Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) akan segera mengeksekusi aset yang dijaminkan ke negara oleh obligor dengan jumlah mencapai Rp 110 triliun.

Pemerintah mencatat utang perdata debitor dalam kasus BLBI mencapai Rp 110 triliun. Daftar aset tersebut telah dimiliki pemerintah sejak 2004. Dalam waktu dekat, aset itu akan dihitung ulang.

Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI diberi waktu hingga 31 Desember 2023 atau kurang lebih 2,5 tahun untuk mengejar aset perkara BLBI yang mencapai Rp 110 triliun. Strategi dan kinerja mereka dinanti publik.

Meski pembentukan satgas penanganan hak tagih dana BLBI dikritik, pemerintah tetap dengan rencana semula, menagih obligor. Ini dilakukan setelah MA menyatakan bahwa kasus tersebut bukan ranah pidana

Pemerintah membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang bertugas menagih dan memburu aset-aset terkait BLBI dengan nilai total Rp 108 triliun. Namun, upaya itu akan penuh liku.

Pemerintah menolak pendaftaran kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang. Dengan demikian, kepengursan Moeldoko dinilai tak dapat lagi menggunakan atribut dan lambang partai

The National Police chief said two people had been involved in the suicide bombing at the Makassar cathedral.

Kecaman mengalir dari berbagai pihak terkait peledakan bom di gerbang Katedral Makassar, Minggu (28/3/2021). Pengusutan tuntas jadi keharusan, selain antisipasi teror ke depan.

Sebagian besar menteri di Kabinet Indonesia Maju memiliki akun Twitter dan aktif mencuit. Namun, mereka memiliki sejumlah perbedaan dalam kebiasaan mencuit. Bagaimana mereka mencuit dan apa isi cuitannya?

Amien Rais memunculkan narasi adanya wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan penolakan terhadap usulan perpanjangan masa jabatan presiden.