuti sehingga orang tidak lagi korupsi.
Politik & Hukum
路
Takut Dipidana Saat Mengkritik, Akademisi Gugat Pasal Penghinaan Presiden
Permohonan uji materi pasal penghinaan presiden/wakil presiden dan lembaga negara dalam KUHP akan didaftarkan ke MK, Senin (9/1). Permohonan uji materi ini jadi yang kedua pasca-KUHP baru diundangkan pada 2 Januari lalu.
Politik & Hukum
路
MARXISM
If the law is arranged arbitrarily and difficult to fight, the public will consume it without chewing, and then vomit it back up creatively into daily reality, according to each taste.
English
路
Iklan
Marxisme
Marxisme tak perlu dikeramatkan. Zaman emas marxisme sudah lewat sebagai ilham gerakan politik. Sebagai salah satu teori klasik, pokok-pokok wawasannya wajib dikenal siapa pun yang menekuni ilmu sosial-budaya.
Opini
路
Pidana Mati Pemerkosa 13 Santriwati dan Rezim KUHP Baru
Putusan kasasi MA memperkuat putusan PT Bandung yang menjatuhkan vonis mati kepada Herry Wiryawan, terdakwa kasus pemerkosaan 13 santriwati. Lantas bagaimana implementasi vonis itu setelah pengundangan KUHP yang baru?
Politik & Hukum
路
Perspektif Kriminologis Melihat KUHP Baru
KUHP yang terlalu pro-negara, selain akan memengaruhi situasi penegakan hukum di Indonesia, juga memengaruhi pola relasi di masyarakat demokrasi di Indonesia. Lalu bagaimana menjamin agar negara tak kehilangan kendali?
Opini
路
KUHP dan Kebebasan Beragama
Bukan hanya media nasional, sejumlah media internasional juga membuat framing bahwa KUHP baru terlalu mengakomodasi arus konservatisme beragama dan mengancam kebebasan beragama.
Opini
路
Pasal Penghinaan dalam KUHP Baru Diuji ke Mahkamah Konstitusi
Belum satu bulan setelah disetujui disahkan sebagai undang-undang, KUHP baru diuji konstitusionalitas pasal-pasalnya di MK. Pasal 433, salah satunya yang diuji, antara lain mengatur pidana untuk penyerangan kehormatan.
Politik & Hukum
路
Lihat Lainnya
Iklan