Pengangkatan penjabat kepala daerah telah mengangkangi sejumlah aturan dan putusan pengadilan yang seharusnya dijadikan pedoman. Pengabaian aturan merupakan satu bentuk kesewenang-wenangan.

Kementerian Dalam Negeri diminta segera menerbitkan peraturan teknis pengangkatan penjabat kepala daerah tanpa tunggu laporan akhir hasil pemeriksaan dan rekomendasi Ombudsman RI. Sementara pengangkatan sudah di depan.

Aturan teknis pengangkatan penjabat kepala daerah yang sedang dibuat Kemendagri diharapkan memuat ketentuan yang tegas dan jelas. Jangan sampai ketentuan dibuat multitafsir yang justru bisa timbulkan kontroversi.

Pemilihan penjabat Gubernur Aceh, yang akan memimpin Aceh selama dua setengah tahun, sangat krusial karena kompleksitas permasalahan di Aceh. Aceh butuh figur perekat untuk mencapai kata kemakmuran dan kesejahteraan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) melayangkan surat keberatan kepada Mendagri karena permintaan informasi mengenai dokumen aturan teknis dan proses pengisian posisi penjabat kepala daerah diabaikan.

Sikap Kemendagri yang mempertimbangkan penerbitan aturan teknis agar penunjukan penjabat kepala daerah demokratis dan transparan, diapresiasi. Bisa menangkal tudingan pemerintah berpolitik dalam penunjukan penjabat.

Penjabat Bupati Banggai Kepulauan Dahri Saleh mundur setelah dilantik. Ini menambah banyak problem dalam penunjukan penjabat kepala daerah. Sejumlah LSM pun mengadukan dugaan malaadministrasi ke Ombudsman RI.