›

Politik & Hukum›Mahfud MD: Penegakan Hukum,...

Mahfud MD: Penegakan Hukum, Jembatan Emas Indonesia Maju

Name: Mahfud MD: Penegakan Hukum, Jembatan Emas Indonesia Maju
Uploaded: 2023-07-22T09:37:09Z
Duration: 20 min 32 s
Description: Dulu, Bung Karno menyatakan jembatan emas adalah kemerdekaan. Kini, Mahfud MD meyakini, untuk menyeberanginya adalah penegakan hukum demi mencapai Indonesia Emas. Korupsi berhasil diberantas, kemakmuran pun tercipta.

Dulu, Bung Karno menyatakan jembatan emas adalah kemerdekaan. Kini, Mahfud MD meyakini, untuk menyeberanginya adalah penegakan hukum demi mencapai Indonesia Emas. Korupsi berhasil diberantas, kemakmuran pun tercipta.

Oleh

DIAN DEWI PURNAMASARI

· 5 menit baca

Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pernah menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia hanyalah sebuah jembatan emas. Tanpa kemerdekaan, tak mungkin bangsa bisa menikmati kehidupan yang sejahtera lahir dan batin di atas Tanah Air sendiri. Saat jembatan itu nyaris berumur 78 tahun, apa yang harus dilakukan oleh pemimpin negeri untuk mewujudkan Indonesia Emas pada 2045? Mahfud MD menyampaikan gagasannya tentang itu.

Di tengah padatnya tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menerima kunjungan Kompas untuk bincang-bincang Strategi Pemilu 2024 di Jakarta, pada Kamis (20/7/2023). Pagi harinya, ia telah membuka acara Green Financial Crime (GFC) Fair dalam rangka Perayaan Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) ke-21 di kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dia juga menerima beberapa tamu pribadi di ruangan kerjanya. Walakin agenda begitu padat, Mahfud mengawali bincang-bincang santai pada sore yang cerah itu tepat waktu.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Mengenakan kemeja batik, raut wajah Mahfud terlihat cukup lelah. Namun, jika bercerita tentang passion-nya dalam penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi di Indonesia, dia kembali bersemangat. Dengan blak-blakan, dia menceritakan bahwa sejak muda dia memang gemar melawan ketidakadilan, kezaliman, dan kesombongan pejabat.

Kini, setelah menjadi pejabat publik yang menyelenggarakan negara, ia sadar betul bahwa negara adalah amanah yang harus dijaga bersama. Kenyamanan hidup yang bisa dinikmati di hari kiwari harus terus dijaga, agar nasionalisme generasi muda tak luntur. Keistimewaan menjadi rakyat Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah harus terus terwariskan kepada penerus bangsa. Jangan sampai, anak cucunya nanti justru tak bisa menikmatinya lagi.

”Coba kalau tidak ada korupsi, tidak ada terlalu banyak pelanggaran hukum. Lebih hebat lagi negara ini. Dan, saya anggap itu kewajiban bersama kita,” tuturnya.

KOMPAS

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menceritakan cita-citanya untuk mewujudkan penegakan hukum sesuai dengan amanat undang-undang, demi terciptanya cita-cita Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Simak selengkapnya dalam wawancara khusus Kompas dengan Mahfud MD.

Bagi Mahfud, memerangi kesewenang-wenangan penguasa untuk menikmati keistimewaan Indonesia secara adil adalah amanah dari konstitusi. Para founding father telah menegaskan tujuan pendirian Negara Indonesia dalam pembukaan UUD 1945. Dalam preambule itu disebutkan, kemerdekaan Indonesia adalah untuk mewujudkan kehidupan bangsa, masyarakat yang adil dan makmur, dan ikut serta mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam dunia.

Lebih dalam, baginya sendiri, hal itu adalah passion atau panggilan jiwa. Orang lain kerap mengatakan bahwa manuver-manuver yang dilakukan pria asal Madura itu untuk mencari panggung politik. Namun, dia mempersilakan para penuding itu mengecek rekam jejak digital pemberitaan.

