Surat gubernur menginstruksikan pengosongan lokasi tambang minyak ilegal di Bajubang selama tiga hari. Namun, di lokasi, eksekusi urung dijalankan.

Hingga akhir Mei, pengosongan masif dilakukan pada lokasi tambang minyak ilegal di Bajubang. Pengosongan berlanjut dengan berbagai upaya pencegahan, penegakan hukum, dan pemberdayaan ekonomi warga.

Stepanus Robin Pattuju, penyidik KPK yang diduga menerima suap dari Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial, tengah diperiksa KPK. Bukti-bukti terkait Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin juga tengah dikumpulkan KPK.

Bertahun-tahun tambang minyak ilegal berlangsung masif di Jambi. Komitmen tegas pemerintah daerah sangat minim. Penegakan hukum yang berjalan tidak diiringi dengan solusi penopang ekonomi masyarakat.

Ditunda-tundanya pengumuman status tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan oleh KPK dinilai sebagian pihak melanggar asas akuntabilitas dan transparansi, seperti diperintahkan UU KPK.

Bertahun-tahun masyarakat ekonomi lemah diperalat para pemodal tambang liar. Eksploitasi ilegal berlarut di wilayah kontrak pertambangan dan hutan negara telah menimbulkan besarnya kerugian negara dan ancaman bencana.

Wali Kota Tanjung Balai, Sumut, M Syahrial, tersangka kasus dugaan penyuapan terhadap penyidik KPK, disebut berupaya berkomunikasi dengan salah satu komisioner KPK. Dewan Pengawas KPK didorong mendalami informasi ini.

Meski telah berlangsung menahun, praktik-praktik tambang liar di Jambi tak kunjung tuntas ditangani. Beragam penindakan hanya berjalan sporadis dan tidak terpadu.

Pasca-penetapan tersangka dan penahanan terhadap dirinya terkait kasus dugaan korupsi pengadaan ”quay container crane” di Pelindo II, RJ Lino mengajukan gugatan. Namun, KPK menyatakan siap untuk menghadapi gugatan itu.

Melihat skandal yang terjadi di KPK, muncul pertanyaan, apakah ini peristiwa sistematis yang memang bertujuan untuk mematikan KPK? Rangkaian peristiwa di KPK bisa mengarah pada ”kebangkrutan” modal sosial KPK.