Agar Yang Mulia Tetap Prima Selama Tangani Sengketa Pemilu
MK menyiapkan layanan kesehatan hingga pijat agar hakim dan pegawai tetap fit saat sidang sengketa hasil Pemilu 2024.
Mengikuti sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU memiliki tantangan tersendiri. Sidang digelar dalam durasi yang lama, dimulai pukul 08.00 WIB dan baru berakhir paling cepat pukul 16.00 WIB. Tak jarang, sidang pun berlangsung hingga larut malam, sekitar pukul 21.00 WIB.
Berbeda dengan sidang-sidang sengketa pemilu presiden (pilpres) tahun sebelumnya, sidang kali ini terasa begitu serius karena lebih banyak diisi dengan pemaparan keterangan ahli.
Ruang sidang menjadi tempat adu ilmu, adu teori, juga adu argumentasi. Socrates, Aristoteles, Thomas Aquinas, Imanuel Kant, dan pemikir-pemikir lain turut dibawa-bawa. Akibatnya, sidang sedikit membosankan karena jarang diwarnai gelak tawa, tak seperti sidang sengketa pilpres sebelumnya saat banyak saksi dari daerah dihadirkan.
Dalam catatan Kompas, dari enam hari persidangan PHPU presiden (mulai 28 Maret hingga 4 April), suasana sidang baru agak “cerah” ketika Memed Alijaya hadir di persidangan. Saksi yang dihadirkan oleh tim hukum pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, membuat ruang sidang penuh senyum dan ruang media center ramai oleh tawa saat memarahi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo agar tak banyak tanya.
Baca juga: Hasil Akhir Pilpres Segera Diputus Delapan Hakim MK
Momen lain yang membuat suasana lebih cair adalah ketika Margarito Kamis menjadi ahli untuk tim capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Selebihnya adalah adu argumentasi di antara tim hukum, yang sedikit panas ketika Hotman Paris Hutapea (tim hukum Prabowo-Gibran) menyebut Bambang Widjojanto (tim hukum capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) ”ngeyel” yang kemudian dibalas kubu Bambang dengan menyebut Hotman sebagai ”hot man”.
Dalam suasana yang serius, menjadi wajar apabila banyak yang jatuh tertidur di ruang sidang. Sebut saja Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari yang sempat ditegur Ketua MK Suhartoyo, ”Pak Hasyim tidur, ya?”, atau ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja yang juga sempat terkena teguran yang sama.
Sebenarnya, banyak juga yang terlelap di ruang sidang, terutama para advokat yang duduk di kursi belakang. Ada momen di mana mereka sempat hilang kesadaran karena ”berjalan-jalan” ke dunia mimpi meski hanya beberapa saat. Mereka hanya beruntung karena tidak ditegur pimpinan sidang.
Baca juga: ”Perang” Advokat di MK, ”Bling-bling Lawyer” hingga Pembela HAM di YLBHI
Lantas, bagaimana dengan para hakim konsitusi?
Ketua MK Suhartoyo lebih banyak memandu jalannya persidangan meskipun beberapa kali berbagi dengan hakim konstitusi lainnya. Kompas sempat menanyakan tips agar tetap fit dan selalu konsentrasi kepada Suhartoyo melalui pesan singkat. Namun, Suhartoyo hanya mengucapkan terima kasih, tetapi tak berkenan memberikan jawaban lebih jauh.
Sementara hakim konstitusi Arief Hidayat saat ditanya bagaimana menjaga supaya tetap bisa fokus selama persidangan mengungkapkan, ”Saya juga ngantuk, tapi lha tugas negara, ya, dikuat-kuatkan.”
Adapun hakim konstitusi Enny Nurbaningsih saat ditanya beberapa waktu lalu mengungkapkan, dirinya mengonsumsi vitamin. Enny juga menyempatkan diri untuk berolahraga pada akhir pekan di sela-sela ketatnya waktu penanganan perkara PHPU.
Para hakim konstitusi sebenarnya bisa sedikit ”mencuri” waktu tidur singkat, khususnya saat sidang diskors satu jam untuk ishoma untuk sholat Dzuhur atapun menjelang Maghrib untuk berbuka puasa. Setiap hakim memiliki kamar tidur di ruangannya yang bisa dimanfaatkan untuk beristirahat ataupun menginap apabila sidang berlangsung hingga larut.