Bagi Mahfud, memerangi kesewenang-wenangan penguasa untuk menikmati keistimewaan Indonesia secara adil adalah amanah dari konstitusi.

Sebab, sejak dirinya menjadi Menko Polhukam tahun 2019, sebelum memasuki tahun politik, dia sudah ikut membongkar kasus korupsi dana Asabri, korupsi satelit orbit 123 di Kementerian Pertahanan, hingga yang terbaru dugaan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang yang dilakukan pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang.

”Kasus korupsi satelit orbit 123 Kemenhan, katanya tidak ada yang berani menyentuh, itu saya ungkap. Panji Gumilang katanya backing-nya jenderal besar TNI, saya tindak saja. Seumpama rumor backingan itu benar, backing saya konstitusi. Kalau saya direpresi, saya bisa lapor Presiden supaya ada tindakan yang lebih proporsional. Namun, rasanya seperti itu cukup di saya. Tidak perlu harus merepotkan presiden dalam hal-hal seperti itu,” paparnya.

Baca juga: Republik Korupsi

Imaji Indonesia Emas

Baginya, semangat untuk membersihkan Indonesia dari korupsi itu juga merupakan peta jalan menuju Indonesia Emas di 2045. Dengan bonus demografi, dan kondisi geografis Indonesia yang kaya akan sumber daya alam (SDA), ia yakin hal itu bisa tercapai. Namun, syaratnya, para pemimpin bangsa harus tegas menegakkan hukum.

Menurut dia, modal demografi penduduk Indonesia dengan 278,69 juta dengan keragaman suku dan agama yang bersatu bisa mencapai impian besar itu. Indonesia pernah disebut sebagai gugusan pulau-pulau Nusantara yang begitu kaya dan indah dengan berbagai kekayaan. Jika hal itu bisa dikelola dengan baik, Indonesia bisa menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

”Dulu, Bung Karno menyatakan jembatan emas adalah kemerdekaan. Apakah kita tidak mau menyeberangi jembatan itu? Menurut saya, cara menyeberangi jembatan itu adalah penegakan hukum, menjaga persatuan dan kesatuan. Jika penegakan hukum masih lemah, mustahil Indonesia bisa mencapai keemasannya,” tegasnya.

Mahfud menyadari bahwa permasalahan di Indonesia memang sangat kompleks. Namun, jika persoalan yang paling fundamental, yaitu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, bisa dilakukan dengan baik, dia yakin setengah persoalan mendasar itu bisa tertangani.

Sebab, berdasarkan hasil Indeks Persepsi Korupsi 2022 yang dirilis Transparency International Indonesia (TII) awal tahun ini, permasalahan utama di Indonesia adalah korupsi. Contohnya, orang ingin berinvestasi di Indonesia, tetapi tidak ada kepastian hukum. Mereka harus curang dan kongkalikong dengan pejabat agar bisa mengurus perizinan dengan mudah. Jika tidak mengikuti jalan kotor itu, dia akan kesulitan untuk mendapatkan izin usaha.

”Fenomena ini bisa diberantas jika kami semua punya komitmen untuk menegakkan hukum. Ada kepemimpinan secara kolektif untuk menegakkan hukum. Dengan itu, separuh persoalan di Indonesia sudah selesai,” ungkapnya.

Jika penegakan hukum berjalan secara efektif, akan ada kepastian hukum yang membuat para investor mau menanamkan modalnya ke Indonesia.

Ia juga berpandangan bahwa hukum di Indonesia sebenarnya sudah bagus. Penegakan hukumnya saja yang tidak berjalan. Jika penegakan hukum berjalan secara efektif, akan ada kepastian hukum yang membuat para investor mau menanamkan modalnya ke Indonesia. Selama ini, para investor lari ke negara tetangga karena mereka bisa menjamin kepastian hukum dalam berinvestasi. Semakin banyak orang berinvestasi di Indonesia, lapangan kerja pun akan tercipta.

