Ahli Kubu Prabowo Gibran, Margarito Kamis: Rezim Pilkada Berbeda dengan Pemilu

Putusan MK mendiskualifikasi calon Bupati Sabu Raijua pada Pilkada 2020 dinilai tidak dapat diterapkan untuk pilpres.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Delapan hakim konstitusi tanpa hakim konstitusi Anwar Usman hadir dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (1/4/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Margarito Kamis, ahli dari pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menilai rezim pemilihan umum berbeda dengan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengambil perspektif yang digunakan ketika memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU pilkada untuk diberlakukan pada pemeriksaan pemilihan presiden.

Menurut Margarito, rezim antara pemilu dan pilkada adalah dua hal yang berbeda. Dilihat dari sejarah, perdebatan mengenai pemilu dan pilkada tidak muncul secara bersamaan. Perdebatan tentang pilkada muncul pada tahun 2000, sedangkan pemilu lima kotak baru dimulai pada September 2023 oleh mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Slamet Effendy Yusuf.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

”Saya berpendapat pilkada tidak dapat disamakan dengan pemilu, dengan konsekuensi Mahkamah tidak bisa menyamakan, tidak bisa mengambil perspektif-perspektif pilkada atau tindakan-tindakan yang telah dilakukan untuk pilkada diberlakukan di pemeriksaan pemilu. Itu tidak bisa karena rezimnya berbeda,” kata Margarito dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Baca juga: Merunut Rekam Jejak Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres

Dengan demikian, katanya, putusan Mahkamah untuk mendiskualifikasi calon Bupati Sabu Raijua pada Pilkada 2020 tidak bisa diterapkan untuk pemilihan presiden. Tidak ada dasar hukum yang kuat untuk bisa memutuskan diskualifikasi kandidat di pilpres. Terlebih dasar hukum yang mengatur syarat calon yang diubah melalui putusan MK sudah langsung berlaku setelah diucapkan.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM)

Anggota DPR, Effendi Simbolon (kiri), dan pengamat hukum tata negara, Margarito Kamis, menjadi narasumber dalam Diskusi Forum Legislasi dengan tajuk ÒRUU Omnibus Law, Mana yang Prioritas, Mana yang di Pending? yang diselenggarakan di Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Sementara terkait pengangkatan penjabat kepala daerah, Margarito berpandangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak mengatur mengenai cara menentukan penjabat kepala daerah. UU No 10/2016 juga tidak mengatur bahwa Presiden harus menerbitkan peraturan pemerintah untuk menetapkan penjabat kepala daerah.

MK dalam Putusan Nomor 15/PUU-XX/2022, Putusan MK No 18/PUU-XX/2022, dan Putusan MK No 67/PUU-XX/2022 juga dianggap tidak memerintahkan pembentukan PP. Pembentukan aturan turunan hanya disinggung dalam pertimbangan, bukan amar putusan.

”Soalnya sekarang, di fakta jurnalistik yang saya temukan, ada persepsi seolah-olah pengangkatan penjabat-penjabat itu tidak sah karena tidak ada peraturan pemerintah. Padahal, undang-undang tidak memerintahkan pembentukan peraturan pemerintah,” tutur Margarito.

Baca juga: Presiden Sebut Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Berjalan Transparan

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat koordinasi pengarah dan pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Di fakta jurnalistik yang saya temukan, ada persepsi seolah-olah pengangkatan penjabat-penjabat itu tidak sah karena tidak ada peraturan pemerintah. Padahal, undang-undang tidak memerintahkan pembentukan peraturan pemerintah.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo memiliki diskresi untuk mengangkat siapa pun menjadi pj kepala daerah. Presiden memiliki doktrin implied power atau impliedauthority dalam menentukan penjabat kepala daerah. Namun, dalam perkembangannya, pemerintah tetap melibatkan partisipasi dewan perwakilan rakyat daerah untuk menentukan tiga kandidat penjabat kepala daerah untuk dipilih oleh presiden.

Baca juga: Ada Nuansa Kepentingan Politik pada Penunjukan Penjabat Gubernur

Begitu pula kewenangan untuk memberhentikan jika tindakan penjabat kepala derah dianggap bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan tujuan pengangkatannya. ”Salahkah? Tidak. Nepotistikkah tindakan pemberhentian itu? Tidak. Saya berpendapat tidak,” kata Margarito.

Namun, Ketua Majelis Pemeriksa Suhartoyo mengatakan, putusan MK merupakan satu kesatuan antara pertimbangan dan amar.