Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Multimedia
Tutur Visual
Infografik
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
penjabat kepala daerah
Bagikan
Tahun Berganti, Aturan Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Tak Juga Terwujud
Di tahun 2023, pemerintah akan menunjuk 170 penjabat kepala daerah. Namun, petunjuk teknis penunjukan penjabat kepala daerah, seperti diamanatkan Mahkamah Konstitusi dan ORI, masih belum juga diterbitkan pemerintah.
Politik & Hukum
路
Penjabat Kepala Daerah Diminta Geser Anggaran untuk Dukungan Pemilu 2024
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyarankan penjabat kepala daerah menggeser anggaran untuk anggaran dukungan Pemilu 2024. Hal ini bisa dilakukan dengan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.
Politik & Hukum
路
Semua Penjabat Kepala Daerah Belum Alokasikan Anggaran Pemilu 2024
Kemendagri mengingatkan anggaran dukungan untuk pemilu serentak tahun 2024 semestinya dialokasikan tahun 2023 dan 2024 agar tidak membebani APBD.
Politik & Hukum
路
Tanpa Beban Politik, Penjabat Kepala Daerah Bisa Bekerja Total
Di tahun politik, penjabat kepala daerah menghadapi persoalan menetapkan APBD secara efektif. Mereka akan bertarung dengan DPRD yang memiliki kehendak agar dana yang dialokasikan berkaitan dengan kepentingan politik.
Politik & Hukum
路
Hasil Evaluasi Penjabat Kepala Daerah Kurang Memuaskan
Kemendagri telah melakukan evaluasi terhadap 58 penjabat kepala daerah. Dari jumlah tersebut, satu penjabat kepala daerah diganti karena tidak memenuhi parameter dalam evaluasi.
Politik & Hukum
路
Iklan
Tiga Penjabat Gubernur Papua Diminta Persiapkan Pemilu Serentak 2024
Pemerintah sudah mendapatkan nama-nama yang akan mengisi posisi penjabat gubernur di tiga daerah otonom baru di Papua. Mereka telah melalui seleksi di tim penilai akhir (TPA) dan dilanjutkan dengan pelantikan.
Politik & Hukum
路
Rekomendasi Ombudsman Terkait Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dinanti
Berdasarkan Peraturan Ombudsman RI Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Investigasi atas Prakarsa Sendiri, seharusnya ORI memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait pengangkatan penjabat kepala daerah.
Politik & Hukum
路
Pemerintah Dinilai Melanggengkan Malaadministrasi dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah
Ombudsman RI menilai, pemerintah melanggengkan malaadministrasi karena terus mengangkat penjabat kepala daerah dengan mengabaikan tindakan korektif yang diminta Ombudsman dan putusan Mahkamah Konstitusi.
Politik & Hukum
路
Kemendagri Bersikukuh Pengangkatan Penjabat Sesuai Aturan
Ombudsman RI segera mengirimkan rekomendasi ke Presiden dan DPR terkait maladministrasi pengangkatan penjabat kepala daerah. Namun, Kemendagri bersikukuh tidak melakukan maladministrasi.
Politik & Hukum
路
Mendagri Abaikan ORI, Perludem Minta Rekomendasi Segera Dikirim ke Presiden
Rekomendasi seharusnya sudah dikirim sejak awal September lalu. Rekomendasi ke Presiden penting karena Mendagri mengabaikan permintaan tindakan koreksi akibat malaadministasi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah.
Politik & Hukum
路
Lihat Lainnya
Iklan