Pesisir timur Jambi merupakan jalur strategis yang kerap dilirik untuk penyelundupan benur. Pengawasan harus terus diperkuat supaya keberadaan benur dapat tetap lestari.
Komnas HAM telah menyerahkan laporan hasil penyelidikan insiden bentrok antara polisi dan enam anggota laskar FPI ke Presiden. Presiden pun meminta agar kasus tersebut diproses hukum hingga pengadilan.
Potensi terjadi penggunaan kekuatan fisik yang mematikan atau bahkan police brutallity perlu diuji kebenarannya. Namun, senantiasa perlu dipandang seimbang dengan kemungkinan terjadi kekerasan masyarakat terhadap polisi.
Setelah buron empat tahun, penimbun minyak ilegal di Jambi akhirnya ditangkap aparat penegak hukum. Hukuman menjerat pelaku karena telah menimbun ribuan liter BBM ilegal di tempat usahanya.
Tertembaknya enam anggota FPI menjadi perbincangan di ruang publik. Ada yang mendukung Polri karena menilai hal itu bagian dari penegakan hukum, tetapi ada yang mengkritik Polri karena bertindak dengan kekerasan.
Pemerintah diminta untuk menyiapkan kerangka utuh dalam menyelesaikan persoalan di dunia maya. Tak hanya fokus padai penegakan hukum melalui polisi siber, pemerintah juga diminta meningkatkan literasi digital warga.
Penantian keluarga korban akhirnya terjawab oleh putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap pencabul anak di Jambi. Pelaku, Ambok Lang, akhirnya divonis hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.
Pengembangan sistem identitas digital nasional memberikan manfaat sekaligus mengatasi ketertinggalan dari negara lain. Namun, hal itu akan menimbulkan persoalan jika tak dilengkapi payung hukum perlindungan data.
Presiden Joko Widodo meminta perbedaan pendapat terkait proses penegakan hukum oleh aparat, diselesaikan melalui mekanisme hukum. Jika dibutuhkan lembaga independen, pengaduan bisa disampaikan ke Komnas HAM.
Berkas perkara enam tersangka kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung telah dilengkapi dan diserahkan kembali ke kejaksaan. Maka, tersisa berkas untuk lima tersangka lain yang masih dilengkapi penyidik Polri.