Dia mencontohkan, kemudahan mengurus izin berinvestasi di Singapura lebih baik dibandingkan di Indonesia. Di Indonesia, sudah prosedurnya sulit, para pejabat publiknya pun kerap meminta uang suap, meminta saham untuk mempermudah usahanya. Jika persoalan ini tidak diurai dan dituntaskan, Indonesia, menurut dia, sulit maju dan berkembang.

”Indonesia Emas itu mimpi di siang bolong jika korupsi masih dibiarkan merajalela dan rekrutmen kepemimpinan politik masih diukur dengan transaksi-transaksi yang melanggar hukum,” tegasnya.

Baca juga: Sarjana Koruptor

Jika korupsi bisa diberantas, ia yakin pemasukan negara itu bisa dibagikan kepada rakyat baik melalui lapangan pekerjaan maupun fasilitas dan infrastruktur publik.

Ia menyebut, pada 2012, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa jika korupsi di bidang pertambangan bisa ditutup celahnya, penduduk Indonesia bisa mendapatkan uang Rp 30 juta per kepala per bulan. Apalagi, jika kebocoran korupsi di sektor-sektor lain juga ditutup. Dia yakin negara bisa memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyat.

Tak libatkan keluarga

Dengan tugas koordinasi penegakan hukum yang menantang, Mahfud mengaku kerap menghabiskan waktu liburnya untuk berkumpul bersama keluarga. Ia sadar betul bahwa dirinya adalah makhluk sosial yang membutuhkan dukungan moril, materiil, dan spiritual dari keluarga. Oleh karena itu, momen hari libur kerja, atau di sela-sela kunjungan kerja ke luar kota, dia selalu menyempatkan bertemu ibunya di Madura, anaknya yang tinggal di Jawa Timur, maupun sekadar pulang ke rumahnya di Yogyakarta.

Mahfud juga kerap membagikan momen bahagia bersama cucunya di akun media sosial Instagram. Baginya, cucu adalah vitamin yang paling ampuh untuk membuatnya kembali segar bersemangat. Dia tidak mau keluarganya tercinta justru menjadi penghambat atau perusak kariernya. Sebagai manusia, dia justru bangga telah melahirkan keturunan yang baik sehingga mereka harus bisa menyemangati dan meluruskan seluruh perjalanan hidupnya.

”Terkadang, keluarga bisa merusak karena terlalu banyak tuntutan, atau meminta sesuatu di luar kewajaran. Tapi bagi saya, keluarga tidak membebani saya. Isri saya tidak pernah menuntut macam-macam. Mereka justru menyemangati dan meluruskan perjalanan hidup saya,” katanya.

Agar keluarganya tidak mengganggu karier dan pengabdiannya sebagai pejabat publik, Mahfud pun selalu menjaga agar keluarganya tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan pekerjaan. Dia menegaskan kepada keluarganya bahwa mereka tidak boleh ikut bertanya tentang pekerjaan kedinasan atau pengambilan keputusan negara.

Jangan sampai ada orang punya urusan dengan saya bisa beres karena lewat Bu Mahfud misalnya, saya tidak suka itu. (Mahfud MD)

Keluarganya hanya boleh ikut dalam kegiatan yang sifatnya kemanusiaan dan kerukunan. Mereka tidak boleh ikut bertemu dengan tamu atau melayani tamu yang menyampaikan urusan kantor. Standar etik itu dia jaga agar orang lain tidak bisa memanfaatkan anak dan keluarganya untuk memengaruhi dia dalam pengambilan keputusan-keputusan penting kenegaraan.

”Jangan sampai ada orang punya urusan dengan saya bisa beres karena lewat Bu Mahfud misalnya, saya tidak suka itu,” ucapnya.

Editor:

MADINA NUSRAT

calon wakil presiden feature penegakan hukum mahfud md utama indonesia emas pemilu 2024 aktual ficer aktual eksklusif menko polhukam mahfud calon presiden alternatif