Di tahun 2023, pemerintah akan menunjuk 170 penjabat kepala daerah. Namun, petunjuk teknis penunjukan penjabat kepala daerah, seperti diamanatkan Mahkamah Konstitusi dan ORI, masih belum juga diterbitkan pemerintah.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyarankan penjabat kepala daerah menggeser anggaran untuk anggaran dukungan Pemilu 2024. Hal ini bisa dilakukan dengan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.

Kemendagri mengingatkan anggaran dukungan untuk pemilu serentak tahun 2024 semestinya dialokasikan tahun 2023 dan 2024 agar tidak membebani APBD.

Di tahun politik, penjabat kepala daerah menghadapi persoalan menetapkan APBD secara efektif. Mereka akan bertarung dengan DPRD yang memiliki kehendak agar dana yang dialokasikan berkaitan dengan kepentingan politik.

Pemerintah sudah mendapatkan nama-nama yang akan mengisi posisi penjabat gubernur di tiga daerah otonom baru di Papua. Mereka telah melalui seleksi di tim penilai akhir (TPA) dan dilanjutkan dengan pelantikan.

Berdasarkan Peraturan Ombudsman RI Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Investigasi atas Prakarsa Sendiri, seharusnya ORI memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait pengangkatan penjabat kepala daerah.

Ombudsman RI menilai, pemerintah melanggengkan malaadministrasi karena terus mengangkat penjabat kepala daerah dengan mengabaikan tindakan korektif yang diminta Ombudsman dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Ombudsman RI segera mengirimkan rekomendasi ke Presiden dan DPR terkait maladministrasi pengangkatan penjabat kepala daerah. Namun, Kemendagri bersikukuh tidak melakukan maladministrasi.