Baca juga: Anak-anak Advokat Kondang di Sengketa Pilpres, Bukan ”Kaleng-kaleng”
Di tengah berbagai kesibukan sidang serta membaca/mempelajari berkas perkara di luar jam sidang, menjaga agar hakim tetap sehat dan fit menjadi sebuah kewajiban. Sebab, Pasal 28 Ayat 1 UU MK mengatur, MK memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno MK dengan sembilan orang hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan tujuh hakim.
Saat ini, sidang sengketa Pilpres 2024 diadili oleh delapan hakim mengingat Anwar Usman dilarang ikut mengadili perkara tersebut oleh Majelis Kehormatan MK. Upaya untuk mempertahankan kuorum menjadi jauh lebih signifikan.
Baca juga: Ketua MK Anwar Usman Dijatuhi Sanksi Berat, Diberhentikan hingga Dilarang Mengadili
Dalam kaitannya dengan hal tersebut, MK sudah menyiapkan berbagai infrastruktur yang cukup lengkap untuk menjaga kesehatan para pengadil tersebut. MK memiliki klinik dengan dokter-dokter yang sudah merupakan pegawai MK, serta fisioterapis, yang siap menangani setiap keluhan hakim konstitusi. Peralatan untuk fisioterapi pun boleh dibilang cukup lengkap di klinik MK yang berada di Lantai 3 Gedung I MK, atau satu lantai di atas ruang sidang utama.
Tak hanya untuk hakim, klinik tersebut juga dapat dimanfaatkan semua pegawai. Bahkan, untuk memudahkan pegawai memeriksakan kesehatan selama masa PHPU, ada petugas kesehatan yang berjaga di lobi gedung MK, tempat registrasi perkara. Mereka bisa mengecek tensi serta meminta vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh selama proses PHPU berlangsung.
Di musim sengketa pemilu ini, memang tak cuma hakim yang bekerja ekstra. Pegawai pun bekerja sama kerasnya. Hari libur terpangkas, seperti misalnya pada libur Jumat Agung hingga Minggu Paskah, mereka tetap masuk kerja seperti biasa. Demikian pula nanti saat hari raya Idul Fitri, pegawai MK hanya libur satu hari pada hari-H Lebaran. Hari kedua Lebaran, mereka harus kembali ke kantor meski cuma setengah hari.
Suntik vitamin
Salah satu dokter di klinik MK, Vera Yunita, yang ditemui pekan lalu mengungkapkan, untuk menjaga kesehatan para hakim, pihaknya melakukan pemeriksaan rutin tiga kali dalam satu minggu. Petugas kesehatan akan mendatangi setiap hakim di ruangan kerjanya untuk mengecek tensi, juga memerika apabila ada keluhan kesehatan.
Di luar pemeriksaan rutin tersebut, para dokter juga siap untuk dipanggil sewaktu-waktu oleh para hakim jika memiliki keluhan kesehatan. ”Kita langsung datang,” kata Vera.
Selain pemeriksaan rutin, petugas medis MK juga menyediakan infus vitamin lengkap (vitamin C, B complex, dan lainnya). Namun, tidak semua hakim bersedia menggunakan infus vitamin tersebut. Ada yang memilih vitamin dalam bentuk kapsul untuk menjaga daya tahan tubuh mereka.
”Kita tidak memaksakan. Jadi, ada yang memilih mengonsumsi vitamin biasa. Tapi untuk hakim yang berkenan (menggunakan infus vitamin), itu diberikan dua minggu sekali atau seminggu sekali. Tergantung hakimnya,” ujar Vera.
Pemberian vitamin tersebut juga dilakukan pada hari-hari biasa atau saat MK tidak sedang menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Pada masa normal tersebut, pemberian vitamin tidak sesering saat PHPU, hanya sebulan sekali. Sementara pemeriksaan kesehatan dilakukan apabila dibutuhkan.
