Penentuan Cawapres Kian Kompleks

Hampir setiap partai politik dalam tiga koalisi untuk Pemilihan Presiden 2024 mengusulkan nama bakal calon wakil presiden. Bahkan, ada sejumlah nama yang dipertimbangkan oleh dua koalisi berbeda.

KOMPAS

Foto sejumlah figur potensial cawapres

JAKARTA, KOMPAS - Perubahan peta koalisi partai politik untuk Pemilihan Presiden 2024 dinilai bakal memperpanjang waktu penentuan bakal calon wakil presiden. Bahkan, keputusan terkait hal itu diperkirakan baru akan diambil menjelang pendaftaran bakal calon presiden-bakal calon wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum, Oktober mendatang. Hal-hal seperti pembagian kekuasaan, dukungan logistik, dinamika di poros koalisi lain, tingkat elektabilitas dan kecocokan, serta preferensi dukungan Presiden Joko Widodo akan menjadi pertimbangan dalam penentuan bakal calon wakil presiden.

Sementara itu, di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/8/2023), Presiden Joko Widodo menyerahkan keputusan soal koalisi untuk Pilpres 2024 kepada partai politik (parpol) karena hal itu merupakan kewenangan parpol. Presiden menyampaikan hal itu saat menyikapi bergabungnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang terdiri dari Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Keputusan Partai Golkar dan PAN ini disertai dukungan kepada bakal capres Gerindra, Prabowo Subianto.

Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Firman Noor, Senin, melihat, koalisi parpol bakal menghadapi kerumitan dalam penetapan bakal cawapres. Pasalnya, dalam tiga koalisi yang sekarang ada, setiap parpol yang ada di dalamnya mengusulkan nama bakal cawapres.

Di samping KKIR, sudah ada koalisi parpol pengusung bakal capres yang lain. Mereka adalah koalisi PDI-P, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hanura, dan Perindo yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres serta Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung bakal capres Anies Baswedan.

Baca juga: KIB, Gagah di Awal Tercerai-berai Kemudian

KOMPAS/INGKI RINALDI

Firman Noor

Sejumlah faktor, kata Firman, diperkirakan dipertimbangkan saat menentukan bakal cawapres, Faktor itu, misalnya, pembagian kekuasaan pascapilpres, baik di eksekutif maupun parlemen. Persoalan logistik yang mendukung pemenangan sekaligus kompensasi politik juga akan diperhitungkan. Dinamika yang terjadi di koalisi lain dan preferensi dukungan dari Presiden Jokowi juga bakal menjadi faktor yang dipertimbangkan, terutama oleh KKIR dan koalisi pengusung Ganjar. Hal ini karena Jokowi masih memiliki kekuatan untuk membantu pemenangan di Pilpres 2024.

Baca juga: Ganjar, Prabowo, dan Intensi Presiden Jokowi untuk Jadi ”King Maker”

Dalam konteks ini, kata Firman, masih butuh waktu untuk menentukan bakal cawapres. Apalagi, di KKIR, negosiasi baru akan dimulai seiring dengan masuknya dua anggota baru. Ia memprediksi keputusan soal bakal cawapres baru dibuat menjelang dimulainya pendaftaran capres dan cawapres, Oktober mendatang.

Irisan bakal cawapres

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, menyampaikan, bakal cawapres pendamping Prabowo akan dibahas bersama dengan partai lain di koalisi. ”Kemarin baru kami buat kerja sama di mana keputusan strategis, dibicarakan ketua umum empat partai,” tambahnya.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membenarkan. Namun, PAN akan tetap mengusulkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo.

TIM MEDIA GERINDRA

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mengemudikan kendaraan taktis di gudang amunisi milik PT Pindad (Persero), di Malang, Jawa Timur, Senin (24/7/2023). Presiden Joko Widodo bersama Ny Iriana Jokowi, dan Menteri BUMN Erick Thohir, menjadi penumpangnya.

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto pun tak memungkiri penetapan bakal cawapres di KKIR bakal alot. Di sisi lain, adanya usulan nama dari setiap parpol di koalisi memberikan banyak pilihan calon pemimpin untuk ditawarkan kepada rakyat. Adapun Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, partainya tetap mengusulkan Muhaimin Iskandar menjadi peserta Pilpres 2024.

Baca juga: Erick Thohir, Gagasan Keberlanjutan Menuju Negara Maju

Selain di kubu Prabowo, di kubu Ganjar pun masih mempertimbangkan Erick sebagai pendamping Ganjar. Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menyampaikan hal itu selain sejumlah nama lain yang juga dipertimbangkan. Nama lain yang dimaksud adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Sandiaga Salahuddin Uno; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; putri presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid; dan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa.

”Saya kira probability mereka menjadi cawapres Pak Ganjar cukup tinggi. Kita tunggu nanti pada batas akhir pendaftaran capres-cawapres yang telah diatur KPU. Kita lihat bagaimana formasi parpolnya dan formasi capres-cawapresnya,” ujarnya.

Pada Minggu (13/8) malam, Ganjar bertemu Yenny Wahid saat bersilaturahmi ke rumah istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, di Jakarta. Di pertemuan, Ganjar menerima kesediaan Yenny menemaninya berkunjung ke makam Gus Dur atau ke Jawa Timur. Adapun Yenny mengatakan, pertemuan dengan Ganjar membahas masalah kemasyarakatan, kebangsaan, dan politik, tak ada permintaan menjadi cawapres.

Yenny Wahid

Selain kubu Ganjar, nama Yenny juga dipandang Partai Nasdem layak mendampingi Anies Baswedan. Beberapa kali Yenny bertemu sejumlah elite Nasdem. Namun, dua partai lain dalam koalisi, Partai Demokrat dan PKS, juga mengusulkan figur lain. Demokrat tetap mengajukan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono, dan PKS mengusulkan Wakil Ketua Majelis Syura Ahmad Heryawan.

Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menyampaikan, penentuan bakal cawapres telah diserahkan kepada Anies. Anies dinilainya tak perlu terburu-buru mengumumkan karena membutuhkan momen yang tepat. ”Toh, tidak mungkin bergerak tanpa melihat juga toko sebelah, ya,” tambahnya.

Baca juga: Ganjar: Komitmen Menghadirkan Pemerintahan Bersih dan Melayani

Keputusan partai

Terkait bergabungnya Golkar dan PAN dalam koalisi Gerindra-PKB, Presiden Joko Widodo menilai bahwa itu sepenuhnya keputusan partai. ”Ya, itu urusannya partai-partailah. Urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB. Itu urusannya partai-partai,” katanya.

Presiden juga menepis adanya komunikasi dengan keempat parpol. ”Ndak. Itu urusan mereka. Urusan koalisi, urusan kerja sama. Saya bukan ketua partai. Saya Presiden,” ujarnya.

Ia memastikan pemerintahan tetap bekerja optimal meski kini koalisi parpol pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma’ruf Amin terbelah. Ada yang masuk ke KKIR, pendukung Ganjar, dan KPP. ”Yaa. Tetap. Tetap. Aman. Amin,” ujarnya.

(INA/BOW/NIA/SYA/NTA/XTI/COK)