Tak cuma asupan vitamin, makanan untuk para hakim juga sangat diperhatikan. MK telah bekerja sama dengan RS Tarakan untuk mengatur menu sesuai kebutuhan gizi dan diet setiap hakim. ”Kita undang dokter dari RS Tarakan sebagai narasumber. Beliau kasih catatan-catatan untuk masing-masing hakim, berdasarkan kondisinya dan riwayat medisnya masing-masing,” katanya.
Dalam pantauan Vera, hingga kini semua hakim konstitusi yang mengadili sengketa pilpres berada dalam kondisi yang sehat.
Baca juga: Para Hakim Pemutus Sengketa Pemilu
Ia sempat menceritakan pengalamannya menjaga salah satu hakim yang tengah sakit (terkena demam berdarah dengue/DBD), tetapi yang bersangkutan harus melaksanakan tugasnya.
”Dulu pernah waktu ada hakim terkena DBD, sampai kita infus. Pas sidang diinfus. Kita tungguin. (waktu itu juga) sengketa pilpres. Jadi, kita stand by di belakang kursi hakim untuk menjaga kan infusnya goyang-goyang. Setelah sidang selesai, baru ke RS. Karena beliau benar-benar tidak mau (langsung ke RS), pingin menyelesaikan sidang dulu. Ya sudah kita infus di situ (ruang sidang),” kata Vera.
Kandungan berbahaya
Selain gizi, MK bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengecek makanan yang akan dikonsumsi oleh para hakim. BPOM akan mengambil sampel makanan tersebut untuk dites apakah mengandung zat-zat yang berbahaya atau tidak.
”Makanan dari luar dicek dulu, kadar arsennya berapa, macam-macam. Ada beberapa indikator (yang dilakukan pengetesan),” kata Vera.
Perlakuan keamanan makanan untuk hakim tersebut dilakukan selama masa penanganan sengketa pemilu kali ini. Petugas BPOM akan bekerja hingga tiga bulan ke depan untuk memastikan asupan yang dikonsumsi oleh para hakim tidak mengandung zat kimia yang berbahaya.
Menurut Vera, pihaknya pernah menemukan makanan hakim yang mengandung kadar boraks yang terlalu tinggi sehingga makanan tersebut tidak disajikan kepada hakim dan dibuang. Atau, apabila mengandung bahan kimia lain, seperti formalin, pihaknya akan memberitahukan kepada hakim yang bersangkutan.
Pijat
Layanan tambahan yang dipersiapkan untuk hakim (jika membutuhkan) ataupun pegawai adalah tukang pijat. Selama PHPU, ada sejumlah tukang pijat yang dikontrak oleh MK untuk melemaskan otot-otot yang kaku. Bagi pegawai laki-laki, fasilitas ruang pijat (ruangan pantry yang disulap dadakan menjadi tempat pijat) berada di gedung I dan untuk pegawai perempuan terdapat di gedung III.
Salah satu pemijat, Andi, mengungkapkan, pihaknya berada stand by di gedung MK sejak pukul 08.00 pagi hingga pukul 08.00 malam. Ada dua shift yang disiapkan untuk melayani para pegawai ataupun hakim jika memerlukan terapi pijat. Shift pertama mulai pukul 08.00 hingga 16.00 dan shift kedua dari pukul 12.00 hingga 20.00. ”Kami dikontrak selama tiga bulan selama sidang PHPU,” kata Radun, terapis pijat lainnya.
Baca juga: Hasil Pemilu 2024: Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran
Dalam satu hari, pihaknya tidak membatasi berapa banyak pegawai yang hendak dipijat. Namun, untuk satu pegawai, Radun mengungkapkan, dirinya membutuhkan setidaknya waktu 2 jam. Waktu tersebut. antara lain, satu jam untuk pijat, satu jam lagi untuk dirinya beristirahat. ”Untuk tarik napas dulu,” ucapnya.
Menurut Andi dan Radun, hingga saat ini belum ada permintaan pijat dari hakim.
Demikianlah, banyak upaya dilakukan untuk menjaga Yang Mulia beserta perangkat pendukungnya agar mampu menuntaskan tugas mengawal alih kepemimpinan negeri berpenduduk 270 juta ini. Di tangan mereka, legitimasi pemilu 14 Februari lalu ditentukan.